Pasca Putusan MK dan Harapan Demokrasi di Era Prabowo-Gibran

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memenangkan pasangan Prabowo-Gibran diharapkan mencairkan peta politik yang masih membeku. Sejarah mencatat terdapat sejumlah hakim yang menyatakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion atas putusan tersebut. Meskipun Paslon Prabowo-Gibran yang  mempunyai keunggulan mutlak dalam pilpres 2024 dibandingkan pasangan Anies-Muhaimin & Ganjar-Mahfudz MD ternyata masih menimbulkan persoalan yang di bawa pada sidang gugatan sengketa hasil pilpres 2024. 

Massa yang berdemo di luar gedung mahkamah konstitusi sebagai pertanda kegelisahan dan kegalauan atas hasil pilpres 2024 yang tidak sesuai fakta-fakta massa kampanye paslon yang menyemut. Ketika Demokrasi saat pilpres ini sudah dikembalikan pada rakyat, sejogyaannya rakyatlah pemegang kedaulatan untuk menentukan pilihan dan hasil rekapitulasi Pilpres di 38 Provinsi pasangan Prabowo-Gibran sangat jauh meninggalkan lawan politiknya. Angan-angan persaingan Pilpres mengarah pada 2 putaran sudah sirna karena dominasi pasangan nomor urut 2. Dugaan pemilu curang karena intervensi kekuasaan ikut di bawa pada persidangan sengketa  di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya di tolak oleh para hakim MK.

Dibutuhkan sikap kenegarawanan untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi, proses perjuangan panjang untuk meraih kursi RI-1 & RI-2 baik moril maupun material adalah konsekuensi dari pemilihan secara langsung. Pasca Putusan MK bukanlah akhir dari segalanya bagi paslon yang kalah, karena mereka saat ini adalah para tokoh nasional yang diharapkan tetap berpartisipasi dalam proses pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih ada peluang untuk memimpin pemerintahan daerah yaitu ikut kembali dalam pilkada 2024 minimal popularitas serta koneksi parpol sudah didapatkan. Ataupun sebagai peyeimbang demokrasi bagi tokoh yang memiliki partai politik seperti ketua umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sejarah pemerintahan era reformasi yang seringkali diisi oleh menteri dari berbagai partai politik pengusung untuk lebih memantapkan posisi pemerintah, berpotensi juga diikuti oleh Prabowo-Gibran. Karena memang sejatinya parpol yang ikut pemerintah lebih enjoy daripada yang di luar pemerintahan. Karakter parpol era sekarang yang juga masih membutuhkan peran pemerintah yang berkuasa. Dengan menempatkan para kadernya di kursi kabinet, sang kader juga berpotensi untuk menduduki jabatan ketua umum partai. Jabatan yang melekat pada ketua umum Parpol akan makin menambah kharisma seseorang dan parpol tersebut. Sulit dikatakan pemerintah ini kurang popular di mata rakyat karena pemerintah punya dana yang cukup kuat untuk membantu rakyatnya seperti melalui bantuan sosial.

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan kombinasi tua & muda, keduanya sama --sama dalam pemerintahan sebagai menteri kabinet & Walikota Solo. Untuk memenangkan pilpres juga butuh proses yang panjang seperti Prabowo Subianto yang sudah ikut pilpres beberapa kali sedangkan Gibran adalah sosok baru namun rakyat masih familiar dengan sosok Gibran yang merupakan putra presiden Joko Widodo sekaligus Walikota Kota Solo.  Sebagai Putra Presiden secara otomatis punya kedekatan emosional dengan Istana, Itulah mengapa dalam Pilpres kedua paslon pesaingnya merasa curiga  dengan kekuatan Prabowo --Gibran yang di duga di dukung pentahana.

Pasca putusan MK dan penetapan KPU terhadap pasangan Prabowo-Gibran semuanya harus legowo kembali pada rumah demokrasi yang menjadi spirit reformasi. Segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam berdemokrasi tetap harus diperbaiki. Persyaratan partai pengusung dalam mencalonkan jagonya dan juga parlement threshold adalah 2 problem krusial yang sering menimbulkan gugatan.  Batasan perolehan kursi minimal 20% kursi DPR RI atau jumlah suara parpol 25 % suara sah nasional pemilu 2019 serta ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Otomatis untuk mengusung paslon sesuai hati nuraninya sulit terealisasi sehingga partai politik cenderung akan pragmatis karena pertimbangan biaya politik mahal dan juga iming-iming jabatan di kabinet.  Rakyat juga demikian keterbatasan pilihan figur serta  popularitasnya membuat suara rakyat mudah dipengaruhi transaksi politik akibatnya suara para pemenang pemilu belum tentu kehendak mayoritas bangsa Indonesia.

