Pendidikan: Pilar Utama dalam Membangun Demokrasi yang Berkeadilan

Dalam konteks masyrakat modern, demokrasi tidak lagi hanya dimaknai dengan sebuah mekanisme pemerintahan, tetapi telah berkembang menjadi sebuah budaya yang menuntut kesadaran, keterlibatan yang aktif, serta tanggung jawab individu sebagai warga negara. 

Demokrasi yang ideal tercipta ketika masyarakat memiliki pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang hak, kewajiban serta peran masyarakat dalam menyelaraskan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama.

Pendidikan berperan bukan hanya sebagai sarana mentransfer ilmu pengetahuan saja melainkan sebagai sarana untuk pembentukan moralitas, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan dapat berperan menjadi inkubator demokrasi yang menjadi pondasi utama untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, mendorong kesadaran dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan literasi kewarganegaraan. 

Melalui Pendidikan, anak-anak dipersiapkan untuk memahami, mengapresiasi, dan berkontribusi secara aktif terhadap keberlangsungan demokrasi yang adil dan inklusif. Minsalnya dalam konteks pembelajaran didalam kelas, guru dapat mengarahkan diskusi kelompok terkait isu sosial, seperti keberagaman budaya. Siswa dilatih menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan lain, dan mencari solusi secara adil. 

Proses ini membantu mereka dalam memahami nilai-nilai luhur demokrasi, seperti mampu menghargai perbedaan, melihat persoalan dari berbagai perspektif, dan belajar dalam mengambil keputusan yang inklusif.

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal, kurikulum harus dirancang secara cermat. Kurikulum tersebut harus mampu mengintegrasikan aspek pendidikan karakter, kemampuan berfikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja sama dalam kelompok. Namun sangat disayangkan pada pendidikan formal saat ini terlalu fokus pada aspek akademik, seperti pencapain nilai ujian dan terpenuhinya target kurikulum. 

Sehingga pengajaran nilai-nilai demokrasi kerap terabaikan. Oleh karena itu, integrasi pendidikan dan demokrasi perlu diperkuat, misalnya dengan pendekatan interaktif dalam pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teori, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Keberhasilan demokrasi dapat diukur dari tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan di ranah publik. Partisipasi ini tidak hanya melibatkan aktivitas seperti memberikan suara dalam pemilu, tetapi aktif terlibat dalam diskusi publik yang menyumbang ide-ide yang sifatnya membangun serta melakukan pengawasan pada kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Agar partisipasi masyarakat dapat terjadi secara bijak, literasi kewarganegaraan menjadi kunci utama yang harus dikuasai. Literasi kewarganegaraan yang dimaksud adalah pemahaman terhadap sistem politik, struktur pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara,serta kemampuan menganalisis terhadap isu kritis yang mempengaruhi kehidupan publik. 

Namun, di era digital saat ini, membangun literasi kewarganegaraan menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. 

Misalnya, media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan informasi positif dan mendorong partisipasi, namun cenderung digunakan untuk penyebarluasan propaganda, berita tidak benar (hoax), propaganda, serta narasi yang sifatnya yang memcah belah. Hal seperti ini menyebabkan bias dalam pemahaman masyarakat terhadap isu-isu pentinng, bahkan terjadinya manipulasi persepsi terhadap proses demokrasi.

Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan keterampilan literasi digital siswa yang terintegrasi dengan literasi kewarganegaraan. Minsalnya, di sekolah siswa diajarkan cara untuk memverifikasi informasi, menganalisa sumber informasi yang kredibel, dan mengidentifikasi informasi bias dalam sebuah pemberitaan. 

Selain hal tersebut, mereka juga dapat dibekali pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan media digital untuk membangun opini publik yang positif, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi melainkan terlibat aktif didalamnya.

Pendidikan kewarganegaraan yang dipadukan dengan pelatihan literasi digital dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi mampu berpartisi dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. 

Dengan kemampuan literasi yang cukup memadai, masyarakat dapat menciptakan ruang diskusi publik yang mendorong pada pengambilan keputusan yang inklusif dan adil.

Selanjutnya yang menjadi penghambat dalam perwujudan demokrasi yang berkeadilan adalah adanya kesenjangan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tidak meratanya akses pendidikan, terutama didaerah pelosok, kerap memperburuk ketimpangan dalam partisipasi demokrasi. Kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. 

Akibatnya, suara-suara mereka jarang terdengar dalam penentuan kebijakan publik. 

Untuk mengatasi masalah seperti ini, dibutuhkan Langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan. Pemerintah mutlak perlu mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur Pendidikan yang memadai, memberikan pelatihan intensif bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan, serta memperluas program beasiswa tanpa memandang latar belakang sosial maupun geografis. 

Sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Langkah ini tidak hanya berpotensi mengurangi kesenjangan, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar, kritis dan aktif dalam mendukung demokrasi yang berkeadilan dan inklusif.

Oleh karena itu, demokrasi yang adil hanya bisa terwujud apabila didukung oleh masyarakat yang terdidik dan menyadari tanggung jawab mereka. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi, memperkuat literasi kewarganegaraan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui adanya komitmen bersama, pendidikan dapat menjadi pondasi utama yang mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih adil dan inklusif.