Perubahan Presiden An-Sich Tak Berarti Apa-Apa tanpa Ideologi Islam

Sesungguhnya pengendali manusia adalah pikirannya. Ketika pemikirannya benar, maka perilakunya pun akan menjadi benar, pun sebaliknya, jika pemikiran yang dia ambil itu salah, maka sekuat apapun hatinya pengin berbuat baik, hasilnya tetap salah.

Itulah mengapa, membahas akidah/landasan pemikiran sangatlah penting. Dalam konteks tata negara, landasan pemikiran yang dimaksud adalah landasan/dasar sebuah ideologi. Karena dimanapun negara itu berdiri, negara butuh ideologi sebagai pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Ideologi dalam arti yang sebenarnya adalah pemikiran yang menjadi landasan ata semua tingkah laku manusia. Artinya, ideologi adalah pemikiran yang mendasar yang telah menyediakan secara lengkap semua teori pemikiran untuk mengarahkan semua bentuk tingkah laku manusia. Jadi, pertama kali, jangan salah menyebut maksud ideologi ya? ^^

Akidah sebuah ideologi punya karakrteristik mampu untuk mengatur semua manusia di dalam negara tersebut, termasuk dengan keanekaragamannya/pluralitasnya. Cuma yang membedakan, jika akidahnya itu yang menciptakan adalah manusia, artinya manusia menjadi Tuhan bagi manusia lain, dipastikan hasil dari pengaturan tersebut jauh dari keadilan dan justru menyesatkan dan menyengsarakan manusia.

Namun, jika akidah ideologi tersebut diciptakan oleh Sang Pencipta Alam Semesta, Alloh Ta’ala, pasti penerapan ideologi itu mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan kebaikan di dunia dan akherat. Mengapa? Karena Allah Ta’ala adalah Yang Menciptakan seluruh dunia jadi Maha Mengetahui bagaimana cara terbaik dalam mengurusi makhluk-Nya. Artinya, ideologi yang berasal dari Sang Pencipta-lah yang terbaik. Inilah ideologi Islam. Jadi Islam bukan saja sebagai agama, tapi juga ideologi.

Akan tetapi yang perlu dipahami, pemikiran ideologi Islam hanya bisa ditanamnka secara utuh (kaffah.red) jika landasan/dasar negara adalah akidah Islam. Sayangnya, Indonesia secara fakta lebih banyak mengikuti pemikiran-pemikiran dari ideologi Sekulerisme-Demokrasi yang dibawa negara AS. Untuk alasan ini, wajar sekali jika perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintahan lebih banyak menguntungkan korporasi asing (AS dkk).

Jokowi-JK sebagai Presiden ke-7 Indonesia, bagaimanapun tulus niatnya bahkan bersusah payah mencurahkan kemampuan untuk mengatur rakyatnya, tapi ketika tidak menggunakan ideologi Islam dalam dasar pikirannya, maka hasilnya akan tidak berkah, tidak jauh beda dengan kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya. Perubahan yang diharapkan hanya tinggal perubahan wajah Pemimpinnya saja. Kekecewaan rakyat akan terus berlangsung. Selama Jokowi-JK mau dipimpin oleh sistem Sekulerisme-Demokrasi, maka penderitaan akan terus berlangsung, bahkan akan semakin parah.

Sejatinya sistem sekulerisme-demokrasi yang Indonesia bahkan kebanyakan banyak negara ikuti adalah sistem warisan Penjajah. Jadi, kalau kita tetap mempertahankan dan terus mengikuti sistem Sekulerisme-Demokrasi, berarti kita menyediakan negeri ini tetap terus dijajah. Untuk inilah kami dari Hizbut-Tahrir senantiasa mengingatkan bahwa sejatinya yang kita butuhkan adalah mengembalikan sifat fithrah kita sebagai manusia, yakni kembali kepada Aturan Alloh Ta’ala seutuhnya. Tidak lain dengan menerapkan Syari’ah secara kaaffah dalam bentuk wadah/negara yang telah Alloh tetapkan yakni Khilafah. Inilah yang menjadi tema ICMS 2014 “We Need Khilafah, Not Democracy and Liberalism!!!” Allohu a'lam