Pendidikan Alat Kekuasaan atau Sarana Pembebasan?

Kisah "The School of Freedom"

Di sebuah desa kecil di tengah pegunungan, terdapat sebuah sekolah yang sangat berbeda dari sekolah pada umumnya. Sekolah ini tidak memiliki dinding kokoh atau meja-meja yang teratur seperti di sekolah kota. 

Sebaliknya, sekolah ini terbuka, dikelilingi alam, dengan suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi sebagai latar belakang. Di sini, anak-anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga diajarkan untuk mengenali hak mereka, mempersoalkan ketidakadilan, dan berpikir secara kritis.

Suatu hari, Pak Arif, seorang guru di sekolah tersebut, mengajak murid-muridnya untuk memahami sejarah tidak hanya dari buku teks, tetapi juga dari cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua mereka. 

Pak Arif bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang menurut kalian paling berkuasa di desa ini?" Seorang anak bernama Rani dengan yakin menjawab, "Yang berkuasa adalah kepala desa." Pak Arif tersenyum dan bertanya lagi, "Mengapa demikian?" Rani terdiam, berpikir, begitu juga teman-temannya.

Pak Arif kemudian melanjutkan, "Tahukah kalian bahwa di masa lalu, penjajah yang datang ke desa ini tidak hanya menguasai dengan senjata, tetapi juga dengan mengendalikan pendidikan. Mereka mengajarkan hanya apa yang mereka ingin kalian tahu. Sejarah yang kalian pelajari di sekolah itu mungkin hanya versi yang mereka tulis."

Cerita Pak Arif itu menggugah pikiran Rani dan teman-temannya. Hari itu, mereka belajar bahwa pendidikan bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menguasai atau bahkan untuk membebaskan. 

Di sekolah ini, mereka tidak hanya diajarkan untuk menerima segalanya begitu saja. Mereka didorong untuk berpikir kritis, mempertanyakan apa yang selama ini dianggap benar, dan mencari kebenaran yang lebih dalam.

 

Pendidikan sebagai Alat untuk Mempertahankan Kekuasaan

Pendidikan kerap kali dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk menjaga struktur sosial yang ada. Di banyak negara, penguasa seringkali merancang sistem pendidikan yang tidak mengakomodasi pemikiran kritis atau tidak memberikan kesempatan bagi warga untuk mempertanyakan ketidakadilan.