Pernyataan Sikap Bersama

Pernyataan Sikap Bersama

LBHR Tolitoli, FPI, FPT, EPW, HPMB

Sekertariat Bersama : Jl Merpati No 4 Tolitoli

Setelah ditunda beberapa kali, maka Hearing Data Base CPNS dilaksanakan di Gedung DPRD Tolitoli pada tanggal 21 Oktober 2010 telah dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi A, dan beberapa anggota DPRD dari Komisi lainnya, LBHR Tolitoli, FPI, EPW, FPT, dan HPMB akhirnya menghasilkan dua rekomondasi :

1. Hari Senin tanggal 25 BKD harus menyerahkan data honorer di dinas dan badan yang ada di Kabupaten Tolitoli

2. Pembentukan Pansus Data Base.

Terkait dengan hal itu maka kami dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Tolitoli (LBHR Tolitoli), Front Pembela Islam Tolitoli (FPI Tolitoli), Forum Perempuan Tolitoli (FPT), EPW Tolitoli mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

1) Mendesak DPRD Tolitoli untuk secepatnya membentuk Pansus Data Base CPNS sesuai dengan rekomondasi Hearing tanggal 21 Oktober 2010. sebelum kedatangan BKN yang akan melakukan evaluasi pada awal bulam Mei 2010.

2) Sebelum kedatangan Tim Evaluasi dari BKN Pusat, maka DPRD sudah seharunya menerima hasil Pansus.

3) Mengingatkan kepada anggota DPRD untuk secara bulat menyepakati pembentukan Pansus Data CPNS, sebab banyaknya pengeluhan masyarakat terkait Data Base CPNS.

4) Meminta kepada Ketua DPRD Tolitoli untuk mengumumkan kepada publik siapa saja yang secara terang-terangan menolak atau mengulur-ulur secara halus dengan berbagai argumentasi atas pembentukan Pansus Data Base, sebab kepada mereka yang menolak pembentukan Pansus Data Base bisa dikategorikan sebagai wakil rakyat yang tidak memperhatikan keadilan dan aspirasi rakyat dan bagi mereka pantas diberikan sanksi oleh rakyat pemilih

5) Dihimbau kepada masyarakat umum, utamanya mereka yang dirugikan terkait Daftar Data Base CPNS agar melaporkan ke Polisi atau Kejaksaan, atau boleh juga menginformasikan terlebih dahulu ke Pos Pengaduan Data Base CPNS di Kantor LBHR Tolitoli alamat Jl Merpati No 4, Kelurahan Tuweley, kab. Tolitoli

Demikian pernyataan sikap

Tolitoli 25 Oktober 2010

Lembaga Bantuan Hukum Rakyat

Tolitoli

Abd Razak, SH

Direktur Eksekutif