Green Discontent mempunyai 2 aspek. Yang pertama adalah, Discontent ini mangacu kepada suatu proses ketika keputusan akan dilaksanakan dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Kedua, warga dan para environmentalist menyuarakan adanya gerakan perubahan yang mengarah pada dampak lingkungan namun tetap saja ada kekurangan dalam partisipasi publik. Kata kunci dalam pembahasan ini adalah lingkungan dan partisipasi.
The Political Message Behind “The Green Discontent”
Green Discontent menjadi bagian dari kritik publik. Kritiknya mengacu kepada sistem kapitalisme dan perananan negara yang cenderung tidak seimbang. Pada awal tahun 70’an bisa dibilang sebagai periode politik radikalisasi. Radikalisasi mengurangi legitimasi dari berbagai institusi tradisional semacam gereja, universitas, serikat perdagangan, politik, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan suatu isu menjadi terhubung dengan keterlibatan partisipasi politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Contoh, pemerintah akan membangun infrastruktur seperti jalan namun dibalik pembangunan tersebut akan menimbulkan masalah yang baru yaitu bertambahnya jumlah kendaraan akan menambah polusi udara.
Participation Enforced and Gradually Institusionalised
Ketika membahas mengenai isu-isu lingkungan wajar saja terjadi perdebatan karena pada dasarnya mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam memahami lingkungan. Ada 2 aspek Green Discontent yaitu protes-protes yang dilakukan warga negara, gerakan environmentalist, dan perlawanan lain yang berhubungan dengan peremehan dampak lingkungan yang diperdebatkan dan dengan kekurangan karakter demokrasi dalam penggunaan proses pemutusan tindakan yang akan dilakukan.
Komplain yang pertama, sedikitnya atensi yang diberikan oleh masyarakat dalam mengkaji dampak yang terjadi pada lingkungan. Itu juga menyebabkan pengetatan instrumen yang ada dan pengembangan yang baru untuk menjaga kepentingan lingkungan. Kedua, partisipasi dari penduduk lokal dan stakeholder lainnya harusnya diperbolehkan serta adanya sistem yang memperbolehkannya. Pengaplikasiannya bukan hanya mengenai kebijakan lingkungan saja namun juga dalam regulasi perencanaan spasial.
Nuclear Energy : Test Case and An Obstacle in The Way of More Participation
Pada sekitar tahun 1973 sampai 1986 negara-negara barat mempunyai topik yang sangat kontroversi yaitu mengenai energi nuklir. Subyek dari kebutuhan energi mencuat karena pada tahun 1973-1974 terjadi krisis minyak sehingga dibutuhkan energi alternative dan salah satu energi alternative yang cukup efektif adalah energi yang dihasilkan dari nuklir (terlepas nuklir bisa menjadi bom atom juga). Namun nuklir dianggap berbahaya, tidak demokratis, dan menimbulkan konsekuensi ketidakterimaan dari lingkungan politik dan sosial. Energi nuklir membutuhkan pembangunan stasiun-stasiun kekuatan nuklir yang sampai sekarang masih terjadi perdebatan antara pemerintah dengan gerakan-gerakan pro lingkungan beserta para warga yang tinggal ditempat dimana nantinya stasiun energi nuklir tersebut akan dibangun.
Kampanye-kampanye yang dilakukan pemerintah seringnya mempersuasif warga bahwa energi nuklir tidak akan berbahaya karena bahan dan alat yang digunakan tidak berbahaya. Terkadang pemerintah tidak melihat aspek resiko yang akan terjadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap energi nuklir tersebut seperti yang terjadi di reaktor nuklir Fukushima, Jepang. Namun kita juga tahu bahwa masih sedikit warga atau stakeholder yang berpartisipasi untuk menentang energi nuklir tersebut. Energi nuklir memang mempunyai manfaat ekonomis namun resiko kerusakan terhadap lingkungan sebenarnya lebih besar daripada manfaat ekonomisnya, masyarakat juga banyak yang belum paham tentang pengembangan teknologi nuklir, nuklir juga mempunyai kontribusi dalam hujan asam. Partisipasi dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan (Misalnya energi nuklir) di suatu negara atau daerah.
The Effect of The New Forms of Participation
Sejak akhir tahun 1970’an, telah dilakukan studi mengenai efek terhadap instrumen-intrumen baru untuk partisipasi didalam environmental policy, spatial policy, dan other associated areas of policy.
·Banyak partisipasi di bidang lingkungan yang gagal mempengaruhi atau merubah kebijakan politik di bidang lingkungan. Absennya warga negara juga menjadi salah satu partisipasi tersebut gagal.
·Instrumen partisipasi juga gagal memberikan mekanisme mengenai partisipasi kumulatif, individual, dan grup yang berpengaruh terhadap politik.
Jika warga negara diberikan peluang untuk dapat melakukan partisipasi besar-besaran justru warga negara malah tidak tertarik, tidak tersentuh, dan akhirnya tidak termobilisasi.
Partisipasi seharusnya tetap dilakukan dalam upaya pengaplikasian dari konsep demokratis. Efek partisipasi lainnya adalah efek ketidaksengajaan dari gerakan para environmentalist dalam memberikan strateginya mengenai menjaga lingkungan. Banyak pendekatan politik yang dilakukan oleh gerakan environmentalist justru membuat pertanyaan tersendiri. Sifat radikal yang terkadang dilakukan oleh berbagai organisasi lingkungan juga menimbulkan pertanyaan tersendiri.
Daftar Pustaka
Leroy, P. and J. P. M. Van Tatenhove (2002). “Environment and participation. The shifting significance of a double concept.” Greening society. P. P. J. Driessen and P. Glasbergen (Eds.) The Netherlands, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers: 163-184.
