Presiden Joko Widodo dan Kekuasaan Domain Publik di Internet

Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama Indonesia yang muncul ketika Indonesia memasuki era internet. Era internet membuat kekuasaan tidak didominasi oleh pemerintah atau akademisi, tetapi didominasi oleh domain publik. Presiden Joko Widodo lahir dari kekuasaan domain publik di internet. Ia dimunculkan oleh pendapat publik di media-media sosial internet. Publik terkoneksi dan dapat menyuarakan pendapatnya dengan bebas. Era domain publik internet adalah era di mana kekuatan besar di internet yang menjadi ancaman besar terhadap demokrasi, tetapi telah berhasil membuat Joko Widodo bertengger di puncak kekuasaan selama 2 Periode.

Mobilitas Sosial di Internet

Realistisnya, Presiden RI yang lahir dari kekuasaan domain publik internet tidak merupakan Presiden yang ideal menurut demokrasi. Tentu saja ada banyak kekurangan dan keterbatasan. Kekuatan domain publik sering berdasarkan pada faktor suka atau tidak suka. Hal-hal ini telah menggeser kekuatan kaum akademisi dan parpol-parpol yang telah matang, seperti: Golkar dan PDIP.

Sejak pemunculan kekuasaan domain publik di internet secara mencolok, aspek-aspek negatif era digital yang telah menjadi ancaman terhadap jaringan demokrasi negara telah menguasai negara. Gerakan online telah menantang dan menggusur partai-partai politik arus utama di setiap negara. Karena gerakan online muncul pada saat yang sama dengan apa yang tampak dalam kemajuan dramatis dalam pembelajaran mesin-mesin.

Politik kesetaraan memang meningkat semenjak berkuasanya Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tidak ubahnya seperti rakyat biasa. Karenanya Joko Widodo sangat mudah diterima karena salah satu agenda reformasi terpenting yang sedang dilaksanakan selama ini ialah politik kesetaraan.

Tentu konsekuensi yang diharapkan dari proses ini, ketika kesetaraan sudah semakin tinggi, ialah mobilitas sosial harus semakin meningkat. Mobilitas sosial terjadi akibat penurunan pergerakan antara kelas yang merupakan hasil dari perubahan ekonomi masa reformasi. Mobilitas sosial di Indonesia saat ini dihadang oleh pandemi Covid-19.

Selama ini, pemerintah banyak kali memecahkan penanggulangan kemiskinan keluarga dan anak-anak keluarga miskin dari SD hingga usia SMA/SMK/MA bahkan hingga ke Perguruan Tinggi dengan meluncurkan banyak program bantuan beasiswa dan melalui dana BOS dan BLT tunai.

Selama Presiden Joko Widodo memerintah, mengapa mobilitas sosial Indonesia terus meningkat? Jawabannya ialah selain karena politik kesetaraan meningkat, tetapi juga karena Partai Golkar menurun pengaruhnya dalam dunia politik di Indonesia digusur domain kekuasaan politik publik di era internet ini. Meskipun Partai Golkar dalam posisi sekitar 2-3 besar dalam perolehan pengaruh dalam percaturan politik Indonesia.

Namun saat reformasi, pamor Partai Golkar yang dahulunya Golkar sudah cukup menurun dalam pertarungan politik di Indonesia di bawah pengaruh PDIP dan para elite politik dari 2 Koalisi besar saat ini.

Dalam sejarahnya, ketika Golkar berkuasa, mobilisasi massa menurun bahkan nihil di bawah kekuasaan pemerintahan yang dimotori oleh Golkar di era Orba. Golkar adalah Partai Buruhnya Indonesia yang pernah berkuasa selama 32 tahun bersama rezim Soeharto. Dalam masa Orba, mobilitas sosial nihil sehingga muncul politik ketidaksetaraan dalam kehidupan berbangsa teristimewa pemerintah lebih tinggi dari rakyat atau pemerintah tidak setara rakyat.

Mobilitas sosial dalam masa Presiden Jokowi sangat banyak terjadi dan mendominasi berita politik saat ini saat ini di internet, khusus dalam kampanye Pemilu sejak tahun 2014. Memang sudah ada reformasi Golkar menjadi Partai Golkar selama lebih dari 10 tahun terakhir. Tetapi ternyata masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang kurang terbuka dari masa sebelumnya, seperti masa Orde Baru.

Dalam masa Orde Baru masyarakat jauh lebih terbuka. Sedangkan dalam masa kini masyarakat tidak lagi terbuka. Sehingga reformasi Golkar menjadi Partai Golkar kurang mempan lagi. Partai Golkar telah tenggelam dalam 2 Koalisi yakni Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo.

Jika mobilitas sosial sudah masuk dalam diskusi dan debat-debat maka PDIP lah sebenarnya penggagasnya. Mungkin politik kesetaraan dibangun dalam Koalisi PDIP. Sehingga sangat penting bahwa perdebatan tentang mobilitas sosial mungkin dimulai dari Koalisi PDIP. Dapatkah dikatakan bahwa mobilitas sosial di Indonesia adalah penanda era berakhirnya kekuasaan Golkar atau Partai Buruhnya Indonesia? Lebih banyak jawabannya: ya, seperti begitulah jawabannya.

