Para ahli manajemen dan kepakaran kepemimpinan, sudah mengatakan bahwa sebuah kepemimpinan bisa dinilai hanya selama 100 hari. Inilah sebuah efisiensi waktu yang bisa digunakan untuk mengukur benar tidaknya sebuah kepemimpinan bisa berjalan kedepan dengan kepastian pencapaian target kepemimpinan. Dalam 100 hari, semua orang diharapkan bisa menilai sosok pemimpin bisa berjalan baik kedepan atau tidak dilihat dan dievaluasi serta penilaian dari semua awal realisasi program perencanaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin.
Jokowi sebagai seorang Presiden ke-7 Indonesia, sudah melampaui periode 100 hari penilaian kepemimpinannya ternyata didapat beberapa hal yang bisa mengindikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin Indonesia yang bakal gagal memimpin Indonesia. Tepatnya Presiden Jokowi sudah mencapai 5 bulan lebih kepemimpinannya sejak dilantik 20 Oktober 2014 yang lalu.
Apa saja daftar penilaian seluruh rakyat terhadap tanda-tanda sebagai pemimpin gagal dari Presiden Jokowi :
1.Membentuk kabinet "Kerja" dengan cara yang sangat transaksional, dimana dijanjikan awal dalam kampanyenya, tidak akan terjebak kedalam penyusunan kabinet yang politis transaksional dengan berbagai partai koalisi (tidak terbukti). Sehingga wujud kabinet Kerja menjadi kabinet yang sangat gemuk sama dengan kabinet seperti yang dibentuk oleh SBY,
2. Memasukkan sosok yang pernah gagal dalam kabinet SBY, serta sosok yang sangat tidak berpengalaman kedalam salah satu Menko dalam kabinet kerja,
3. Membagi-bagikan jutaan kartu sosial kepada rakyat, dan sistem pembagiannya menimbulkan permasalahan distribusi sesat sehingga yang tidak berhak bisa mendapatkan kartu sosial. Lalu tidak ada perbaikan dan koreksi administrative dari pemerintah. Selanjutnya pembagian berbagai jenis kartu sosial menimbulkan masalah baru, dimana rakyat miskin harus antri berjubel dalam menggunakan hak dalam kartunya. Hal ini sebagai sebuah penggambaran wujud penghinaan kepada rakyat miskin, dimana mereka harus mengantri lama untuk mendapatkan haknya didalam kartu tersebut, layaknya sebagai sebuah Negara yang baru saja merdeka,
4. Keberlangsungan pelaksanaan distribusi beras Raskin, berjalan dengan cara yang lebih buruk, sehingga orang miskin mendapatkan jatah beras yang selalu berkualitas buruk dengan harga pembelian yang lebih mahal. Selanjutnya, tidak ada evaluasi dan koreksi perbaikan dari pemerintah,
5. Keberpihakan Kemenkumham dalam membidani perpecahan partai politik PG dan PPP dalam penggembosan partai didalam koalisi KMP dan sekaligus penggembosan KMP dan ini melanggar ketentuan yang berlaku. Disinyalir kuat, akan membuat perpecahan beberapa partai lainnya. Hal ini akan sangat berdampak tidak harmonisnya koordinasi baik antara Eksekutif dan Legislatif dan berdampak kepada berjalannya kinerja yang tidak baik dalam tata Negara untuk mengurus kesejahteraan seluruh rakyat,
6. Pencabutan total subsidi BBM untuk Premium (Solar disusidi ragu-ragu sebesar flat Rp.1000,-/liter) mengakibatkan turun-naiknya harga BBM Premium di masyarakat termasuk harga Solar sehingga berdampak buruk kepada kenaikan berbagai harga sembako dan kebutuhan hidup serta mahalnya biaya tranportasi sehari-hari lainnya. Semua ini akan sangat berdampak kepada tidak semangkin mahalnya semua harga bahan baku produksi industri kecil-menengah dan melemahkan kemampuan daya saing hasil produksi masyarakat. Hal ini bisa berdampak kepada bangkrutnya banyak perusahaan kecil-menengah dan menimbulkan pengangguran baru dalam masyarakat. Dalam hal kedaulatan energi Nasional, pemerintah Jokowi telah gagal mengelola energi Nasional Indonesia dan pihak asing sangat mudah mendikte Indonesia. Belum lagi Mafia Migas masih saja berlangsung dan Jokowi tidak mampu meberantasnya,
7. Semakin mahalnya harga beras didalam kebutuhan hidup masyarakat, dan pertama kali dalam sejarah perberasan Indonesia harga beras layak konsumsi berharga Rp. 13.000,- per Kg. Lalu diikuti dengan mahalnya dikonsumen harga protein hewani daging sapi Rp.100.000,-/kg, Ikan laut Rp.35.000,-/kg, ayam ras Rp.28.000,-/kg, termasuk berbagai sayur mayor seperti cabai dll,
8. Keputusan Presiden Jokowi yang sangat lamban serta mengusulkan calon Kapolri yang bermasalah kepada DPR dan atas penentuan tuntas Kapolri yang berlangsung dalam periode sangat lelet hingga 2 bulan lebih, belum ada keputusan final terhadap Kapolri yang definitif hingga sekarang. Hal ini menjadi referensi proyeksi akan sama lambannya setiap keputusan kedepan yang lebih besar permasalahannya dari Presiden Jokowi,
