Mohon tunggu...
Khrisna Pabichara
Khrisna Pabichara Mohon Tunggu... Penulis - Penulis, Penyunting.

Penulis; penyunting; penerima anugerah Penulis Opini Terbaik Kompasianival 2018; pembicara publik; penyuka neurologi; pernah menjadi kiper sebelum kemampuan mata menurun; suka sastra dan sejarah.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemerintah Cari Solusi, Rakyat Salah Melulu

26 Desember 2020   14:55 Diperbarui: 28 Desember 2020   20:32 753
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 (Sumber: Kompas.tv/Youtube BNPB)

"Ini bukti masyarakat masih ceroboh. Jika keadaan ini terus berlangsung, masyarakat menggali kuburnya sendiri."

Begitu pernyataan Wiku Adisasmito. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 itu menimpakan kesalahan kepada masyarakat. Selaku juru bicara, Wiku tentu tidak sedang memaklumatkan pendapat pribadi. Beliau berbicara atas nama satgas. Apalagi disampaikan pada konferensi pers melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden (Kamis, 24/12/2020).

Dalam hemat saya, setidaknya ada dua kesalahan mendasar dari pernyataan beliau. Pertama, pola komunikasi yang buruk. Kedua, pola kilah kurang cerdas. Dua kesalahan itu berpilin kuat sehingga sambung-menyambung. Begitu terus. Begitu selalu.

Mengapa saya menyematkan nilai "buruk" pada pola komunikasi yang dibangun oleh satgas? Tidak ada di antara kita yang menginginkan pandemi ini. Pemerintah dan masyarakat sama-sama gagap. Jadi, sangatlah keliru apabila kesalahan kontan ditimpakan kepada masyarakat.

Dalam situasi yang masih tidak menentu ini, pejabat negara mesti berhati-hati dalam menyahut atau membantah kritik. Pola komunikasi yang dibangun seyogianya merangkul, bukan memukul. Pemerintah seharusnya mengajak, bukan mengobok-obok.

Mengapa saya menyematkan nilai "kurang cerdas" atas kilah satgas itu? Kita memilih bernegara supaya ada Pemerintah yang memahami dan memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat. Jangan dibalik, masyarakat harus memahami dan memenuhi keinginan Pemerintah.

Dalam situasi yang makin tidak menentu ini, pejabat negara wajib berhati-hati saat mengatakan atau menyatakan sesuatu. Apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Artinya, jangan asal bunyi.

Bahwa masyarakat susah diatur, mungkin ada benarnya. Namun, mari kita ambil cermin lalu tilik akar masalahnya. Kenapa masyarakat susah diatur? Jangan-jangan yang mengatur juga sukar dipegang ekornya. Jangan-jangan Pemerintah selama ini juga plinplan atau plintat-plintut.

Mari kita bongkar sedikit fakta. Pada masa-masa awal pandemi, beberapa pejabat melontarkan pernyataan yang nyelekit. Korona tuntas cukup dengan berdoa, misalnya. Rakyat Indonesia kebal korona karena terbiasa masuk angin, misalnya.

Jalinan komunikasi publik yang demikian sangat tidak mendidik. Boro-boro diteladani, dilirik pun tidak layak. Celakanya, seluruh kesalahan ditimpakan kepada rakyat setelah korona merebak. Tidak mau menjaga jaraklah, senang berkerumunlah, malas mencuci tanganlah.

Pendek kata, rakyat salah melulu.

Sialnya, pola komunikasi yang buruk itu masih terus dipakai. Demam benar Pemerintah menuduh masyarakat. Giliran dikritik, eh, rakyat dituding hanya getol mengkritik tanpa memberikan solusi. Lo, buat memikirkan isi perut saja kerepoton malah disuruh mencari solusi.

Itulah gunanya ada Pemerintah. Tugas utama Pemerintah, ya, mencari solusi atas masalah yang berkecamuk di tengah masyarakat. Tugas masyarakat, ya, mengkritik Pemerintah apabila dinilai lamban, bebal, dan sembrono.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun