Hukum Humaniter Internasional di Tengah Konflik Rusia-Ukraina: Apa Yang Bisa Dipelajari?

Parlemen Rusia mengadopsi resolusi pada 16 Februari 2022  yang meminta  Presiden Vladimir Putin untuk mengakui dua wilayah di Ukraina timur yang dikuasai oleh kelompok bersenjata yang didukung Rusia sebagai negara merdeka.

Pertempuran telah meningkat di wilayah timur Ukraina, Donbas, di tengah peningkatan kekuatan militer Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Sejak pertengahan Februari, Misi Pemantauan Khusus Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) telah melaporkan peningkatan harian yang signifikan dalam pelanggaran perjanjian gencatan senjata tahun 2014 di wilayah yang terkena dampak konflik di sepanjang garis kontak.

Konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata yang didukung Rusia telah memakan banyak korban sipil di Ukraina timur. Konflik yang berlangsung selama hampir delapan tahun ini telah menewaskan lebih dari 16.000 orang, termasuk kombatan dan warga sipil, dan telah menyebabkan hampir 1,5 juta orang mengungsi. Pertempuran tersebut juga menyebabkan kerusakan dan penghancuran infrastruktur sipil yang meluas, termasuk  rumah , rumah sakit , dan sekolah di kedua sisi garis kontak sepanjang 427 kilometer, yang memisahkan wilayah yang dikuasai oleh pasukan pemerintah Ukraina dari wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata dari "DNR" dan "LNR".

Hukum internasional apa yang mengatur konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?

Permusuhan antara angkatan bersenjata Rusia dan angkatan bersenjata Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional yang diatur oleh hukum perjanjian humaniter internasional (terutama empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan pertamanya tahun 1977 (Protokol I), dan Konvensi Den Haag tahun 1907 yang mengatur cara dan metode peperangan), serta aturan hukum humaniter internasional. Baik Ukraina maupun Rusia merupakan pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I.

Apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini?

1. Pentingnya Perlindungan Non-Kombatan

Salah satu prinsip utama HHI adalah perlindungan terhadap warga sipil. Dalam konflik Rusia-Ukraina, laporan tentang serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan energi menunjukkan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Perlindungan non-kombatan harus menjadi prioritas dalam setiap konflik bersenjata, dan pelanggaran semacam ini menyoroti perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap HHI.

2. Tantangan dalam Penegakan HHI

Salah satu tantangan utama dalam konflik ini adalah menegakkan tanggung jawab pihak-pihak yang melanggar HHI. Tribunal internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), memainkan peran penting, tetapi keterbatasan yurisdiksi dan kurangnya dukungan politik dari negara-negara tertentu memperumit proses penegakan hukum. Konflik ini menyoroti kebutuhan akan reformasi dalam sistem penegakan HHI, termasuk penguatan mekanisme sanksi internasional.

3. Penggunaan Senjata Modern dan Teknologi

Konflik Rusia-Ukraina juga memperlihatkan bagaimana penggunaan senjata modern, seperti drone dan rudal presisi tinggi, menimbulkan tantangan baru bagi HHI. Teknologi ini sering kali digunakan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan, dua pilar utama HHI. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam aturan HHI untuk menghadapi kompleksitas teknologi militer modern.

4. Peran Media dan Informasi

Era digital membawa tantangan baru dalam konflik bersenjata, termasuk proliferasi disinformasi dan propaganda yang dapat memengaruhi opini publik dan persepsi internasional. Informasi yang salah dapat digunakan untuk menutupi pelanggaran HHI, sehingga memperburuk penderitaan korban konflik. Media dan organisasi internasional harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa informasi yang akurat tentang pelanggaran HHI disebarluaskan ke masyarakat global.

5. Generasi Muda dan Pendidikan HHI

Konflik ini juga menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan pemahaman generasi muda tentang HHI. Dengan memahami prinsip-prinsip HHI, generasi mendatang dapat berperan dalam mencegah pelanggaran hukum dan mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan tentang HHI harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk membangun kesadaran sejak dini.

Peran Pengadilan Internasional dalam Menangani Pelanggaran HHI

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah memulai investigasi terhadap dugaan kejahatan perang dalam konflik ini. ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun, implementasi penegakan hukum internasional kerap terkendali oleh politik global dan kurangnya mekanisme penegakan langsung.

Tentunya akan selalu ada tantangan tersendiri, seperti tantangan penerapan HHI di konflik modern saat ini, Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan tantangan signifikan dalam penerapan HHI di era perang modern, di mana taktik hybrid dan penggunaan teknologi canggih, seperti drone, dapat mengaburkan batas antara target militer dan sipil. Selain itu, propaganda dan disinformasi memperumit pengumpulan bukti untuk mendokumentasikan pelanggaran hukum perang.

Peran Komunitas Internasional dalam Penegakan HHI

Komunitas internasional, termasuk PBB, organisasi non-pemerintah, dan negara-negara ketiga, memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas. Langkah-langkah seperti sanksi ekonomi, pengucilan diplomatik, dan bantuan untuk korban konflik dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum humaniter. Namun, solidaritas global seringkali terfragmentasi akibat perbedaan kepentingan geopolitik.