Penulis dan sebagian besar rakyat, sangat muak dengan pemberitaan calon Kapolri bernama Budi Gunawan (BG). Gara-gara orang ini, serta kesalahan penetapan pengusulan calon tunggal BG oleh Presiden Jokowi, Kompolnas, PDIP, media TV terpancing untuk memberitakannya yang sebenarnya hanya pemberitaan berkualitas sampah, karena didalamnya memuncratkan nilai-nilai kebodohan dan ketololan atas penetapan pengusulan BG. Sebelum penetapan BG sebagai calon tunggal Kapolri, sewaktu Jokowi memberikan seluruh daftar nama calon Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi, salah satu nama juga disampaikan adalah Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan dan Abraham Samad sebagai ketua KPK menyampaikan sendiri bahwa Budi Gunawan ditandai dengan warna merah oleh tim KPK dalam konpersnya dasaat BG ditetapkan sebagai tersangka. Artinya Jokowi sudah sangat mengetahui kotornya Komjen Pol BG dan pemberitaan media-pun sangat luas memberitakannya diri BG sebagai perwira tinggi yang memiliki rekening gendut sejak 2010.
[caption id="attachment_364523" align="aligncenter" width="488" caption="Budi Gunawan sangat tidak suka kepada KPK"][/caption]
Semua rakyat sangat paham dan mengetahui, bahwa banyak Polisi setingkat jabatan BG rata-rata memiliki kekayaan yang cukup fantastis, padahal mereka hanya sebagai petugas Negara sebagai Polisi dan bukan sebagai pengusaha, akan tetapi kekayaan pribadi mereka bisa mencapai puluhan Miyar Rupiah. Semua rakyat bertanya-tanya selama ini, dari mana kekayaan fantastis para petinggi Kepolisian ini didapat ? Â Kekayaan pribadi para petinggi Polisi ini layaknya sebagai kekayaan para pengusaha besar saja. Pastilah kekayaan pribadi para petinggi Kepolisian ini didapat dari pendapatan diluar dari gaji bulanan mereka dan bisa digolongkan sebagai gratifikasi. Yang terdeteksi, ada 25 pejabat tinggi POLRI yang memiliki kekayaan dan jumlah uang yang fantastis tersimpan didalam rekening pribadi, anak, istri mereka. Bersama anaknya, Budi Gunawan disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar. (Kompas.com)
Semua rakyat tahu bahwa Konjen Pol BG dahulunya sebagai pengawal mantan Presiden RI Megawati SP dan BG sangat loyal dengan Megawati dan para petinggi PDIP. BG juga sebagai tim suksesi Jokowi ketika menjadi capres dahulu. Kita heran BG sebagai polisi aktif bisa juga aktif di partai PDIP (lucu amat). Ini menunjukkan kacaunya manajemen kenegaraan kita. Atas peran inilah BG dikuatkan oleh Megawati SP untuk dicalonkan kepada Presiden Jokowi sang petugas partai dan Jokowi pun setuju, walaupun Jokowi sudah tahu BG sudah di tandai merah oleh KPK yang mengindikasikan BG adalah bermasalah hukum berat.
Menurut penulis, Jokowi tidak hebat, tidak pintar, tidak memiliki kemampuan politik yang tinggi, tidak memiliki diplomasi yang baik, tidak. Seperti yang dikatakan beberapa orang komentator dan pakar politik. Jokowi hanya sebagai sosok operator yang di beri jabatan Presiden dan orang sekeliling Jokowi lah yang mengatur apa yang harus Jokowi lakukan. Jika Jokowi memiliki kemampuan politik yang baik, dia tidak akan mau menerima usulan BG sebagai calon tunggal Kapolri, pasti dia akan menyampaikan beberapa orang calon. Selanjutnya Jokowi tidak konsisten untuk menanyakan kembali kepada KPK tentang kebersihan hukum BG, malah secepatnya membuat surat untuk di fit and proper test oleh DPR komisi III. Inilah blunder besar Jokowi yang memperkuat ketidak piawaiannya terhadap kemampuan politik apalagi berdiplomasi.
Dengan dicalonkannya Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, menunjukkan kepada semua rakyat Indonesia, bahwa :
1. Megawati SP tidak mau tahu dengan kasus hukum BG sehingga mendukung kuat pencalonan tunggal BG sebagai Kapolri. Disini Megawati SP tidak ada niat untuk mau melakukan reformasi di Kepolisian RI melalui Jokowi, karena yang disukai Megawati adalah calon yang bermasalah hukum. Artinya sapu kotor tidak akan bisa membersihkan Kepolisian RI. Dengan kata lain Mega bukanlah ibu yang baik bagi bangsa Indonesia,
2. Presiden Jokowi sembarangan menyetujui BG sebagai calon tunggal Kapolri tanpa Jokowi melakukan seleksi ketat setiap orang yang disetujuinya, padahal Jokowi sudah tahu track record buruk rupa BG sebagai salah satu Pati Polri yang memiliki rekening gendut. Artinya Jokowi tidak menginginkan adanya reformasi sesungguhnya di Kepolisian RI,
3. Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) adalah lembaga yang sudah tidak netral serta asal memberi rekomendasi terhadap kebersihan BG, padahal BG bermasalah hukum berat sebagai pemilik rekening haram dari KPK. Sepantasnya Kompolnas dibubarkan saja kalau lembaga ini turut serta memberi rekomendasi menyesatkan publik,
4. DPR-RI khususnya Komisi III, adalah lembaga wakil rakyat yang berpihak dan tidak memiliki nilai moral kuat, kerena tetap melaksanakan fit and proper test terhadap BG yang diketahui sudah sebagai tersangka oleh KPK. Komisi III DPR-RI juga tidak ingin adanya reformasi sesungguhnya di Kepolisian RI. Komisi III sudah menjadi lembaga blunder yang bodoh membuang waktu hanya bertanya jawab tentang kelayakan dengan orang yang nyata sedang bermasalah hukum.
Semua orang sudah tahu siapa dibelakang pembuat foto rekayasa Abraham Samad. Ketika Pati Pol. Joko Susilo akan ditahan KPK dahulu, kantor KPK juga akan diserang oleh segerombolan orang dan disana-sini disekitar kantor KPK ada satuan oknum Polisi berjaga-jaga tanpa adanya koordinasi dengan KPK. Ini adalah bentuk intimidasi antar lembaga yang pernah terjadi dan Kepolisian saat itu tidak suka ada petingginya ditahan oleh KPK.
