Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Covid-19 di Indonesia

Penulis 1 : Arie Surya Gutama ,S.Sos., S.E., M.Si. 

( arie@unpad.ac.id )

Penulis 2 : Astri Citra Tresnasari 

( astri20001@mail.unpad.ac.id )

Penulis 3 : Melaty Rizqi Amalia 

( melaty20001@mail.unpad.ac.id )

           

Semenjak adanya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Indonesia mengalami ketidakstabilan pada kondisi harga pasar. Seperti yang kita ketahui, pandemi covid-19 sudah menyebar dalam kurun waktu satu tahun lebih di Indonesia. 

Akibatnya, terjadinya dampak pada aspek sosial, politik, pendidikan, terutama kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. imbasnya terjadi pada semua kalangan, sehingga menimbulkan permasalahan yang serius, mulai dari anak-anak yang kekurangan gizi, terbatasnya sarana kesehatan yang dialihkan menjadi tempat isolasi, pendidikan yang dialihkan secara online/daring sehingga sekolah menjadi kurang efektif dalam pembelajarannya, banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia. Hal ini menyebabkan masalah perekonomian menjadi kurang stabil.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi karena lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia berdampak besar bagi semua orang. Krisis merupakan gambaran tentang penurunan kondisi ekonomi, yaitu menurunnya beberapa indikator ekonomi. Krisis ekonomi akan berdampak pada aktivitas pasar modal yang tercermin dari penurunan harga pasar saham dan indeks harga saham komprehensif (IHSG). Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (terutama di negara berkembang) dicapai melalui kebijakan moneter dan fiskal. 

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi pendapatan nasional. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ditujukan pada penerimaan dan pengeluaran nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. 

Dari sisi pendapatan, pemerintah harus memperhatikan kontribusi pendapatan dari PPN dan PPh Badan yang selama ini menjadi tulang punggung pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pemerintah harus dapat memperhatikan penggunaan dana tersebut agar dapat mencapai tujuannya dengan tepat dan mendahulukan kegiatan prioritas untuk mencegah pandemi Covid-19, mengurangi defisit anggaran belanja pemerintah, dan menyesuaikan kembali atau memodifikasi anggaran di APBN untuk mengoptimalkan penggunaan selama pandemi Covid -19.

Inflasi yang tinggi dan suku bunga bank akan menimbulkan biaya operasional perusahaan semakin berat dan akan mempengaruhi kinerja keuangan entitas perusahaan. Hal inilah yang akhirnya berdampak pada pasar modal. Di sisi lain, naiknya suku bunga ini merupakan peluang investasi yang menjanjikan bagi investor deposito. Hal tersebut berdampak pada harga pasar saham di pasar modal. Saat ini nilai rupiah kian melemah, hal ini dipicu oleh penguatan dolar AS terhadap mata uang lainnya yang terus berlanjut. Dikutip dari Bloomberg, kamis (1/4/2021), rupiah bergerak di kisaran 14.527 per dolar AS hingga 14.580 per dolar AS. Melemahnya nilai rupiah memungkinkan beban hutang badan usaha semakin besar, jika dinilai dengan rupiah yang akhirnya akan berdampak pada penurunan profitabilitas badan usaha.

Selama pandemi ini, pemerintah harus fokus pada kegiatan prioritas, yakni pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah sedang menghadapi kebimbangan, dimana harus menyinkronkan antara aspek kesehatan seperti rumah sakit, institusi kesehatan, dan tenaga medis dengan keluhan ekonomi dari masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan baru seperti karantina harian / social distancing / PSBB yang membuat banyak masyarakat akhirnya kehilangan mata pencaharian dan otomatis tingkat pengangguran bertambah, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi. Namun sangat diharapkan setelah pandemi mereda kegiatan ekonomi masyarakat segera pulih kembali.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan yang terbaik, seperti adanya PKH (progam keluarga harapan). Dimana pemerintah akan memberikan bantuan yang berbentuk sembako kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Beberapa menilai bantuan ini efektif untuk dilaksanakan, dengan bantuan ini dapat mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin.

Namun, di sisi lain hal ini akan menutup sumber rezeki bagi sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat mengurangi pembelian kebutuhan pokok karena adanya subsidi dari pemerintah. Otomatis hasil panen petani akan sepi pembeli karena masyarakat sudah mengandalkan bantuan. Juga warung-warung sembako ikut berdampak karena sepinya masyarakat yang membeli kebutuhan pokok.

Pemerintah haruslah memodifikasi manfaat dari rencana tersebut, sehingga target yang ingin dicapai harus sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Namun sayangnya, hingga saat ini efisiensi pendataan masyarakat yang akan mendapat bantuan masih belum sesuai. Di satu sisi ingin mensejahterakan rakyatnya namun di sisi lain otomatis hal ini akan menutup rezeki masyarakat awam dan juga menambah tingkat pengangguran. Mengapa demikian? Karena apabila masyarakat terus menerus diberi pasokan bantuan, mereka akan senantiasa mengandalkan bantuan yang ada dan alhasil mereka jadi malas bekerja karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi.

Sebenarnya bantuan yang saat ini efektif dilakukan ialah pemerintah boleh memberikan bantuan namun lebih mencondong ke pemberian uang tunai. Yang nantinya, uang itu bisa mereka gunakan untuk membeli sembako, yang mana hal ini juga dapat menambah pemasukan bagi warung dan petani. Selain itu juga, mereka dapat menggunakannya untuk modal usaha yang jauh lebih menjamin kedepannya. Dengan membuka peluang usaha, hal ini juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang ada. 

Namun, pemerintah jangan sampai langsung angkat tangan apabila bantuan sudah diberikan. Pemerintah harus lebih mengawasi kemana uang tersebut digunakan karena seringkali masyarakat lalai dan menggunakan uang tersebut untuk hal-hal kepuasaan lainnya. Bantuan pemerintah diharapkan dapat merata dan efektif kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.