Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 , menjadi momen yang sangat krusial bagi Bangsa Indonesia. Hal tersebut tentunya memicu ancaman dari kelompok radikal yang ingin mengacaukan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut. Melihat terdapat dua calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mencalonkan diri dalam pemilihan umum, tentunya dukungan masyarakat Indonesia bagi dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpecah pula menjadi dua. Bahkan pemilihan umum 2019 sempat diwarnai dengan drama. Hal ini bisa dilihat saat setelah hasil dari pemilihan umum telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tidak bisa menerima keputusan tersebut. Menurut pihak Prabowo-Sandi, hasil akhir pemilihan umum ini banyak diselimuti dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Namun pada kenyataannya, baik dari Komisi Pemilihan Umum maupun Mahkamah Konstitusi, telah memutuskan bahwa pemenang Pilpres adalah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang unggul 20 persen lebih banyak dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
Ancaman dari kelompok radikal atau terorisme bisa jadi tersulut dari konflik perpedaan pendapat tersebut. Apalagi dengan adanya insiden penusukan terhadap Wiranto selaku Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang ditusuk oleh Abu Rara pada saat melakukan  kunjungan kerja di Banten. Pelaku penusukan tersebut, diduga merupakan kelompok teroris dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengakut telah mendeteksi adanya kelompok yang ingin mengganggu pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Menurut Budi, penusukan terhadap Wiranto merupakan rangkaian upaya dalam mengacaukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
 Guna mengantisipasi berbagai macam tindakan terorisme, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, lantas menambah jumlah personel pengamanan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Polisi juga menyiapkan rekayasa dan penutupan lalu lintas di sekitar lokasi pelantikan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah jumlah personel pengamanan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, alasan penambahan jumlah personel itu untuk mengantisipasi aksi terorisme seperti peristiwa penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. "Kita perketat (pengamanan), mungkin yang dulunya sekian anggota, nanti ditambah dua kali lipat. Yang dulu biasanya 1.500 (personel lantas), sekarang (saat pelantikan) sebanyak 3.000-an anggota dikerahkan," kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Selain itu, Yusuf menambahkan, polisi juga menyiapkan rekayasa dan penutupan lalu lintas di sekitar lokasi pelantikan. Kendati demikian, Yusuf tak menjelaskan secara detail informasi rekayasa lalu lintas tersebut. Baca juga: Ditanya Kondisi Jelang Pelantikan, Ma'ruf Amin: Masih Kuat Jalan 4 Kilometer "Nanti mungkin ada penutupan (ruas jalan)," ujar Yusuf. Sementara itu, sebanyak 27.000 personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah disiagakan untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta. Pengamanan tersebut masih merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata. Operasi Mantap Brata merupakan operasi pengamanan rangkaian Pemilu 2019, yang akan berakhir pada 21 Oktober 2019. Seluruh polisi di Indonesia bersiaga dalam rangka pelantikan tersebut. Namun, sentral pengamanan berada di Jakarta. "Secara keseluruhan, untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran kepolisian melakukan pengamanan, tapi yang menjadi sentral pengamanan berada di Jakarta," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes, Asep Adi Saputra, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Pelaku penusukan tersebut, diduga merupakan kelompok teroris dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengakut telah mendeteksi adanya kelompok yang ingin mengganggu pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Budi juga memberikan sinyal, bahwa penusukan terhadap Wiranto merupakan rangkaian upaya dalam mengacaukan situasi tersebut, utamanya dalam ancaman jelang pelantikan pada 20 Oktober 2019 nanti.
      Meski demikian, Budi sulit mendeteksi gerakan JAD lantaran kelompok tersebut bergerak dengan kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itulah, mantan Wakapolri tersebut meminta agar masyarakat turut mengawasi bibit -- bibit JAD di lingkungan masing-masing.
Kabar menguatnya kabar serangan terorisme ini juga berdasar atas laporan Tim Densus 88. Yang mana telah berhasil menangkap 5 orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Tepatnya di wilayah Sulteng, jelang pelantikan Jokowi serta Ma'ruf Amin, 20 Oktober mendatang. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Brigjen Pol Dedi Prasetyo, selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri. Ia menyatakan bahwa kelima tersangka ini terafiliasi dengan jaringan JAD juga Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelima tersangka menjelaskan telah menyiapkan bahan peledak guna menyerang Kantor pemerintahan juga kepolisian.
