Inilah sebabnya, dari kemarin saya termasuk orang yang sangat "getol" Â meneriakan bahwa calon hakim MK wajib adanya harus dari ahli hukum tata negara. Tapi apa lacur, DPR memang pelacur politik. Ada nama Ni'matul Huda ikut dalam perekrutan hakim MK. Ni'matul Huda yang dari karya-karyanya membuktikan dia ahli di bidang hukum tata negara, tetapi DPR sama sekali tidak meloloskannya. SEKIAN
Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Peneliti Republik Institute & Co-Owner negarahukum.com
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!