Etika dalam Kesehatan Digital dan Kecerdasan Buatan: Kasus Data 279 BPJS Kesehatan Bocor

Kesehatan Digital

Kesehatan digital dapat didefinisikan sebagai bidang pengetahuan dan praktik yang terkait dengan setiap aspek adopsi teknologi digital untuk meningkatkan kesehatan dari awal hingga pengoperasiannya  (World Health Organization (WHO), 2021) . Pada era globalisasi ini, implementasi kesehatan digital di Indonesia semakin berkembang pesat. Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa transformasi digital saat ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam evolusi industri kesehatan di Indonesia. Penerapan digitalisasi pada sektor kesehatan menjadi salah satu urgensi transformasi untuk mencapai aksesibilitas layanan kesehatan melalui terciptanya telekonsultasi yang membuat kita dapat berkonsultasi dengan tenaga medis secara virtual melalui platform-platform yang tersedia, big data dan analitik yang mampu menyimpan data dalam jumlah besar, menganalisis data terstruktur maupun tidak terstruktur serta diagnosis yang lebih akurat.

Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence (AI) adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia  (Devianto & Dwiasnati, 2020) .   Kecerdasan digital pada bidang kesehatan di Indonesia mulai berkembang melalui berbagai penerapan inovasi seperti pengembangan aplikasi kesehatan, perkembangan teknologi medis pada alat-alat kesehatan, pengembangan obat-obatan serta kepentingan analisis maupun diagnosis medis. Teknologi kecerdasan buatan ini memungkinkan analisis data yang kompleks dan pengambilan keputusan yang lebih akurat, membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mempermudah akses kesehatan bagi semua orang  (Thaariq et al., 2024) . Dalam membuat berbagai keputusan yang baik dan cerdas, penggunaan data sangat diperlukan dalam penerapan kecerdasan buatan (Rahardja, 2022) . Oleh karena itu, penerapan kecerdasan buatan pada bidang kesehatan tetap harus memperhatikan etika.

Etika Kesehatan Digital

Dalam Bahasa Yunani, etika berasal dari kata "ethos" yang berarti watak, karakter, atau adat kebiasaan. Etika secara pandangan filsafat dapat diartikan sebagai suatu nilai dan evaluasi tentang baik buruknya diri manusia  (Ningsih, 2021).  Menurut  Gunawan et al. (2024) , etika adalah berbagai nilai yang dimiliki oleh kelompok tertentu, seperti etika kerja, kode etik, dan kelompok profesi. Etika dapat didefinisikan sebagai baik-buruknya tata cara berperilaku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai norma, hak dan kewajiban moral, serta berlaku di mana dan kapan saja. Pada konteks kesehatan digital, etika kesehatan digital merupakan kumpulan aturan dan nilai yang berlaku secara universal baik bagi pihak penyelenggara maupun pihak penerima fasilitas kesehatan digital agar penyelenggaraan kesehatan digital dapat berjalan dengan baik dan etis tanpa merugikan salah satu pihak manapun.

 

Di zaman yang teknologinya sudah berkembang, saat ini mulai banyak bermunculan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan Artificial Intellegence Pengertian AI adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer meniru kemampuan manusia. AI bisa belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Penggunaan kecerdasan buatan ini dalam dunia kesehatan disebut dengan istilah kesehatan digital. Hal ini memberikan berbagai manfaat untuk kita, mulai dari informasi medis hingga layanan kesehatan yang mudah diakses.  

Dampak positif adanya AI, kita dapat mempercepat proses diagnosis, perawatan, dan manajemen rumah sakit. Namun dengan keuntungan seperti tersebut, AI juga memiliki dampak negatif. Masalah yang diberikan di antaranya yaitu terkait keamanan dan perlindungan data pribadi pasien. Dengan adanya masalah itu, kita sebagai tenaga kesehatan tidak seharusnya memberi informasi pribadi tanpa pikir panjang kepada AI, karena informasi pribadi terkait pasien juga tidak boleh disebarluaskan secara sengaja. Masalah itu dapat dikaitkan dengan adanya kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021.

Kasus Kebocoran Data BPJS

Kasus kebocoran data BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, menjadi salah satu insiden keamanan siber terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, sekitar 279 juta data peserta BPJS Kesehatan dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum gelap. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama, NIK, nomor telepon, alamat, hingga rincian gaji. Insiden ini menimbulkan kerugian besar, termasuk potensi penyalahgunaan data untuk kejahatan siber dan gangguan terhadap kepercayaan publik terhadap institusi terkait. Namun, pihak BPJS Ketenagakerjaan membantah bahwa kebocoran tersebut berasal dari sistem mereka setelah melakukan investigasi ulang pada tahun 2024.