9. Terjadinya kriminalisasi terhadap KPK oleh salah satu instansi penegakan hukum atas keputusan sepihak dari beberapa petingginya yang bermasalah hukum. Hal ini, sangat mengganggu berjalannya kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi dan terkendalanya pengungkapan Korupsi besar yang telah dijadwalkan oleh KPK. Apalagi adanya wacana akan menggabungkan KPK dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam kebersamaan pemberantasan korupsi dan wacana ini adalah upaya TSM perlemahan KPK secara terencana,
10. Dunia usaha dan industri setelah 5 bulan kepemimpinan Jokowi, menilai negatif dan sangat ragu kepada kemampuan kedepan dari Presiden Jokowi. Hal ini ditandai dengan semakin anjloknya nilai rupiah terhadap mata uang asing, anjloknya kemampuan ekspor serta melemahnya daya saing produksi Indonesia walaupun ada upaya pengelabuan-penyesatan opini public dengan mengatakan adanya perbaikan dan penguatan ekonomi Amerika Serikat. Ini menunjukkan betapa sangat rentannya kekuatan ekonomi Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Jokowi,
11. Melemahnya penegakan hukum Indonesia yang ditandai dengan ditundanya pelaksanaan putusan Hakim hukuman mati kepada dua warga Australia sebagai gembong perusak generasi muda Indonesia dengan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sangat lemah dan tidak bernyali dengan tekanan Negara Australia. Inilah yang memastikan bagi publik Indonesia bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ada didalam bayangan kendali dan pengaruh kuat Liberalisasi kapitalis asing dunia,
12. Memang ada limpahan kegagalan SBY kepada Jokowi, akan tetapi, Presiden Jokowi tidak menampakkan dan menunjukkan terobosan sikap kinerja yang hemat dan efisien disegala bidang dalam berjalannya pemerintahan, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.
Didalam sebuah manajemen, jika kita memiliki sebuah perusahaan dan mengangkat seorang Direktur pelaksana, kita sebagai pemilik harus dapat mengevaluasi dalam waktu 3 bulan apakah seorang Direktur yang kita bayar mampu atau tidak menjalankan rencana dan kinerja perusahaan. Apalagi dalam memimpin sebuah Negara besar, agar bangsa Indonesia tidak merugi secara lebih besar lagi kedepan, bangsa Indonesia harus bisa secepatnya menggantikan segera pemimpin yang tidak mampu.
Kita mencatat Visi, Misi dan Program aksi Jokowi-Jk 2014-2015 dari buku yang dibuat Jokowi disaat Kampanye Pilpres 2014 yang lalu, sebagian kalimatnya saat ini tidak terbukti berbunyi :
“Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasankawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kami akan mensinergikan tatakeloa pemerintaban Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini. Kami akan menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi regim sektoral dan keuangan dalam tata-pengolaan pemerintahan negara selama ini. Kami akan melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak sematamata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Kami berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa”. Visi dan Misi Jokowi saat ini menjadi sebuah kebohongan belaka.
Mengapa subsidi masih dipentingkan rakyat Indonesia, berbeda dengan contoh dekat Negara maju lainnya seperti Singapura dan Malaysia, Negara tersebut sudah mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya dan harga energi selalu dalam jangkauan daya beli rakyat mereka. Sehingga turun naiknya BBM mereka tidak menjadi masalah bagi rakyatnya. Selanjutnya kedua Negara itu, merealisasikan sistem transportasi umum yang murah, nyaman dan sangat terjangkau seluruh rakyatnya, sehingga seluruh rakyatnya tidak tergantung dengan pemilikan kendaraan pribadi karena ada pilihan transportasi umum yang menjangkau berbagai lokasi tempat dan kota. Oleh karena itu naiknya harga BBM di Indonesia sangat berpengaruh penting bagi semua rakyat karena keterlanjuran pemilikan kendaraan pribadi (roda 2-4) ditambah dengan kemacetan tak tersolusi pada banyak perkotaan Indonesia. Semua ini adalah kegagalan pemerintahan masa lalu, serta tidak adanya perencanaan public transportation perkotaan dan dilanjutkan dengan tidak adanya perencanaan pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Wahai Presiden Jokowi, apakah anda mampu bersama kabinet kerja membawa Indonesia mencapai tujuannya ? Kami sangat meragukanmu. (Abah Pitung)
