Kalau Cuma obral janji ketika penCapresan, tukang becak, supir angkot, sarjana bodoh dan anak SD juga bisa menjadi sosok Jokowi seperti yang sekarang ini.
Harga BBM didalam negeri sudah terjun bebas tidak disubsidi lagi oleh Pemeritah, artinya harga Premium dan Solar akan mengikuti gejolak harga minyak mentah dunia. Bisa anda bayangkan jika nanti harga BBM yang selama ini terbudaya disubsidi oleh Pemerintah, Â harganya bisa mencapai Rp.10.000,-/liter, akan terjadi gejolak yang sangat besar dan memberatkan seluruh beban biaya yang harus ditanggung oleh rakyat. Disaat itu, mau tidak mau akan terjadi efek latah yang mengakibatkan biaya transportasi umum dan angkutan akan naik, biaya listrik akan naik juga, jalan tol apalagi, serta harga kebutuhan termasuk sandang-pangan sehari-hari bagi masyarakat.
Melemahnya nilai rupiah dalam jumlah point yang besar terhadap dollar, menujukkan rentannya kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional, padahal kita tahu, kini ada penguatan ekonomi Amerika sehingga berdampak menguatnya nilai dollar US terhadap mata uang asing lainnya. Sampai kini, kita semua tidak mendapatkan program yang mendasar dan pasti dari pemerintah dalam bidang ekonomi nasional. Pemerintah hanya disibukkan dengan permasalahan-permasalahan politik sepele yang bisa diputuskan dan diselesaikan dalam waktu singkat dan cepat. Permasalahan yang sepele saja tidak mampu diselesaikan secara tuntas dalam waktu cepat apalagi permasalahan yang lebih penting dan rumit.
Analisa dan prediksi yang disampaikan oleh beberapa pengamat ekonomi terhadap awal Pemerintahan Jokowi yang mengatakan bisa terjadi reaksi positif dunia usaha dan dinyatakan akan menguatnya rupiah terhadap dollar dan mata uang asing lainnya, tidak terbukti dan merupakan bualan kosong belaka. Disinilah seluruh rakyat tertipu dengan berbagai opini para ahli yang mendukung Jokowi saat itu. Kini yang terjadi adalah pelemahan nilai rupiah dan naiknya berbagai harga kebutuhan hidup rakyat, sehingga diseluruh Indonesia biaya beban kehidupan semakin meningkat dan terjadinya perlemahan daya beli masyarakat.
Pembentukan kabinet "Kerja" versi Presidensial yang awalnya di akui dan dinyatakan oleh Jokowi tidak akan menjadi ajang transaksional dengan beberapa Partai dalam KIH, nyatanya merupakan pembentukan kabinet yang sangat trsaksional yang sama dengan cara SBY membentuk kabinet. Janji Jokowi akan memilih orang-orang dalam kabinet dengan orang professional terbukti yang dipilih dalam formasi kabinet adalah Politisi yang tidak kapabel dalam jabatan yang diberikan termasuk dalam susunan Menko. Setelah lampau berjalan 100 hari pembentukan kabinet, sangat terlihat kinerja dan kemampuan yang sangat lemah dari para pembantu Presiden Jokowi ini.
Perlemahan dan kriminalisasi KPK terjadi pembiaran oleh Presiden Jokowi, bahkan hanya untuk menentukan Kapolri saja sampai kini belum terealisasi. Sungguh sangat lamban dan telah terjadi pembusukan secara tersistem dibeberapa instansi pemerintahan penting (KPK dan Kepolisian RI). Kondisi ini sangat berdampak kepada pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi terhambat. Perlambatan ini, bisa dijadikan oleh para koruptor sebagai momen untuk merekayasa pengaburan bukti-bukti manipulasi mereka. Pembusukan penegakan hukum ini, sangat terlihat adanya pembiaran oleh Presiden Jokowi yang tidak jelas percepatan solusinya.
Turut campurnya Pemerintahan Jokowi terhadap perpecahan Partai Golkar (PG) dan PPP juga sangat nyata disaksikan oleh seluruh rakyat. Menkumham sangat berperan dan berpihak dalam mensyahkan perpecahan PG dan PPP. Karena yang diakui sebagai pengurus Partai adalah kelompok yang selama ini loyal kepada KIH. Semua ini akan menjadi permasalahan besar bagi bangsa dan Negara. Belum lagi solusi permasalahan ekonomi yang sangat tidak jelas kinerjanya.
Setelah Plt Pimpinan KPK dipilih, kasus (dugaan gratifikasi) BG lalu dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung oleh Taufiequrachman Ruki. Malah Kejakgung, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, akhirnya kasus BG dilimpahkan ke Bareskim Polri (jeruk makan jeruk). Tentu saja kenyataan ini memunculkan berbagai kritik, reaksi keras dan kecaman pedas dari berbagai kalangan di masyarakat.
Gerakan Protes Mahasiswa Mulai Bergerak Lakukan Demo :
Mahasiswa yang selama ini tidak menampakkan reaksi keras dan besar, melihat situasi yang semakin tidak kondusif dalam segala bidang pada kepemimpinan Jokowi-Jk, para mahasiswa dari Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Medan, Makassar, Balikpapan, Palembang akan bergerak untuk menurunkan Jokowi. Semua ini tergabung dalam organisasi mahasiswa HMI, KAMMI dan BEM serta masyarakat.
[caption id="attachment_374472" align="aligncenter" width="485" caption="Mahasiswa UI sedang melakukan konsolidasi untuk persiapan demo besar turunkan Jokowi."][/caption]
