      Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah meningkatkan pendidikan dan penyuluhan publik mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.
      Program-program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak kewarganegaraan dan mekanisme partisipatif akan membantu mendorong keterlibatan yang lebih aktif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan memfasilitasi partisipasi mereka. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
      Di samping pendidikan dan teknologi, penting pula untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan publik tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan merasa lebih berdaya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Upaya ini harus diiringi dengan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan sehingga mereka juga memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan partisipasi publik di Indonesia akan meningkat, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
KESIMPULAN
      Bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai peranan mendasar dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Kesadaran kolektif nasional akan identitas nasional dan tanggung jawab nasional telah terbukti menjadi katalis penting bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam pemerintahan memungkinkan warga negara berkontribusi secara efektif dalam memantau dan mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi aktif ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga memfasilitasi terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan telah terbukti menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Aziza, R. (2016). INFRASTRUKTUR FISIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR.
Devi Tarigan Rahmat Syumanjaya, S. (2013). ANALISIS PENGARUH KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP HARGA-HARGA HASIL PERTANIAN DI KECAMATAN DOLOK SILAU.
Pendidikan Transformatif, J., Cicilia, I., Santoso, G., & Muhammadiyah Jakarta, U. (n.d.). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. 01 No.3.
Sugiarto, T., Studi, P., Ekonomi, P., & Ekonomi, F. (2019a). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR Waspodo Tjipto Subroto (Vol. 7, Issue 1).
Zahra, K., Hotma, R., Manalu, R., Nabillah, R., Dewi, P. K., & Ekonomi, F. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung.
