Mohon tunggu...
Yasmine Agadia
Yasmine Agadia Mohon Tunggu... Lainnya - Nim 2003050058

Mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menghapus Praktik Suap pada Pelaksaan Kampanye Kepala Daerah

10 Maret 2021   21:38 Diperbarui: 10 Maret 2021   21:40 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Namun pemimpin yang benar hanya bisa terpilih dan terganti 5 tahun sekali, seharusnya kita bisa nilai, kalau dari awal saja sudah curang, apalagi nanti? 

Bisa saja memakan uang negara, bisa aja korupsi, bukannya kita menanam fikiran negatif, tapi apa salahnya berfikir soal hal yang terburuk akan terjadi, soal ketatnya pengawasan pada saat pemilihan mungkin sudah cukup.

Namun sebenarnya kejujuran dalam kampanye lebih di butuhkan, pengawasan agar tidak ada oknum oknum suruhan yang membagikan uang suap atau uang sogokan pada warga, karena adanya pemimpin itu bukan hanya sekedar nama.

Namun apa yang dilakukan untuk mengabdi kepada negara, yang di lakukan untuk memberi kemajuan untuk negara, itulah hal yang dibutuhkan, jujur saya sendiri mungkin bisa khilaf jika diberi uang di depan mata, namun apa yang saya fikirkan sekarang adalah daerah yang maju memerlukan pemimpin yang memiliki sifat kejujuran yang tinggi, usaha yang ditunjukkan bukan usaha mengeluarkan uang untuk terpilih.

Namun usaha yang berbentuk perbuatan, membuktikan apa yang di sebutkan dalam visi misinya, visi misi diciptakan untuk di wujudkam, bukan untuk memberi harapan palsu pada masyarakat yang pada akhirnya hanya dijadikan tulisan semata. 

Saya sendiri sebagai mahasiswi berharap agar kedepannya kegiatan yang di lakukan dalam kampanye itu adil, tunjukkan kualitas diri, bukan memberi uluran tangan tapi meminta timbal balik agar terpilih, mungkin menulis seperti ini tanpa adanya solusi itu percuma, sebenarnya solusi tersebut ada di dalam diri sendiri, jangan mau untuk menerima perintah melakukan hal yang tidak diinginkan, karena saya fikir jika pemerintah bersusah payah untuk mengawasi kampanye akan tetap saja.

Istilahnya tikus licik akan bisa masuk lubang mau sekecil apapun peluangnya, mungkin sulit untuk menanamkan ini kepada diri sendiri, tapi kalau tidak dimulai kapan hal ini dapat berubah? Jangan hanya mengeluh pada saat apa yang dijanjikan pemimpin tersebut tidak sesuai dengan realita, salah sendiri bukan? Salah memilih pemimpin karena tergiur dengan uang, ada beberapa kasus yang terjadi saat ini, pemimpin memakan uang negara, namun apa yang ia dapat setelah melakukan hal tersebut? 

Turun jabatan namun tidak untuk dihukum seberat beratnya, bagaimana bisa jera, jika hukuman yang di dapat saja hanya hukuman ringan, hukuman yang mungkin tidak menakutkan,. bahkan mereka bisa kembali lagi ke dunia politik setelah melakukan hal tersebut.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun