Mohon tunggu...
Blasius Mengkaka
Blasius Mengkaka Mohon Tunggu... Guru - Guru.

Alumnus Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang Tahun 2008. (1). Pemenang Topik Pilihan Kolaborasi "Era Kolonial: Pengalaman Mahal untuk Indonesia yang Lebih Kuat", (2). A Winner of Class Miting Content Competition for Teachers Period July-September 2022. (3). The 3rd Winner of Expat. Roasters Giveaway 2024.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Peran DPR RI Memudar pada Zaman Jokowi

26 Februari 2019   11:18 Diperbarui: 26 Februari 2019   14:07 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua DPR RI Setya Novanto saat ditahan KPK (Foto: sulselsatu.com)

Setelah berhenti sebagai Ketua DPR RI, Setya Novanto dilantik lagi sebagai Ketua DPR RI lalu ditangkap KPK dan diberhentikan sebagai Ketua DPR RI. Pertanda apa ini bagi demokrasi? (Foto: Tirto.id)
Setelah berhenti sebagai Ketua DPR RI, Setya Novanto dilantik lagi sebagai Ketua DPR RI lalu ditangkap KPK dan diberhentikan sebagai Ketua DPR RI. Pertanda apa ini bagi demokrasi? (Foto: Tirto.id)
DPR mengalami surut secara menonjol saat Ketua DPR RI Setya Novanto masuk penjara karena kasus megakorupsi proyek eKTP bernilai triliunan rupiah. Padahal Setya Novanto pernah jalin hubungan khusus dengan Donald Trump saat ia menjabat Ketua DPR RI.

Hal-hal patut ditampilkan dalam kasus Freeport ialah Indonesia harus hati-hati dengan kepentingan ekonomi AS. Catatan sejarah menunjukkan pernah terjadi gejolak demo massa menolak besar-besaran di Eropa saat Presiden Barach Obama dan para pemimpin Eropa ingin membuka kawasan perdagangan bebas AS-Eropa. Massa rakyat Eropa bergolak untuk menolak perdagangan bebas AS-Eropa.

Faktanya perdagangan bebas bisa membunuh demokrasi daerah dan nasional. Idealnya DPR harus memonitor pemerintah. Tetapi apakah DPR RI masih kuat dan solid seperti dahulu ketika perdagangan bebas belum berlaku? Sulit mengatakannya benar jika konsekuensi kebijakan pemerintah menerima berkah 51% saham mayoritas tapi berdampak buruk bagi demokrasi dengan membelakangi lembaga legislatif DPR RI.

Keindonesiaan Adalah Harga Mati

DPR adalah potret nyata eksistensi Keindonesiaan. Sehingga apa gunanya raihan 51% saham mayoritas di Freeport tanpa campurtangan lembaga terhormat seperti DPR? Sayangnya, kita mungkin telah kehilangan peran DPR. 

Keindonesiaan mungkin telah luntur demi meraih prestasi kemajuan ekonomi. Hal ini disayangkan. Padahal salah satu komitmen utama kita selama masa refomasi ini ialah menjaga dan mempertahankan Keindonesiaan. Indonesia telah mendapatkan saham mayoritas namun tampaknya kehilangan peran nyata DPR. Hal ini dapat mengancam demokrasi Indonesia, mengancam Keindonesiaan kita.

Kita harus ingat cuplikan kalimat yang pernah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada pidato kenegaraannya pada 15 Agustus 2014 lalu, "..Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern namun kehilangan hal-hal yang amat fundamental dari bangsa kita: Pancasila, Kebhinnekaan, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme dan kemanusiaan....Bagi generasi kita, Keindonesiaanlah yang kita pertahankan mati-matian".****

Sumber:

1.Dituding Bertemu Diam-Diam Dengan Bos Freeport, Presiden Jokowi: Pertemuannya Malah Berkali-Kali (Jateng.Tribunnews.com, 21/02/2019), diakses pada 21/02/2019.
2.Prasetya, Andika, Jokowi Jawab Ceritera Miring Sudirman Said Soal Akusisi Freeport (news.detik.com, 20/02/2019), diakses pada 21/02/2019.
3. Mengkaka, Blasius, Kata Pengantar (xii), dalam Jalan Wadas Politik dan Pendidikan Indonesia Kontemporer (Depok: CV Herya Media, 2014)-ISBN 978-602-71351-5-4
4.Mengkaka, Blasius, Menyimak Tambang Mineral di Freeport-Papua: Proses, Jumlah dan Hasil Akhir (UC News, 02/02/2019), diakses pada 21/02/2019.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun