Sistem hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional menjamin hak bagi setiap individu untuk mengekspresikan dirinya termasuk dalam hak kebebasan menunjukkan identitasnya sebagai umat beragama.
Hal tersebut tertuang dengan jelas dalam Pasal 18 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) bahwa semua orang bebas untuk menjalankan agamanya dalam beribadah, observance, practicing and teaching.
Pasal 18 ayat (3) mengatur pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dilakukan  karena kebutuhan keamanan publik, kewajiban, kesehatan atau moral atau hak dasar dan kebebasan orang lain.
Pasal ini memang masih memunculkan konflik terutama di wilayah Eropa Barat. Mereka memandang penggunaan hijab sebagai suatu pemaksanaan dan aturan tentang penistaan agama adalah sesuatu yang harus dipertanyakan efektivitasnya.
Padahal kejadian seperti pembakaran Al-Qur'an, tempat ibadah, persekusi terhadap perempuan yang menunjukkan identitas keagamaanya malah terus-terusan terulang dengan dalih kebebasan berekspresi.
Kejadian-kejadian tersebut secara nyata menunjukkan tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban. Padahal HAM tidak hanya menjamin hak saja namun juga memastikan kewajiban atas perlindungan dan penjaminan hak orang lain juga merupakan bagian  yang tak terpisahkan.
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan falsafah negara, sila pertama Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa" secara gamblang menyerukan agama sebagai semangat dan merupakan norma hukum yang membentuk wajah Indoensia yang kaya akan keberagaman namun tetap satu jua.
Namun agaknya spirit itu seolah  memudar. Isu "pemaksaan" melepas jilbab terhadap anggota Paskibraka Nasional 2024 justru terjadi untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah. Dalam sejumlah foto yang beredar di Twitter dan Instagram  memperlihatkan sejumlah Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab dalam kesehariannya justru melepas penutup kepalanya itu ketika pengukuhan.
Lebih lanjut, dari klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa kejadian tersebut diakui merupakan suatu kesepakatan yang sudah disetujui oleh anggota Paskibraka secara hitam di atas putih. Aturan tersebut dibuat untuk menunjukkan keseragaman.
Dalam penyampaian singkatnya, ketua BPIP juga menyebutkan kalau para Paskibra akan melepas sekali lagi jilbab saat upacara hari kemerdekaan berlangsung.
Meneliti apa yang disampaikan oleh pihak BPIP tersebut sebenarnya menunjukkan gagalnya lembaga dalam menjamin hak dasar manusia dalam kebebasan beragama. Aturan semacam itu justru memperjelas kalau pembatasan akan hak-hak perempuan muslim yang berjilbab sudah terencana. Kondisi ini tentu akan memaksa para Paskibraka untuk memilih dan bukan salah mereka yang memilih tapi akar masalahnya ada di aturannya.
