Zakat dan Pajak: Kawan Atau Lawan? Studi Kasus Tentang Sinergi dan Konflik di Lapangan

Zakat dan pajak, dua kewajiban yang seringkali dianggap berbeda namun memiliki tujuan yang saling melengkapi. Keduanya berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul pertanyaan: apakah zakat dan pajak merupakan kawan yang saling mendukung atau justru lawan yang saling bersaing? Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai hubungan antara zakat dan pajak, serta menyajikan beberapa studi kasus yang menggambarkan sinergi dan konflik di lapangan.

1. Pengertian Zakat dan Pajak

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab dan haul untuk memberikan sebagian harta kepada golongan yang berhak. Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial, di mana selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara kepada warga negara dan badan usaha untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki fungsi fiskal, regulasi, dan distribusi.

2. Sinergi Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak sebenarnya memiliki potensi sinergi yang sangat besar. Beberapa potensi sinergi tersebut antara lain:

Pengurangan kemiskinan. Baik zakat maupun pajak dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pembangunan. Dana zakat dan pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Zakat mengajarkan nilai-nilai keagamaan seperti kepedulian sosial, sedangkan pajak mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti tanggung jawab terhadap negara.

3. Konflik Zakat dan Pajak

Meskipun memiliki potensi sinergi yang besar, dalam praktiknya seringkali terjadi konflik antara zakat dan pajak. Beberapa konflik yang sering terjadi antara lain:

a. Persepsi yang berbeda. 

Masyarakat seringkali memiliki persepsi yang berbeda antara zakat dan pajak. Zakat dianggap sebagai kewajiban agama, sedangkan pajak dianggap sebagai kewajiban negara.

b. Pengelolaan dana. 

Terkadang terjadi perbedaan dalam pengelolaan dana zakat dan pajak. Dana zakat seringkali dikelola oleh lembaga amil zakat, sedangkan dana pajak dikelola oleh negara.

c. Regulasi yang tumpang tindih. 

Adanya perbedaan regulasi antara zakat dan pajak dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

4. Studi Kasus

Studi Kasus 1: Sinergi Zakat dan Pajak dalam Program Pemberdayaan UMKM di Cilacap.

Salah satu Desa yang berada di Daerah Cilacap Jawa Tengah merupakan daerah dengan potensi UMKM yang besar, namun karena adanya wabah dan sempat berhentinya perekonomian akibat pandemi, kini masyarakat mulai bangkit akan tetapi masyarakatnya masih menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya.

Dalam menangani kasus tersebut maka, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah terkait dan perbankan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Dana zakat digunakan untuk membiayai pelatihan dan sebagian kecil modal usaha, sedangkan pemerintah desa memfasilitasi akses ke pasar dan perbankan memberikan pinjaman dengan bunga rendah.

Adapun perhitungannya sesuai dengan laporan realisasi yaitu sebagai berikut;

Dana Zakat sebesar Rp 500.000.000 digunakan untuk melatih 100 UMKM, dengan biaya pelatihan per UMKM sebesar Rp 5.000.000.

Dan Pemerintahan Memberikan akses untuk melakukan dengan Bank yang memberikan pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000 kepada 100 UMKM dengan bunga 6% per tahun.

Dan bagaimana hasilnya ?

Setelah satu tahun, rata-rata omzet UMKM meningkat sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara zakat dan pajak dalam program pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan.

5. Kesimpulan

Hubungan antara zakat dan pajak sangat kompleks. Di satu sisi, keduanya memiliki potensi sinergi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, seringkali terjadi konflik akibat perbedaan persepsi, pengelolaan, dan regulasi. Untuk memaksimalkan sinergi antara zakat dan pajak, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat.

6. Saran

a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang zakat dan pajak serta pentingnya keduanya bagi pembangunan negara.

b. Penguatan regulasi.

Perlu adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur pengelolaan zakat dan pajak.

c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Lembaga amil zakat dan pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan pajak.

d. Kolaborasi.

Perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan sektor swasta dalam mengelola zakat dan pajak.