Instansi PU (Pekerjaan Umum) Pamer Kebodohan

Pada umumnya orang di Indonesia sudah sangat bosan mengomentari permasalahan jalan yang berlobang-lobang atau jalan yang rusak parah berlama-lama dalam periode yang panjang, dibiarkan tak diurus apalagi diperbaiki. Hal ini terjadi sejak dari berbagai kota besar sampai kota kecil di pedesaan. Semua Pemerintah daerah pasti memiliki Dinas PU bahkan dipusat Jakarta ada Menteri PU inilah instansi yang dimaksud penulis. Seluruh rakyat berharap, membayar perbulan para pegawai PNS di instansi PU seluruh Indonesia ini dimaksudkan adalah agar sarana dan prasarana infrastruktur jalan raya selalu terpelihara dan ada perbaikan serta perubahan yang mengarah kepada realisasi kenyamanan dan keteraturan berlalu-lintas bagi masyarakat kota dan pedesaan.

Kita sebagai masyarakat memiliki catatan, bahwa ada budaya pada setiap menjelang Lebaran Idul Fitri, disitulah pulalah instansi PU sibuk melakukan pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan jembatan, rehabilitasi lainnya di jalan raya. Selalu terjadi, pekerjaan para PNS PU ini tidak selesai keseluruhannya sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat parah dan panjangnya ber-kilo-kilo meter. Tidakkah bisa, ada perencanaan perbaikan jalan raya diprogram oleh para insinyur di instansi PU, selesai pekerjaannya minimal sebulan sebelum hari-hari mudik bagi para pengendara mudik Idul Fitri.

Pada saat ini, menjelang hari-hari mudik Idul Fitri 1434 H masih sangat banyak jalan raya yang dalam kondisi rusak parah serta merata diseluruh Indonesia. Ada alasan yang disampaikan oleh para Kepala Dinas PU kebanyakan bertitel insinyur, bahwa anggaran belum turun, belum disetujui DPRD, anggaran tidak sepenuhnya direalisasikan dan lain-lain alasan yang disampaikan. Padahal semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, telah membayar tunai pajak kendaraan bermotornya dan tidak ada yang menunggak. Artinya, anggaran untuk perbaikan jalan rusak ada dan standby pada kas Pemda dan sebenarnya tidak bisa ada alasan dalam pola lagu lama seperti yang disampaikan para Kepala Dinas PU tersebut.

Sangat nyata bisa dituduh, bahwa setiap Pemda memang sengaja memperlambat realisasi anggaran perbaikan jalan yang rusak adalah untuk mendapatkan nilai rente bunga pada bank daerah masing-masing.  Disamping itu, disaat realisasi tender pekerjaan perbaikan jalan, sangat banyak angka-angka penawaran tender perusahaan kontraktor yang menang, selalu di mark-up untuk bisa dimanipulasi dan dikorupsi. Akibatnya yang selalu terjadi adalah kualitas jalan yang sangat buruk. Jalan raya yang baru diperbaiki atau dilapis (hot-mix) dalam waktu 3 Bulan sudah rusak parah lagi.

Beginikah kita bernegara dalam NKRI, banyak pameran kebodohan dilakukan oleh para PNS Instansi PU (padahal banyak yang sudah sarjana S1-S2 dengan sebutan insinyur) serta banyak anggaran dari rakyat yang dimaling oleh para Kepala Dinas PU beserta stafnya. Lalu budaya maling ini tidak mampu diberantas oleh Pemerintah sampai keakarnya. Sebenarnya, selama ini, Kementerian PU dan para Dinas PU, selalu gagal memberi kenyamanan dan pelayanan berlalu-lintas bagi masyarakat. Untuk apa ada Menteri dan Wakil Menteri PU dalam Kabinet serta para kepala Dinas PU didaerah, kalau tampilan kinerjanya sangat jelek. (Abah Pitung)