Rakyat Indonesia merupakan masyarakat yang mudah melupakan segalanya jadi luka pada saat pilpres pasti hilang seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat. Sehingga yang dibutuhkan adalah rasa keadilan sosial, siapapun presidennya harus mampu mewujudkan rasa keadilan sosial. Pola pembangunan di era Presiden Jokowi yang membangun jalan di pusat maupaun daerah adalah sebagai wujud pendayagunaan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Gerak dan langkah mesin pembangunan tidak cukup hanya dalam satu atau 2 periode kepemimpinan maka dari itu dibutuhkan estafet kepremimpinan yang segaris bukan kepemimpinan yang mengkoreksi secara berlebihan.

Itulah mengapa Presiden Joko Widodo mengumpulkan semua paslon yang ikut dalam pilpres untuk makan siang bersama di Istana baik itu Paslon Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan juga Ganjar-Mahfudz MD supaya ada persamaan persepsi dalam pembangunan yang berkelanjutan ketika terpilih sekaligus meredam peta persaingan yang mengarah pada konflik. Terlepas adanya kepentingan yang kuat dari Istana pada Paslon tertentu setidaknya pasca putusan MK sinyalemen tersebut tidak terbukti di persidangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 Periode dunia memandang Indonesia sebagai Negara yang potensial karena memiliki bonus demografi berupa tingginya angkatan kerja.

Potensi bonus demografi inilah yang harus dioptimalkan untuk meningkatan produktivitas kerja dan juga optimalisasi pendapatan belanja Negara untuk kepentingan pembangunan nasional. IKN atau Ibukota Nusantara sebagai Ibukota baru Indonesia adalah gagasan dan harapan dari Presiden Joko Widodo yang harus di rawat dan di jaga oleh penggantinnya. Isu-isu Global dan berbagai dinamikanya juga terkait dengan poros Indonesia yang saat ini diakui kiprahnya di dunia Internasional. Indonesia adalah Negara yang menjadi pernah menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB & ketua pertemuan G-20. Terlepas dari berbagai terobosan yang di lakukan oleh Presiden Jokowi. Ada sebuah PR besar bagi pasangan Prabowo-Gibran yaitu meningkatnya hutang Indonesia di era Presiden Jokowi. Jangan sampat hutang negara menggerus sumber pemasukan APBN yang setiap tahun selalu di target untuk memenuhi besaran  angka PDB dalam anggaran setiap tahunnya. Karena besaran PDB dan juga pendapatan perkapita rakyat juga akan berpengaruh terhadap rating surat berharga yang diterbitakan oleh pemerintah.

Ke depan pilar pilar demokrasi harus memperhatikan juga perkembangan iptek yang makin pesat, makin besarnya peran Generasi Milenial & Z berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Situasi perkembangan zaman diharapkan tetap menjaga citra bangsa ini menjadi bangsa yang menganut sistem demokrasi secara langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era Prabowo-Gibran tetap harus menjadikan partai politik sebagai pilar utama dalam berdemokrasi, jangan ada intervensi kekuasaan untuk memuluskan kandidat tertentu sebagai calon ketua umum partai biarkanlah partai-partai tersebut secara alamiah memilih ketua umumnya sendiri sesuai dengan aspirasi para anggotanya. Konflik-konflik internal partai politik pasti akan menganggu jalannya roda pemerintahan baik secara ekonomi dan sosial. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah ancaman pertahanan Negara dari potensi konflik perbatasan baik dengan sesama negara ASEAN maupun juga dengan China.

Pasangan Terpilih Prabowo-Gibran saat ini harus secara legowo diterima oleh seluruh komponen bangsa ini untuk menjadi bagian dari sejarah estafet kepemimpinan negeri ini. Prabowo Subianto adalah sosok yang berpengalaman sebagai pimpinan partai politik dan juga jenderal militer putra sang Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikoesoemo sedangkan Gibran Rakabuming Raka adalah Walikota Solo dan juga Putra Presiden Joko Widodo. Di tangan keduannya masa depan bangsa ini dipertaruhkan untuk mewujugakan cita-cita generasi emas  sebagai kado 100 tahun Indonesia Merdeka. (Syahirul Alem, Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus)