Taliwang –
Isu PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) segera merumahkan ribuan karyawannya semakin santer. Berbagai reaksi muncul, seperti sejumlah istri karyawan yang ketar-ketir karena suaminya akan terkena kebijakan darurat itu meminta kepada pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap kondisi sosial ekonomi yang menimpa keluarga karyawan.
“Masalah sosial ini menjadi tanggungjawab pemerintah karena pemerintah yang membuat kami menjadi pengangguran. Kami menuntut hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak kepada pemerintah,” kata ibu Een Samawati.
Dengan nada penuh emosi, ibu Olin, akrabnya ibu Een Samawati disapa menegaskan bahwa pemerintah mestinya berpikir dan adil akan dampak besar yang terjadi bila kebijakannya tetap dipertahankan yang menyebabkan masyarakatnya sengsara.
“Apa karena kami berada di daerah yang jauh dari pusat (Jakarta) sehingga seenaknya menerapkan kebijakan? Kami paham akan nasionalisme, dan saya tahu suami saya bekerja di perusahaan asing (PTNNT) tetapi perusahaan tersebut adalah investor yang datang ke KSB ini karena persetujuan pemerintah Indonesia juga dan yang bekerja juga sebagian besar orang Indonesia. Jadi, kenapa harus diganjal dengan aturan macam-macam?” tegas ibu Olin.
Nada protes juga disampaikan karyawan subkontraktor yang menangani ekspedisi dan logistik, Gde Adi (32). "Pasti dampaknya ke kami dan keluarga juga karena aktifitas PTNNT berhenti maka kegiatan ekspedisi juga habis, akhirnya pendapatan juga berkurang," katanya.
Seharusnya pemerintah memberi alternatif dengan membangun smelter dan perusahaan memasok bahan bakunya.
"Jangan maksain seperti ini mengharuskan perusahaan bangun smelter, kalau tidak, harus bayar bea, harus kasi jaminan, padahal perusahaan sudah beritahu dengan alasan ekonomis, keadaan lapangan dan hukum bahwa tidak bisa bangun smelter. Atau mungkin pemerintah sudah tahu kalau bangun smelter seperti diutarakan perusahaan, tidak ekonomis?" tegas Gde Adi.
Menurut ibu Olin, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak ingin menyakiti masyarakatnya, tau keinginan masyarakatnya, baik di daerah maupun di pusat.
" Jangan cuma mau suara rakyat untuk memilih saja,” katanya.
Sikap ibu Olin maupun Gde Adi menunjukkan kegelisahan mereka menghadapi kondisi buruk terhadap masa depannya dan keluarganya yang selama ini tergantung dari operasi PTNNT.
Menurut ibu Olin, berdasarkan informasi dari suaminya, usaha PTNNT untuk mempertahankan produksi sudah dilakukan sampai harus menyimpan konsentratnya di atas kapal, bila sewaktu-waktu dijinkan untuk ekspor maka bisa langsung berangkat. Tapi, gudang dan fasiltas tambahan untuk menyimpan konsentrat tersebut akan penuh pada pertengahan atau akhir Mei ini.
"Kalau kami punya uang banyak seperti pejabat-pejabat koruptor itu yang sering muncul di televisi, mungkin tidak resah seperti kami alami saat ini," kata ibu Olin.