Cybercrime

Cybercrime atau kejahatan siber merupakan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan penggunaan internet yang berbasis pada kemutakhiran teknologi telekomunikasi dan komputer  (Raodia, 2019) . Kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya mengggunakan kecanggihan teknologi,tetapi juga memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam pengoperasiannya. Menurut  Agung et al. (2023),  terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan siber antara lain:

• Teori pembelajaran sosial. Seseorang dapat melakukan kejahatan dan melancarkan kejahatan yang dilakukan melalui proses pembelajaran yang telah ia dapatkan dari lingkungan pergaulannya
• Teori pelepasan moral. Kesulitan dalam pendeteksian pelaku kejahatan siber membuat para pelaku sering kali mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya sehingga para pelaku mengalami degradasi moral yang membuat mereka kembali melakukan kejahatan tanpa perasaan bersalah walaupun misalnya pelaku telah melakukan pembobolan website
• Anonimitas. Anonimitas atau penyamaran identitas membuat seseorang cenderung memunculkan kepribadian terburuknya karena identitas mereka tersembunyi dan berpura-pura menjadi persona-persona samara

Aturan terkait Kebocoran Data Pribadi

Menurut  Maulida & Utomo (2023) , pada kasus bocornya ratusan juta data pasien BPJS, pihak BPJS harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur pada Pasal 47 UU PDP yaitu bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi.

• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
• UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
• UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketika pihak bersangkutan tidak bertanggungjawab atas kebocoran data yang terjadi maka in dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) dan (3) UU PDP yaitu berupa (a) peringatan tertulis; (b) pengehentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, (c) penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau (d) denda administratif (Pasal 57 ayat (2) UU PDP).

Berikut adalah faktor-faktor penyebab kebocoran data peserta BPJS Kesehatan :

1. Kelemahan Sistem Keamanan 

Sistem keamanan siber BPJS Kesehatan diduga memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk mengakses data secara tidak sah. Kelemahan dalam infrastruktur keamanan ini menjadi pintu masuk bagi ancaman siber yang dapat menyebabkan kebocoran data pribadi peserta. Dengan adanya celah tersebut, peretas dapat dengan mudah mengeksploitasi sistem yang belum terlindungi dengan baik.

 2. Kurangnya Kesadaran Keamanan 

Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya keamanan data di kalangan karyawan BPJS Kesehatan turut membuka peluang bagi para peretas untuk menyerang. Tanpa pemahaman yang memadai tentang ancaman siber, karyawan mungkin tidak menerapkan prosedur pengamanan yang benar, yang memungkinkan data pribadi peserta rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan.

 3. Serangan Siber yang Canggih 

Para peretas kini menggunakan teknik-teknik yang semakin canggih untuk menembus sistem keamanan yang ada. Metode-metode serangan yang lebih terencana, seperti penggunaan malware atau teknik rekayasa sosial, memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi celah dalam sistem dengan cara yang lebih sulit terdeteksi. Kemajuan dalam teknik peretasan ini membuat pertahanan sistem keamanan perlu selalu diperbarui agar tetap efektif melawan ancaman.

4. Tata Kelola Data yang Lemah 

Tata kelola data yang lemah, termasuk kurangnya pengawasan dan pengendalian akses data, juga menjadi faktor penyebab kebocoran data. Ketika tidak ada sistem yang ketat untuk mengontrol siapa yang berhak mengakses data pribadi peserta, data tersebut menjadi rentan terhadap penyalahgunaan. Penguatan pengawasan dan prosedur pengendalian akses sangat penting untuk mencegah kebocoran data di masa depan.

Dengan adanya faktor yang menjadi kasus kebocoran pada BPJS Kesehatan, berikut adalah dampak yang di akibatkan dari faktor penyebab kasus kebocoran data:

1. Penyalahan Data pribadi

Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, dan phising.

2. Kerugian Finansial

Korban kebocoran data dapat mengalami kerugian finansial akibat penyalahgunaan data pribadi mereka. Berdasarkan penjelasan CSIRT.ID, dalam kasus kebocoran data ini, indonesia telah mengalami kerugian sebanyak 600 Triliun.

3. Kerusakan Reputasi

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan swasta yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi akan menurun.

4. Gangguan terhadap Program Pemerintah

Program-program pemerintah yang bergantung pada data pribadi dapat terhambat atau gagal akibat kebocoran data.

Untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data, alangkah baiknya kita dapat memahami tentang Kesehatan Digital, Kecerdasan Buatan, serta Etika dalam Kesehatan, oleh karena itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kebocoran data pada BPJS kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Investigasi Secara Mendalam

Investigasi ini dapat dilakukan para penyelidik untuk menindaklanjuti siapa saja pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab membocorkan data dan informasi pribadi para pengguna BPJS kesehatan untuk diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.

2. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi tentang menjaga keamanan data dan informasi pribadi dan larangan untuk memberikan data pribadi ke orang lain, sekalipun orang tersebut adalah orang terdekat.

3. Penguatan Sistem Keamanan

Hal ini bisa dilakukan melalui update program atau layanan aplikasi BPJS kesehatan untuk melindungi data dan informasi para pengguna BPJS kesehatan, seperti pemberian fitur face id atau sidik jari pengguna asli.

4. Revisi Regulasi

Revisi atau regulasi yang bisa dilakukan adalah menghilangkan atau mengganti sistem program yang kurang menjaga data privasi pengguna BPJS kesehatan.

Dengan melakukan hal-hal sederhana tersebut, kita dapat meminimalisir terjadinya kasus kebocoran data. Dan perlu diingat bahwa kiita harus menjaga selalu data pribadi kita