Perlunya Jaminan Produk Halal Dalam Negeri

Saat ini ada trend peningkatan permintaan produk halal dunia. Penduduk Muslim dunia yang diperkirakan mencapai 1,57 miliar adalah pasar yang potensial terhadap produk halal.

Indonesia adalah negara konsumen produk halal terbesar dengan jumlah USD 197 miliar) berdasarkan kajian State of The Global Islamic Economy 2013, Thomson Reuters.Kesadaran masyarakat untuk mengkomsumsi produk halal karena lebih aman dan sehat. Namun, sayangnya, Indonesia belum memiliki standar halal dan sistem halal yang terstandar yang diakui dan diterima negara lain. Dan masih ada produk halal Indonesia yang belum diterima di negara lain.

Saat ini, Indonesia masih kekurangan bahan baku industri yang halalan, thoyibah dan murah. Karena Indonesia juga masih kekurangan SDM dan infrastruktur yang memadai terutama tenaga ahli dibidang auditor halal dan produk halal.

Namun demikian, bukan berarti Pemerintah tidak melakukan berbagai upaya. Upaya yang tengah dilakukan pemerintah di antaranya dengan optimalisasi sosialisasi UU JPH secara massif dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Perlu didorong penguatan regulasi dan perangkat peraturan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH). Juga, peningkatan anggaran untuk penyediaan SDM, infrastruktur, sarana pendukung pengujian dan riset produk halal. Selain itu, kerja sama internasional juga perlu dilakukan terutama dengan lembaga sertifikat halal luar negeri milik pemerintah dan non pemerintah.

Pemerintah harus merevisi Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain memberatkan dunia usaha dan sulit diterapkan, UU tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Padahal, pemerintah sedang berupaya menggenjot investasi.

Melalui sejumlah perbaikan seperti kemudahan perizinan, pemerintah menargetkan investasi Rp 933 triliun pada 2019 dibanding 2014 senilai Rp 463 triliun. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi. Selama ini, obat dan vaksin menggunakan bahan baku kimia dari berbagai negara. Kondisi ini akan menyulitkan lembaga penerbit sertifikat halal dalam melakukan verifikasi.

Pemerintah hingga kini belum berniat mengamendemen UU Jaminan Produk Halal. Alasannya, UU ini bertujuan menjaga kualitas produk yang beredar sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. UU ini juga dapat menjegal serbuan produk tidak halal dari berbagai negara, terutama saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan sejak akhir 2015.

Sebagai kompensasi, Pemerintah harus memberikan bantuan kepada pengusaha kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Salah satu bentuknya adalah kemudahan proses mendapatkan sertifikat. Hal itu sudah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. UU Jaminan Produk Halal disetujui rapat paripurna DPR pada 25 September 2014 dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal ini disebutkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

UU itu juga menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan jaminan produk halal (JPH). Untuk itulah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang bertanggung jawab kepada menteri agama. BPJPH antara lain berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. UU Jaminan Produk Halal mengamanatkan BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak UU tersebut diberlakukan. Sedangkan peraturan pelaksananya harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU diterapkan.

Adapun kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak UU Jaminan Produk Halal diberlakukan.Sebelum itu, jenis produk bersertifikat halal diatur bertahap berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

Yang dimaksud produk halal dalam UU tersebut adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, meliputi barangdan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan UU ini, bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Bahan dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Itu belum termasuk bahan dari tumbuhan yang memabukkan atau membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsinya.

Saat ini produk farmasi belum wajib mengantongi sertifikat halal. Sebab, aturan tersebut baru berlaku lima tahun mendatang. Namun aturan ini sangat sulit diterapkan pada industri farmasi karena produk farmasi menggunakan banyak bahan baku dari beberapa negara. Selain itu, proses kimia bahan baku farmasi berlapis. Artinya, ada bahan baku yang diproses di dua negara sekaligus. Dengan demikian, lembaga penerbit sertifikat harus menyambangi pabrik pemasok satu per satu untuk memastikan kehalalan bahan baku.

Padahal negara-negara Timur Tengah sudah sepakat mengeluarkan produk farmasi dari aturan halal. Mereka sudah mengetahui proses sertifikasi produk farmasi sangat rumit. Karenanya pemerintah harus merevisi UU Jaminan Produk Halal. Revisi mencakup pencabutan produk farmasi dari UU tersebut. Sebab ada kekhawatiran pabrik farmasi malah tidak berani memproduksi obat jika aturan itu diberlakukan. Ini tentunya akan merugikan masyarakat.

Kementerian Agama tengah membahas peraturan pemerintah tentang kategori produk yang harus tersertifikasi halal dan aturan lainnya. UU tersebut akan diberlakukan bertahap. Saat ini, prosesnya dalam tahap inventarisasi produk apa saja yang termasuk di dalamnya. Untuk itu, para pengusaha kecil menengah tidak perlu khawatir, karena pengaturan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak serta-merta semua barang jadi harus halal, akan ada pola seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) tidak semua produk langsung diwajibkan mengantongi sertifikat halal. Soalnya, tidak semua perusahaan sanggup mendapatkan sertifikasi, terutama skala industri kecil dan menengah (IKM). Oleh karena itu, perlu ada pembinaan supaya IKM bisa sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak langsung berlaku dan yang tidak halal langsung tidak boleh dipasarkan.

Karena Kemendag perlu melakukan pengawasan di pasar bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggungjawab kepada menteri agama. Namun, mekanisme pengawasan yang pasti hingga kini belum ditetapkan.

Guna mendapat jaminan produk halal perlu ada lembaga sertifikasi yang diberikan kewenangan dan suatu produk harus mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sertifikat halal akan diterbitkan pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk membantu proses sertifikasi, terutama untuk IKM. Karena perlu ada sanksi yang akan diberikan jika suatu produk tidak tersertifikasi halal.

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Maka baiknyalah bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Menyangkut UUPK, apakah dimungkinkan bila sertifikat halal atau pemberian informasi tentang produk dapat disebutkan atau dijelaskan "halal tidaknya" produk tersebut?

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU Produk Halal”). UU ini telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU Produk Halal”). Yang termasuk “produk” dalam UU Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.(***) Aji Setiawan, penulis tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah