Siapa sangka rupanya tak hanya tiket konser Coldplay saja yang ada calonya, Kartu Prakerja pun ada!
Hal ini saya ketahui 2 bulan lalu ketika pendaftaran kartu Prakerja gelombang 63 mulai dibuka. Kala itu seorang kawan menelfon dan menanyakan alamat emailnya yang tidak bisa diakses. Tanpa berpikir panjang saya pun datang ke rumahnya dan menanyakan itu email mau dipakai untuk apa? Ia pun menjawab untuk daftar Prakerja.
Yang terjadi beberapa jam sebelumnya, kawan saya berkumpul bersama para tetangganya untuk mendaftar Prakerja  dengan dibantu oleh beberapa orang (oknum). Tidak cuma-cuma, mereka harus membayar sebesar Rp.50.000 rupiah sebagai biaya administrasi dan akan ada tambahan biaya lagi jika dinyatakan lolos.
Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mengumpulkan uang dan mulailah didaftar satu per satu. Beruntungnya, Â Hp kawan saya mengalami kendala dan gagal mendaftar. Akhirnya ia pun pulang tanpa membayar.
Saya bukan seorang yang mengikuti berita maupun paham aturan mengenai kartu Prakerja tapi dari cerita yang saya dengar kok rasa-rasanya ada yang janggal. Mulailah rentetan pertanyaan saya lontarkan, mulai dari siapa orang tersebut, apa saja yang ia sampaikan dan siapa saja yang membantu menyebarkan informasi tersebut.
Kawan saya berusaha menjelaskan sepengetahuan yang ia tahu. Ia juga bercerita bahwa tetangga-tetangganya merasa lega karena sudah berhasil mendaftar dan berasumsi tinggal menunggu pengumuman resmi dan menerima uang.
Dari cerita itu dapat saya simpulkan, para calo itu menerapkan sistem tebar jaring. Mereka mengumpulkan banyak orang lalu membantu mendaftarkannya dengan biaya tertentu. Bagi yang diterima akan diambil keuntungan lagi. Artinya selain mendapat keuntungan dari biaya administrasi mereka juga mencoba peruntungan dari yang lolos seleksi.
Masalahnya banyak masyarakat yang tidak menyadari kondisi tersebut. Mereka mengira memang begitulah jalurnya dan apabila lolos seleksi tak lain adalah karena jasa dari para oknum tadi, padahal tidak. Lolos ya lolos saja dan gagal ya tetap gagal.
Untuk menggali lebih dalam saya pun akhirnya mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kartu Prakerja, mulai dari pendaftaran, syarat, aturan serta benefit. Duh, kok saya malah jadi belajar soal Prakerja, ya!
Faktanya, banyak masyarakat masih salah mengartikan, dikiranya mereka akan menerima uang sebesar Rp. 4,2 juta padahal yang benar adalah dari total nominal tersebut 3,5 juta akan dibayar untuk biaya pelatihan sementara sisanya akan diterima sebagai intensif yang terdiri dari 600 ribu intensif pasca pelatihan serta 100 ribu untuk intensif survei.
Rupanya bulan Januari lalu itu baru pendaftaran akun saja sementara untuk pendaftaran seleksi gelombang 63 sendiri baru dilakukan tanggal 26 febuari 2024 dan gelombang 64 baru dibuka tanggal 8 Maret 2024. Orang-orang yang berhasil terkecoh oleh si calo tadi mengira pendaftaran sudah selesai di bulan Januari padahal itu hanya pembukaan akunnya saja.
Saya mencoba menjelaskan kepada kawan saya bahwa kartu Prakerja bisa didaftar secara mandiri tanpa perantara. Saya pun membantunya membuat akun Prakerja hingga pendaftaran gelombang. Kawan saya gagal di gelombang 63 namun akhirnya dinyatakan lolos di gelombang 64 pada 13 Maret 2024 lalu.
Semua informasi yang saya sampaikan sebenarnya sudah tersebar luas baik di website resmi maupun akun sosmed Prakerja bahkan sudah banyak diangkat pula oleh media-media mainstream. Sayangnya masih banyak masyarakat yang enggan mencari informasi secara lengkap dan detail. Celah itulah yang dimanfaatkan para calo untuk mencari keuntungan.
Para calo itu pun menawarkan jasa secara terang-terangan melalui kelompok dan bahkan ada yang melalui pihak RT sehingga warga mengira mereka berada di pihak resmi dan bisa dipercaya. Pihak RT sendiri banyak yang kurang informasi dan terkecoh mengira para calo itu adalah pihak resmi Prakerja. Haduh.
Padahal melalui akun resmi @prakerja.go.id sudah dijelaskan bahwa pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online mandiri melalui website resmi www.prakerja.go.id dengan tanpa dipungut biaya apapun. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada yang bisa menjanjikan serta menjamin pasti lolos.
Prakerja juga mengimbau untuk tidak percaya kepada pendaftaran secara berkelompok melalui grup WA atau orang di luar laman resmi dengan menyertakan data-data pribadi seperti KK, KTP, rekening dan lain-lain.
Beberapa postingan Prakerja mengenai himbauan penipuan juga diserbu netizen. Mereka beramai-ramai menceritakan keberadaan calo di daerahnya masing-masing. Rupanya para calo sudah berkeliaran di berbagai daerah, bahkan ada yang mengaku dari Team Pusat Prakerjalah, disuruh bayar untuk buka rekeninglah bahkan ada yang berani memberikan jaminan pasti lolos.
Sayang sekali, program baik dari pemerintah malah dicurangi oleh oknum-oknum tertentu dan digunakan untuk mencari celah keuntungan. Padahal banyak dari orang-orang yang jadi sasaran calo itu berada dalam kondisi ekonomi yang kurang atau sedang benar-benar membutuhkan pekerjaan.
Dari kasus kartu Prakerja kita bisa menyimpulkan bahwa banyak informasi dari pemerintah yang tidak diterima baik oleh masyarakat. Beberapa alasannya antara lain keterbatasan pemahaman teknologi (gagap teknologi) serta kurangnya antusias masyarakat untuk mencari informasi secara menyeluruh dan akurat.
Di masa ini banyak program-program pemerintah yang disosialisasikan melalui daring sehingga menuntut masyarakat untuk cepat dan tanggap terhadap kemajuan teknologi. Tanpa itu semua, celah celah kekurangan di masyarakat akan dibidik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Masyarakat di jaman ini dituntut untuk tidak malas belajar tentang bagaimana menggunakan internet dengan baik dan benar. Mulai dari hal-hal sederhana dulu seperti mempelajari ciri-ciri website resmi dan tidak resmi, akun resmi dan tidak resmi.
Langkah selanjutnya adalah tidak mudah percaya dan selalu melakukan crosscheck jika mendapat informasi tertentu. Hal ini untuk mengantisipasi potensi penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tadi.
Masyarakat juga dituntut untuk lebih kritis terhada semua informasi yang datang meskipun itu dari pihak resmi seperti RT karena nyatanya mereka pun bisa kecolongan informasi dan melakukan kesalahan seperti yang sudah terjadi. Salam.
