Rapor Merah 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Melucurkan Kartu Sakti,hanya hitungan hari pasca dilantik sebagai presiden dan wakil Presiden Jokowi-JK langsung tancap gas dan melakukan gerakan cepat dengan meluncurkan beberapa kartu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Semua kartu tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi mereka yg kurang mampu jika selama ini pelayanan kesehatan sangat sulit dijangkau dan diakses masyarakat kurang mampu maka dengan kartu Indonesia sehat mereka dapat merasakan peayanan kesehataan diseluruh ruma sakit di indonesia secara Gratis.

Termasuk juga biaya pendidikan bagi kurang mampu akan dimudahkan untuk mendapatkan biaya pendidikan melalui kartu indonesia pintar, dan semua biaya pendidikan maupun biaya kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat indonesia dapat terlaksana melalui kartu tersebut.

Mereformasi Birokrasi Pemerintahaan, terobosan maupun kebijakan terus dilakukan dalam hitungan seratus hari kerja Jokowi-JK khususnya dalam dunia birokrasi pemerintahaan beberapa hal yg sangat berdampak besar adalah adanya kebijakan Presiden Jokowi yang menghimau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara baik dikementrian maupun diembaga Non kementrianuntuk melakukan Efesiensi dan penghematan Anggaran yag berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Akibatnya berbagai upaya penghematan dilakukan di zaman pemerintahaan Jokowi-JK bahkan MenPAN-RB mengeluaarkan kebijakan berupa peraturan himbauanbagi penyelenggara pemerintahaan Negarabaik Intansipusat dan daerah agar tidak melaksanakan kegiatan Rapat dihotel serta pemanafaatan untuk mengkonsumsi makanan atau buah-buah tradisonal dalam menyelengarakan kegiatan rapat.

Selain itukebijakan lainnya adalah Aparatur Sipil Negara dilarang bergaya hidup mewah bahkan kalau perlu dalam menyelanggarakan kegiatan keluarga jumlah undangan dibatasi kalau memungkinkan, namun hal ini sempat menimbulkan gejolak pro kontra dimasyarakat.

Demi menghemat anggaran biaya perjalanan dinas juga dikurangi jika selama ini anggaran perjalanan Dinas mencapai ratusan milyar maka hal tersebut dipangkas demi menghemat APBN dan APBD,

Kebijakan lainnya adalah MORATORIUM PNS tahun 2015 merupakan sebuah kebijakan untuk menghemat anggaran belanja pegawai yg terus membengkak karen aitu krang moratorium merupakan solusi untuk mengurangi beban APBN akibat beanja pegawai termasuk menerapkan Kebikan Pensiun dini serta melakukan penataan kelembagaan maupun penataan SDM ASN yg dimiliki setiap kementreian maupun lembaga non kementerian.

Selain itu ada yg menarik perhatian adalah kebiasaan Presiden Jokowi-JK untuk senantiasa memakai baju putih polos serta baju batik disetiap acara kegiatan kenegaraannya dan hal tersebut juga diikuti menteri dikabinetnya.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum kembali merupakan prioritas utama pemerintahaan Jokowi-JK berbagai terobosan juga dilakukannya dengan mengangkat Menteri yg benar-benar serius akan penegakan tersebut termasuk melindungi dan memperkuat wialaayah kemaritiman Indonesia.

Pemberantasan ILLegal Fishing, sebagai negara kepulauan tentunya indonesia memiliki wilayah laut yg luas karena itu menegakkan kedaulataan wilayah laut indonesia dan memperkuat kemaritimannya akan memberikan sumbangsi besar bagi pendapatan negara.

Melalui Kementrian Kelautanyg dipimpin Susi Pudjiastuti melakukan terobosan yg mendapatkan perhatian secara nasional dan internasional yaitu kebijakan menegakkan kedaulatan laut indonesia dengan melakukan pemberantasan illegal Fishing yg dilakukan oleh negara tetangga.karena illegal fishing sangat merugikan negara indonesia hingga triliunan rupiah setiap tahun .

Dan tindakan penegakan hukum secara tegas dilakukan bagi para pelaku illegal fishing dengan membakar langsung para kapal ataupun perahu yg digunakan para nelayan asing tersebut untuk mencuri ikan dilaut indonesia akibatnya beberapa kapal nelayan dari miyanmar, Vietnam dan Philpina dibakar hinggah rata dan ditenggelamkan kedasar laut untuk menimbulkan efek jerah dan hal ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah dalam menegakkan kedaulatan laut indonesia.

Pemberantasan Narkoba, keseriusan pemerintah dalam persolan hukum kembali ditunjukan Presiden jokowi dengan tidak memberikan ampun atau grasikepada para pengedar narkoba dinegara ini , akibatnya beberapa orang pengedar narkoba akhirnya dieksekusi mati dengan cara ditembak dan beberapa wargga negara asing juga turut dieksekusi termasuk warga negara Brazil dan Belanda .

Akibat eksekusi ini pemerintah belanda dan brazil langsung menarik dubesnya kembali kenegaranya , namun ketegasan penegakan hukum dengan menghukum mati para pengedar narkoba tentunya akan memberikan dampak positif dan efek jera bagi para pengedar narkoba jika ingin maasuk wilayah indonesia

Meskipun hubungan diplomatik dengan negara lain agak terganggu namun mau tidak mau ketegasan dan hukum di indonesia harus tetap dihormati negara lain termasuk negara Australia karenaa dua warga negaranya akan dieksekusi mati dalam waktu dekat ini setelah grasinya ditolak presiden jokowi.

Rapor Merah Pemberantasan Korupsi

Mungkin pesoalan inilah yg sedikit mencoreng kinerja 100 hari Jokowi-JK khususnya persoalan pemilihan calon kapolri yg ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ditambah lagi perseteruan KPK VS Polri masih terus terjadi dan belum ada solusinya akibatnya kedua lembaga ini saling serang bahkan satu pimpinan KPK sudah ditetapkan Polri sebagai tersangka yaitu Bambang Wijayanto sedangkan 3 komisioner lainnya sudah dilaporkan kebareskrim Polri dan sala satunya ketua Abraham samad,.

Dan semoga saja polemik KPK VS POLRI ini bisa diselesaikan secara cepat Oleh Presiden Jokowi apalagi Presiden telah membentuk tim independent yang disebut sebagai Tim 9.dan dapat dipastikan tim 9 ini akan merekomendasikan pembatalan pencalonan budi gunawan sebagai kapolri karena hampir semua anngota tim 9 tidaak menyetujui Komjen budi Gunawan sebagaai calonn Kapolri dan mereka adalah toko-toko yg paling menentang pencalonan tersebut antara lain Manta Wakapolri Komjen (Purn)Oegrosono.

When Loyality to the State Begin , Loyality to The party End