Oh ya, ibu cabdis juga berpesan agar para kepala sekolah harus kreatif mempromosikan sekolahnya. Jangan sampai ada sekolah yang tidak memiliki siswa.
Saya sepakat dengan ibu cabdis bahwa mengelola sekolah itu sama dengan mengelola bisnis  Tentu bisnis non profit. Bisnis itu salah satu ujung tombaknya promosi. Mengangkat eksistensi.
Tetapi harus diingat, eksistensi saja tidak cukup. Tidak kalah penting esensi. Artinya, yang dipromosikan harus sesuai dengan yang dikerjakan.
Rapat juga diisi dengan penjelasan tentang penyusun RKT berbasis data. Menurut pak Jadi, dari 14 SMK di Kabupaten Tolitoli belum satupun yang membuat RKT dan ARKAS di dapodik.
Jujur saja, saya juga kurang tahu maksud pak Jadi.
Pak Jadi ingin menjelaskan bagaimana cara menyusun RKT berbasis data kemudian meng-uploadnya ke dapodik. Namun, fasilitas presentasi tidak tersedia. Tidak mungkin dilakukan Diklat singkat.
Kesimpulannya mencari waktu lain.
Tidak kalah menarik penyampaian dari KTU terkait disiplin pegawai. Tentu disiplin guru.
Pak Bahar mengingatkan agar para kepala sekolah segera memproses jika ditemukan ada pegawai atau guru yang melakukan pelanggaran disiplin. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Atau peraturan lainnya.
Pun soal perjalanan dinas kepala sekolah. Wajib membuat surat permintaan surat tugas dari sekolah. Berdasarkan surat permintaan tersebut dinas cabang mengeluarkan surat tugas dan membuat SPPD kepala sekolah.
 Biaya perjalanannya dari mana?
Itu lain lagi. Umumnya biaya perjalanan itu dari sekolah sendiri. BOS.
