Peran Mahasiswa dalam Menyongsong SDGs Guna
Menyejajarkan Indonesia dengan Negara-negara Maju
Oleh: Farah Susianti
 Permasalahan yang hampir sama di berbagai negara menjadikan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Agenda pengesahan SDGs dihadiri oleh 193 pemimpin negara, tanpa terkecuali Indonesia yang diwakili oleh Wakil Pesiden Indonesia yaitu bapak Jusuf Kalla. SDGs bertujuan untuk mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan dibidang ekonomi, social, dan lingkungan hidup. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Mahasiswa sebagai agen of change harus ikut serta atau berperan dalam proses pelaksanaan SDGs. Peran mahasiswa sangat penting dalam membangun perubahan bagi bangsa bahkan dunia. Mahasiswa harus lebih berperan aktif dalam proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia bahkan dunia agar agenda atau rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik atau bahkan berhasil.
Â
Peran Mahasiswa dalam Menyongsong SDGs Guna
Menyejajarkan Indonesia dengan Negara-negara Maju
Permasalahan yang hampir sama disetiap negara membuat organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Pengesahan Agenda Tujuan Pembangunan Berlanjut (SDGs) terjadi di Maskas Besar PBB pada tangal 25 September 2015 dengan dihadiri oleh 193 pemimpin dunia termasuk Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Indonesia, Bapak Jusuf Kalla. Pembentukan Tujuan pembangunan berlanjut (SDGs) bertujuan untuk mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan dibidang ekonomi, social, dan lingkungan hidup. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.
Meurut Viva Budy Kusnandar, Bank Dunia menargetkan angka kemiskinan ekstrem akan turun di bawah 3% pada 2030. Seperti kita ketahui, dunia telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem sejak 1990. Kemiskinan ekstrem yang dimaksut di sini adalah populasi yang tinggal di sebuah rumah tangga dengan konsumsi atau pendapatan per orang di bawah garis kemiskinan ekstrem sebesar US$ 1,9 per hari per kapita (2011 PPP).
Dari 15 negara, Tanzania merupakan negara yang paling besar mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dari sekitar tahun 2000-2015. Negara di Benua Afrika tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 36,1 poin persen menjadi 49,1% pada 2015 dari 86% pada 2000, atau rata-rata sebesar 3,2 poin persen per tahun. Negara yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan esktrem berikutnya adalah Tajikistan (-3,1 poin persen), Chad (3,1 poin persen) dan Republik Kongo (2,7 poin persen). Rata-rata sekitar 1,6% populasi keluar dari kemiskinan ekstrem setiap tahunnya di 15 negara tersebut. Indonesia juga masuk dalam daftar 15 negara yang mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, yakni rata-rata sebesar -2,1 poin persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin esktrem turun sebesar 64,5 juta jiwa menjadi 18,5 juta jiwa pada 2015 dibanding 83 juta jiwa pada 2000.
Menurut sebuah studi Universitas Columbia, New York, AS jumlah warga Amerika Serikat yang hidup dalam kemiskinan bertambah sebanyak 8 juta orang sejak Mei. Pertumbuhan angka kemiskinan ini diketahui setelah bantuan dampak wabah virus corona berakhir. Berdasarkan the federal Cares Act, stimulus diberikan sebesar 1.200 dollar AS sebanyak satu kali kepada warga AS dan tambahan 600 dollar AS kepada pekerja yang menganggur setiap minggu.
Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, sebuah keluarga beranggotakan empat orang dengan penghasilan 26.200 dollar AS setahun atau kurang dari itu, dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah total orang di AS yang hidup dalam kemiskinan sebanyak 55 juta, termasuk 8 juta orang yang bergabung sejak Mei.
Data yang telah tertera di atas, menunjukkan bahwa permasalahan yang terdapat di berbagai negara hampir sama. Dengan kesepakatan bersama oleh para pemimpin negara dunia yang tegabung dalam organisasi PBB, membentuk agenda untuk pemecaham masalah yang ada di berbagai negara di dunia yaitu dengan dibentuknya Agenda Tujuan Berlanjut atau SDGs. Pembentukan SDGs yang telah disepkati oleh para pemimpin negara tak terkecuali Indonesia, menunjukkan bahwa permasalahan yang sama harus segera diatasi agar tercipta sebuah keseimbangan dan kesetaraan dalam setiap masyarakat. Selain itu adanya SDGs juga dapat menciptakan perdamaian di dunia.
