Herry belum merespons panggilan dan pesan singkat dari Tempo.
3. Inspektur Jenderal Syahtria Sitepu (Bekas Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dan widyaiswara utama di Sekolah Pimpinan Polri)
Agustus 2004-Maret 2006: Rp 1,5 miliar (13 kali)
Belum lagi BG melakukan pemalsuan KTP sebagai dokumen negara dan hasil investigasi Majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, dalam membuka rekening di BCA dan BNI Warung Buncit pada tanggal 5 September 2008 untuk menyimpan aliran dana suap mutasi jabatan dan perlindungan pelaku criminal, bahwa Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu. KTP yang dipalsukan BG, nama yang digunakan adalah "Gunawan" tanpa pakai Budi dan tanpa mencantumkan pekerjaan BG. Pada KTP palsu tersebut dituliskan alamat Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A Rt.10 Rw.02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hebatnya, yang menyetor juga dengan nama Gunawan inilah yang dipakai oleh BG untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 5 Milyar pada kedua rekening baru tersebut atas nama Gunawan. Pada KTP palsu Budi Gunawan itu, foto yang dipakai adalah pas foto Budi Gunawan sendiri.
Bagaimana bisa terjadi kesewenangan penangkapan terhadap BW dan NB (Novel Baswedan) dengan cara mencari-cari kesalahan lama yang belum tentu bisa dibuktikan akan tetapi sinyalir kuat adanya kesalahan yang nyata pada sosok BG dan tersebar luas di publik, tidak diproses secara penegakan supremasi hukum dengan cara yang transparan dan dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan bukan Polisi periksa Polisi sebagai kondisi Jeruk makan Jeruk.
Presiden Jokowi pada tanggal 1 Mei 2015 sangat jelas menyatakan, untuk melepaskan penyidik KPK Novel Baswedan dari tahanan dan perseteruan antara KPK dan Kepolisian jangan lagi dilanjutkan. Akan tetapi sampai tanggal 2 Mei 2015 sore, Novel Baswedan masih saja ditahan oleh Bareskrim yang katanya sekarang ada di Bengkulu (pemeriksaan melebihi 1x24 jam artinya sudah dalam status penahanan). Ini merupakan sikap pembangkangan kepada seorang Panglima Tertinggi yang pernah terjadi dalam sejarah Kepolisian RI. Tidakkah ini juga sebagai bentuk penghinaan Kepolisian RI kepada Presiden Jokowi ?
Pernyataan dari Kepolisian RI yang mengatakan bahwa permasalahan dan penentuan Wakapolri BG adalah urusan rumah tangga Kepolisian RI semata, adalah pernyataan yang sangat egoistis yang sangat mengabaikan rasa kebenaran publik, karena Kapolri dan Wakapolri adalah jabatan tertinggi yang juga harus dikonsultasikan kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi. Jika beberapa haru ini, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan keberadaan BG sebagai Wakapolri, maka kita semua bisa memastikan bahwa telah ada kesepakatan tertutup yang rahasia jauh hari sebelumnya dengan enam mata antara Jokowi, Badrodin Haiti (BH) dan BG bahwa Jokowi-pun menyetujui apa yang telah diputuskan dalam kesepakatan oleh BH dan Wanjakti. Tentu semua ini akan menambah semakin buruk dan terpuruknya citra Presiden Jokowi dalam 200 hari menjadi Presiden, serta semakin suram memburuknya posisi kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian RI didalam momentum harapan besar seluruh rakyat, adanya perubahan serta perbaikan penegakan hukum. (Abah Pitung)