Dalam buku berjudul: Jalan Wadas Politik dan Pendidikan Indonesia Kontemporer (hlm. 270-273, Depok: Herya Media, 2014), saya menulis tentang catatan kritis seputar kode etik profesi guru.Â
Di buku ini, saya mengakui bahwa kode etik profesi guru sudah disinggung secara singkat dalam UU No. 14 Tahun 2005. Dalam UU No. 14 Tahun 2005, etika profesi guru terkandung dalam Pasal yang membicarakan tentang adanya kewajiban guru membentuk organisasi profesi guru baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.Â
Salah satu tugas utama dari organisasi profesi guru adalah untuk menyusun kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru yang telah disahkan harus dilaporkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat. Jadi kode etik profesi guru disusun oleh organisasi profesi guru yang sah dan diakui.
Dengan tidak adanya kode etik profesi guru, maka Tunjangan Profesi Guru (TPG) terancam untuk ditangguhkan karena organisasi profesi guru belum berhasil menyusun kode etik profesi guru. Sehingga apabila PB PGRI bersama rekan-rekan guru berkeras untuk menuntut agar Tunjangan Profesi Guru (TPG) dicantumkan ke RUU Sisdiknas 2022, maka hal itu dapat menjadi mustahil.
Pemerintah tidak mengakomodir Tunjangan Profesi Guru, karena organisasi profesi guru belum menyelesaikan tugasnya menyusun kode etik profesi guru secara nasional. PB PGRI harus berani mendorong organisasi profesi guru untuk menyusun kode etik profesi guru secara nasional.
Penyusunan kode etik profesi guru membutuhkan waktu dan proses. Mulai dari menampung aspirasi dari para guru, penyusunan etika profesi guru, sosialisasi etika profesi guru hingga pemberlakukan etika profesi guru secara nasional.
Rasio Belum Terlihat Ideal: 55:45
Dalam masa Pandemi Covid-19, terjadi perubahan secara luar biasa dalam aktivitas belajar-mengajar. Hingga tahun 2022, rasio perbandingan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran digital adalah 55:45. Rasio ini berarti 55% pembelajaran tatap muka, sisanya 45% pembelajaran digital. Dalam dunia kini, rasio ini belum terlihat ideal.Â
Rasio ideal di era sekarang adalah rasio terbalik, yakni: 45:55. Rasio ini berarti 55% pembelajaran digital, sisanya 45% adalah pembelajaran tatap muka. Untuk mencapai rasio terbalik 45:55, kita butuh waktu hingga tahun 2025. Dalam kurun waktu ini, para guru dan para siswa harus disiapkan dengan pelatihan digital. Agar mulai tahun 2025, pendidikan Indonesia akan menggunakan rasio 55% pembelajaran digital, dan 45% pembelajaran tatap muka.
Saatnya Susun Kode Etik Guru
Sesuai RUU Sisdiknas 2022, secepatnya PGRI mendorong para guru setanah air untuk membentuk organisasi profesi guru. Lalu organisasi profesi guru yang didirikan itu harus segera menyusun kode etik profesi guru sebagai rambu-rambu dalam menjalankan profesi guru yang berlaku secara nasional. Dengan adanya kode etik profesi guru, maka rekan-rekan guru dapat menuntut adanya Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diberikan pemerintah sesuai dengan aturan-aturan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005.