Kita perlu menelaah mobilitas sosial pada masa akhir Orba secara kodrat. Orang-orang yang bergerak selama masa tahun 1998-1999 untuk menuntut reformasi adalah kelompok besar orang yang lahir pada tahun 1970-an ke atas. Sedangkan mereka yang lahir pada tahun 1958 ke bawah umumnya ditekan oleh Golkar atau Partai Buruhnya Indonesia. 

Tetapi tetap tidak terlalu masuk akal untuk menggunakan temuan Kepustakaan ini untuk menyatakan bahwa mobilitas sosial telah turun sejak Golkar atau Partai Buruh berkuasa. Mereka yang bergerak pada tahun 1998-1999 untuk menuntut perubahan sosial juga belum berakhir. Para ahli mengatakan bahwa diperlukan minimal 30 tahun untuk mengukur seberapa tingginya mobile seseorang secara sosial, karena mobilitas sosial dari generasi sekarang masih bersaing dalam perbandingan dengan keberhasilan karier dan pekerjaan orang tua mereka.

Secara umum disepakati bahwa apa yang terjadi di masa kanak-kanak sangat penting untuk peluang pekerjaan seseorang di masa depan. Sehingga jika mobilitas sosial saat ini telah menurun, hal itu adalah akibat dari pengaruh yang berasal dari generasi yang hidup tahun 70-an dan 80-an, ketika, pada kenyataannya, Soeharto saat itu masih berkuasa.

Mobilitas individu berarti bahwa ketika seseorang bergerak ke atas, yang lain bergerak ke bawah. Mobilitas struktural muncul karena perubahan dalam distribusi pekerjaan. Selama tiga dekade terakhir, karena penurunan tajam dalam manufaktur, pekerjaan kerah biru sudah mulai mengering. Sebagian besar mobilitas sosial sejak 1960-an bersifat strukturalis. Hasilnya anak-anak dari latar belakang pedesaan memiliki peluang bagus pindah ke pekerjaan kerah putih, karena proporsi penyediaan lapangan pekerjaan itu telah relatif meningkat dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain.

Masalah hari ini ialah kelas profesional telah menurun. Sebelum Pandemi Covid-19, kelas profesional pernah menjadi kelas yang dapat bersaing, tetapi kini telah digusur pandemi Covid-19. Dahulu, kelas professional dapat memanipulasi sistem pendidikan untuk keuntungan mereka sendiri. Sebagai akibatnya, mereka yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, seringkali orang-orang dari latar belakang minoritas terjebak di bagian bawah. Selanjutnya, divisi-divisi baru muncul dengan membuat banyak ketidakadilan sosial. 

Investasi Pendidikan Tidak Menjanjikan

Negara-negara dengan tingkat mobilitas tertinggi, seperti negara-negara Skandinavia, telah banyak berinvestasi pada kaum muda. Kebijakan pemerintah yang ada di sepanjang garis ini telah membuat banyak perbedaan. Beasiswa membantu anak-anak dari latar belakang keluarga kurang beruntung. Sebelum beasiswa diperkenalkan, hanya sekitar 11% anak-anak dari kelas miskin memasuki pendidikan tinggi dibandingkan dengan lebih dari 80% dari mereka yang memiliki latar belakang profesional atau manajerial.

Dalam zaman ini, dengan dana BOS yang meningkat dan alokasi 20% dana untuk pendidikan dari UUD 1945 masih raib. Pemerintah berkonsentrasi pada investasi di bidang pendidikan sebagai langkah utama dalam meningkatkan mobilitas sosial. Ini penting, tetapi hampir pasti tidak cukup. BLT hanya sedikit jalan keluar mengatasi kemiskinan. Di Indonesia, masih banyak terjadi ketimpangan sosial seperti yang terjadi di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah konflik dan tertinggal, pedesaan dan daerah-daerah bencana alam.

Upaya pemerintah mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan peluang mobilitas sosial yang lebih besar bukanlah jalan alternatif. Tetapi upaya pemerintah itu bersifat saling ketergantungan antar berbagai sektor. Sistem pengembangan pendidikan lebih sering mencerminkan ketidaksetaraan luas daripada mematikan ketidaksetaraan. Di masa Pandemi Covid-19 ini, semua komponen pemerintahan harus bekerja untuk mengurangi kesenjangan pada sumbernya jika kita ingin membangun masyarakat yang lebih adil.

Sekali lagi, Presiden RI yang lahir dari kekuasaan domain publik di internet bukan merupakan Presiden yang ideal dalam demokrasi Pancasila. Kita masih mencari yang asli dari demokrasi di negara ini. Pengalaman menunjukkan bahwa kekuasaan domain publik biasanya merupakan ancaman serius bagi langgengnya demokrasi bukannya mendukung demokrasi. 

Daftar Pustaka:

1).Giddens, Anthony. 2007. You Need Greater Equality to Achieve More Social Mobility. Theguardian.com, 24/05/2007, diakses pada 23/01/2022.

2).Giddens, Anthony. 2017. Over to You Mr. Brown: How Labour Can Win Again. London: LSE.