Meningkatkan Perilaku Anti Koruptif terhadap Petugas Pemasyarakatan Berlandaskan Nilai-Nilai Anti Korupsi untuk Menuju Bebas Korupsi

Korupsi ialah prilaku atau perbuatan buruk yang memanfaatkan kekuasaanya untuk melakukan pengelapan uang, menerima uang sogok atau hal yang merugikan negara demi kepentingan dan kesenangnya sendiri.

Di Indonesia pencegahan dan pemberantasan korupsi didasarkan pada Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, mencegah dan memberrantas semua tindak korupsi pada prinsipnya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. 

Komitmen ini tercermin dari pelaksanaan KUHP dan pelaksanaan pemberantasan korupsi secara represif dengan membentuk Komisi Pemberatan Korupsi (KPK), badan yang khusus dibentuk untuk mencegah dan memberantas segala tindak korupsi. Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai cara. Sanksi terhadap koruptor meningkat, tetapi kita masih melihat dan mendengar berita tentang korupsi.

Sebernya apasih penyebab seseorang ingin melakukan korupsi ? Ada beberapa teori tentang penyebab seseorang ingin melakukan korupsi, ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal menyebabkan seseorang ingin melakukan korupsi dipicu (pengaruh) pihak atau lingkungan eksternal. 

Faktor Internal yang menyebabkan terjadinya korupsi bersifat pribadi atau personal. Faktor internal dipengaruhi oleh tertanam atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri setiap manusia. Maka nilai-nilai anti korupsi harus ditanamkan dan diterapkan untuk melindungi dari praktik korupsi.

Ada sembilan nilai antikorupsi yang berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga, tempat kerja maupun masyarakat. Sembilan Nilai Antikorupsi dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu inti utama (Kejujuran, Disiplin, Tanggung Jawab) untuk mengedepankan sikap (berani, keadilan dan peduli) sehingga menciptakan karakter kerja yang (kerja keras,mandiri, sederhana)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai reformasi birokrasi untuk membantu program pemerintah memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan bersih, sehingga masyarakat merasa pelayanan yang diberikan memadai, cepat dan profesional. 

Mempromosikan perubahan dalam pemberian layanan dan bergerak menuju tata pemerintahan yang baik untuk menjadi organisasi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebuah lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk menuju wilayah bebas dari korupsi perlu menerapkan nilai nilai anti korupsi dalam setiap perilaku sehari hari dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Yang pertama kejujuran yang berarti sikap, prilaku dan tindakan yang menunjukan kesatuan ilmu, perkataan dan perbuatan. Kejujuran berart tahu hal yang benar, mengatakan dan melakukan hal yang benar. Orang jujur adalah orang yang sangat bisa dipercaya, jujur, dan  tidak pernah berkata bohonga apa lagi menipu.

Kedua Disiplin, Disiplin merupakan prilaku atau kebiasaan yang sesuai dengan segala bentuk aturan atau peraturan yang berlaku. Disiplin berarti mengikuti aturan atau taat aturan.