Mohon tunggu...
khusnul mubarok
khusnul mubarok Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Belajar sepanjang zaman

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kebijakan untuk Orang Susah: Tantangan Empati di Balik Meja Kekuasaan

17 November 2024   14:08 Diperbarui: 17 November 2024   14:12 34
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber gambar: Kompas.id/RIANT NUGROHO

Dalam sebuah negara yang beragam, pembuatan kebijakan menjadi tantangan yang kompleks, terlebih jika kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu mereka yang berada di lapisan masyarakat paling rentan. Namun, bagaimana jika pembuat kebijakan tidak pernah merasakan kesusahan yang dialami oleh masyarakat miskin, berpendidikan rendah, atau memiliki keterbatasan kesehatan? Apakah kebijakan yang mereka buat bisa benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak positif?

Empati sebagai Fondasi Kebijakan Publik

Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan kondisi orang lain. Dalam konteks kebijakan, empati menjadi krusial untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang tidak hanya berdasarkan angka di atas kertas, tetapi juga mempertimbangkan realitas hidup masyarakat kecil. Sayangnya, banyak pembuat kebijakan berasal dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang jauh dari kondisi masyarakat yang ingin mereka bantu. Hal ini dapat menciptakan "kesenjangan pengalaman," di mana pembuat kebijakan tidak memiliki gambaran nyata tentang kehidupan orang susah.

Mengapa Kebijakan Gagal?

Pendekatan yang Terlalu Teoritis

Kebijakan sering dirancang berdasarkan data statistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Contohnya, program pelatihan kerja untuk masyarakat miskin seringkali gagal karena tidak memperhitungkan kendala transportasi atau kebutuhan harian mereka.

Minimnya Keterlibatan Masyarakat

Banyak kebijakan dibuat tanpa melibatkan orang yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering tidak relevan dengan kebutuhan nyata.

Bias Sosial

Ketidaktahuan tentang realitas orang miskin sering membuat pembuat kebijakan menganggap mereka "malas" atau "tidak termotivasi," padahal masalahnya jauh lebih kompleks, seperti akses yang terbatas terhadap sumber daya atau diskriminasi struktural.

Langkah Menuju Kebijakan yang Berbasis Realitas

Dialog Langsung dengan Masyarakat

Pembuat kebijakan perlu turun ke lapangan untuk berbicara langsung dengan masyarakat miskin, petani, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Pengalaman langsung ini akan memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan mereka.

Melibatkan Perwakilan Masyarakat dalam Proses Kebijakan

Komite atau forum konsultasi yang melibatkan perwakilan dari masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat membantu memastikan kebijakan lebih inklusif dan relevan.

Simulasi Kehidupan

Beberapa organisasi dan universitas telah mencoba eksperimen simulasi kehidupan miskin untuk meningkatkan empati. Pembuat kebijakan dapat diminta menjalani pengalaman ini agar memahami kesulitan yang dialami oleh masyarakat miskin.

Data sebagai Panduan, Empati sebagai Penentu

Data statistik tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan humanis. Misalnya, program bantuan tunai tidak hanya didasarkan pada penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan spesifik seperti pendidikan anak atau biaya kesehatan.

Kisah Inspiratif: Kebijakan yang Berhasil

Di negara seperti Brasil, program Bolsa Famlia menjadi contoh sukses. Program ini memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak mereka harus tetap bersekolah dan mendapat imunisasi. Keberhasilan program ini tidak lepas dari riset mendalam dan keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan.

Penutup: Membangun Kebijakan yang Berbasis Hati

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun