"Sooner or Later", Kampanye Politik Masuk Dalam Kebijakan Pemerintah Terhadap Bencana Alam

Politik Masuk Dalam Bantuan Bencana?

Sangat bisa terjadi. Karena saling menolong dan bergotong royong adalah nilai-nilai Keindonesiaan yang lestari. Ketika banyak elemen politik berebut untuk memberikan bantuan kepada para korban, mereka bisa meraih elektabilitas. Jokowi diyakini semakin kuat elektabilitasnya saat ini di daerah bencana. Meskipun disarankan tidak gunakan fasilitas negara, kehadiran Capres Jokowi secara intens di lokasi bencana cepat atau lambat akan bisa mendatangkan elektabilitas yang tinggi dalam Pemilu 2019.

Seperti dirilis Guardian (02/10/2018), orang-orang di Palu berteriak saat Jokowi tiba. "Perhatikan Donggala, Pak Jokowi. Perhatikan Donggala", teriak salah satu warga dalam rekaman yang disiarkan di televisi lokal, mengacu pada presiden Joko " Jokowi" Widodo. "Masih ada banyak desa yang belum tersentuh di sini", kata mereka.

Penjarahan terjadi di Palu (Foto: Antaranews.com)

Saat kampanye politik untuk meraih dukungan politik dari daerah. Tindakan pemerintah dan pertahana bisa berpengaruh pada elektabilitas dalam Pemilu 2019 nanti. Pemerintah Jokowi sebagai pertahana kini agaknya hentikan kampanye dan lebih fokus pada penanganan bencana. Dengan banyak negara yang bersimpati, pemerintah Jokowi menunjuk Menkopolhukam, Wiranto untuk mengkoordinir bantuan internasional. Pemerintah menyatakan telah membuka kran bantuan internasional bagi para korban bencana.

Saya pikir, cepat atau lambat, kampanye politik akan masuk dalam kebijakan pertahana dalam penanggulangan bencana alam, mengapa tidak? Presiden Jokowi telah dipuji karena kecepatannya bertindak saat bencana alam terjadi di Palu dan Donggala. Presiden Jokowi menunjukkan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling menolong dan membantu dalam solidaritas dan gotong royong. Silahkan kita merenungkan sendiri maknanya****