Unifikasi
Membiarkan/Meletakkan Konstitus agar bisa dimaknai sebagai publik obligation! Yakni pemberian surat hutang oleh warga negara terhadap pengelola negara! Dimana proses pembayarannya melalui kebijakan-kebijakan yang populis, mengakomodir kebutuhan hidup sehat! Kehidupan yang sejahtera! Serta terlepas dari berbagai macam ancaman yang mengganggu ruang social. adalah sesuatu yang memungkinkan.
Rasionalisasi diatas, adalah dengan mengangkat makna delegitimasi defenisi, kemudian meletakkan ulang dua persoalan Publik obligasi = Konstitusi. Penempatannya melalui analogi, bahwa kekuasaan di ibaratkan sebagai hutang. dimana Kekuasaan dianggap sebagai pokok hutang yang harus dibayarkan, oleh siapapun yang diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan rakyat!
Beban biaya/ permodalan serta keuntungan yang ingin didapatkan oleh warga negara bisa di temukan didalam pasal-pasal yang ada didalam konstitusi! Jangan tanya kalau untuk akses modal! Tidak terhingga bagaimana pembebanan modal ini kepada masyarakat! Misalnya melalui pajak! Melalui pelepasan hak eigendom atas nama kepentingan publik!
Sifat pajak dsb, bisa juga dianggap akses modal yang unlimited yang dijamin oleh rakyat terhadap negara! Belum lagi modal yang sifatnya limitatif, seperti pengelolaan insustri-industri ekstraktif, bisnis perkebunan monokultur atas nama HGU! Atas nama ini, selaku pemilik modal, rakyat rela kekurangah tanah pertanian atau berstatus petani gurem!
Angka-angka produksi dari industri produktif rakyat selalu berjalan walaupun seret! Misalnya pada produksi pertanian! Walaupun berhadapan dengan hukum pasar! demi membiayai negara, petani selalu melakukan proses produksi. Kajian pada pemenuhan nilai lebih dari produk, tidak terlalu diprhitungkan. Malahan kecendrungan petani mendapatkan beban ganda dari produksi barang mentah. Prosesi ini dilakukan demi memenuhi harapannya, agar negara tidak wanprestasi nantinya!
Hutang ini berlaku selamanya! Selama masih ada kesepakatan untuk utuh didalam satu negara! Jika negara wanprestasi, maka warga negara pun berhak untuk mencabut mandat, atau bersepakat untuk melakukan pembubaran tanpa ada tuduhan yang bertendensi mengancam kesatuan atau tindakan sparatis!
Harapannya, ada kurasi dimana Rakyat sebagai kurator dengan tugas yang diperluas dalam menghitung nilai valuasi dari investasi yang telah dilakukan! Tentu makna investasi selalu berhubungan dengan valuasi dan ada nilai profit disana! Sebagai investor tunggal! Tentu rakyat tidak mau dirudung kerugian permanen yang berakhir pailit?
Pada umumnya, setiap kongsi dagang yang tidak memiliki prospek untung, kongsi kemungkinan akan dibubarkan! Pada kasus investor tunggal, Jika prospek laba tidak ditemukan , maka investasi akan dihentikan!
Konsekuensi logis dari pembubaran dan penghentian investasi adalah hal biasa, selama pihak manajemen tidak bisa memastikan kemunculan angka profit!
Jadi sebaiknya pihak manajemen/pemerintah harus memastikan angka profit dan pengembalian modal disetiap kebijakannya ! Agar jangan sampai si pemberi hutang/rakyat, menyatakan posisi hutang telah Jatuh tempo dan diangap pailit! .
11
