Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.Â
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
"Karena itulah, Jokowi Ma'ruf butuh lebih banyak dukungan di bangku parlemen, terutama sekali di saat amandemen UUD 1945, karena harus mendapat dukungan yang luas, tanpa itu juga, amandemen UUD 45 tidak akan terlaksana," lanjut Mahmuzar.
Mengenai masuknya menteri-mentri dan sejumlah nama akan masuk dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf seperti Agus Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Bhaskoro, Arief Pujiono dll terkait pertemuan intensif antara Prabowo-Jokowi, Prabowo-Airlangga Hartanto (Golkar), Jokowi-SBY (Demokrat) dan Jokowi-Zulkifli Hasan (PAN) dalam sepekan terakhir, Mahmuzar menegaskan menteri dalam kabinet pasangan terpilih, Jokowi Ma'ruf Amin merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal 17," kata Mahmuzar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan masuknya sejumlah nama menteri dari kubu Probowo-Sandi ke dalam kabinetnya. Sinyal itu dikatakanPresiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024. Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya. "Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi.
Kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi Makruf Amin diprediksi akan didominasi oleh kalangan profesional berusia muda. "Jabatan menteri bukan jabatan coba-coba, boleh diisi anak muda, asalkan anak muda juga harus profesional. Orang tua juga jangan diabaikan karena mereka juga tidak gagap teknologi dan kompeten di bidangnya," kata Dr. Mahmudzar.
Selain itu, dalam sistem presidensil sekarang ini, oposisi menurut Dr. Mahmudzar sangat penting dalam pemerintahan." Oposisi dalam demokrasi itu penting, karena perannya untuk mengkontrol pemerintahan," kata Dr Mahmudzar yang juga adalah lulusan program Doktoral Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta.
Jadi bukan masalah jabatan menteri dan bagi-bagi kekuasaan yang menarik saat melihat isu dan perkembangan pasca keputusan MK dan KPU tentang rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo saat ini. Karena jabatan menteri itu adalah adalah hak prerogatif presiden yang terpilih nantinya sesuai dengan pasal 17 UUD 1945.
Ketentuan dalam pengaturan pembentukan, perubahan dan pembubaran kementrian negara diatur dalam UUD karena belajar dari praktik ketatanegaraan yang pernah terjadi pada era sebelumnya, yakni pembubaran depeartemen oleh presiden terpilih.
Akibatnya terjadi ketegangan yang berakibat berat, yakni kesulitan menyalurkan PNS pada departemen itu , serta kesulitan mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan, yang sebelumnya menjadi tugas departemen yang dibubarkan itu.
Belajar dari kejadian tersebut, di dalam pembukaan UUD 1945 dimasukan ketentuan bahwa pembentukan, perubahan dan pembubaran kementrian oleh presiden diatur dalam UUD.Â
