Sedangkan menurut Gorys Keraf, bahwa analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Berarti secara umum bahwa bisa diawali dengan Analisis Logika yang meliputi Analisis universal, Analisis dikotomi. Ada juga Analisis Realis yang meliputi Analisis esensial, Analisis aksidential dalam dunia birokrasi itu sendiri.
Secara sederhana, kita bisa merasakan langsung, atau berhadapan langsung, bahkan bersentuhan langsung dengan sistem birokrasi yang sehat atau pun tidak sehat berdasarkan apa yang dirasakan dialami saat kita membutuhkan pelayanan.
Semisal, karena situasi Pandemi Covid-19 kita tentunya mematuhi anjuran pemerintah untuk jaga jarak dan PPKM serta lainnya.
Nah dalam hal ini misalkan kita juga mensinkronkan teknologi dengan situasi pandemi ini, artinya sangat sederhana untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi seperti medsos atau email, whats aap dan lainnya.
Semisal, ketika kita membutuhkan informasi terkait sesuatu dan informasi itu adalah bersifat publik artinya hak publik untuk mengetahui informasi tersebut, kita menghubungi ASN atau pejabat pemerintah di suatu lingkup pekerjaan, kita dengan penuh etika dan tatak rama dalam mengunakan kebijakan teknologi informasi, sebut saja Whatsapp misalnya.
Kita hubungi dengan etika dan budaya bangsa yang luhur ini, di awali dengan ucapan salam, serta doa kebajikan, dan lainnya layaknya seorang warga NKRI yang patuh pada norma dan adat istiadat, namun pejabat atau (Pelayanan Publik) tidak merespon apa-apa dan hanya membacanya saja, tidak ada tanggapan apapun dan tidak ada arahan apapun, dingin saja, dan dia memposisikan dirinya sebag raja yang harus dihormati atau di perlakukan khusus oleh rakyatnya, ini adalah patalogi birokrasi yang sudah menggerogoti setiap urat syaraf dan sendi pelayanan dalam tugas birokrasi.
Menjawab salam saja sudah tidak mampu, apalagi melayani warga masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. Sistemnya baik tapi personalnya tidak baik, inilah birokrasi tidak sehat, birokrasi yang penuh dengan racun dan penyakit.
Misalkan kita ambil contoh, ini misalkan atau umpamanya, Bupati Sukabumi menegaskan agar pejabat di Pemerintahannya mengaktifkan HP (Handphone) 24 untuk bisa menampung aspirasi warga Sukabumi, namun misalkan kenyataanya tidak seperti itu para pejabat lainnya malah abai dan tidak mengindahkan, seperti kasus perumpamaan tadi untuk menjawab salam saja sudah tidak mampu apalagi melayani masyarakat, sesungguhnya ini lah yang "menampar" dengan biadab wajah Bupati.
Hal ini merupakan Patalogi Birokrasi yang sangat akut terpelihara dan terus berkembang biak secara masif jika tidak diobati atau di terapi. Seharusnya di era Digital ini komunikasi akan sangat mudah dan lebih hidup lagi, sehingga semua berjalan dengan sehat dan tidak ada saling curiga.
Jika itu dinamakan oknum birokrat atau birokrasi, maka tidak bisa disamakan semuanya, masih banyak personal birokrat yang menjalankan birokrasinya berdasarkan nilai agama, adat dan budaya serta peraturan dalam bekerjanya.
