Penegak Hukum Harus Tanggung Jawab pada Kejahatan Kolektif

Para anggota yang terlibat dalam tindakan kolektif punya kesadaran baru sebagai sebuah kelompok sehingga menimbulkan keberanian dan solidaritas. Masing-masing anggota sulit mengambil kontrol terhadap dirinya sendiri.

Apa yang dikatakan Kierkegaard dan Gustave Le Bon menegaskan sisi lain dari kasus motor melawan arah. Sekelompok pengendara motor secara kolektif berani melakukan kejahatan karena tidak lagi bergerak sebagai individu tetapi sebuah kelompok. Mereka masing-masing tidak punya lagi kontrol pada diri sendiri, mengikis tanggung jawab pribadi, kesadaran moral yang rabun, dan menggantungkan diri pada kelompok. Hal serupa juga dijumpai oleh oknum PNS yang lantang melawan hukum karena di belakangnya ada ratusan orang yang "mendukung sikapnya." Integritas sebagai abdi negara makin tak bersisa saat penegak hukum pun kehilangan taringnya.

Dalam satu kesempatan seminar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Siti Nurbaiti, mengakui bahwa masyarakat kita masih banyak yang belum melek pada kesadaran hukum sehingga punya kecenderungan tinggi melanggar hukum dengan sengaja. "Dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum," kata Nurbaiti dalam Seminar Nasional dan Call For Papers "Pembangunan Hukum dan Budaya Hukum untuk Indonesia Sejahtera," Senin, 20 Desember 2021.

Di kesempatan terpisah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan faktor penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah bisa berimbas ke mana-mana, salah satu yang krusial adalah menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Tanpa penegakan hukum yang kuat, hukum tidak akan dipersepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Akibatnya hukum tidak dapat menjalankan fungsi yang diharapkan," tegasnya saat menyampaikan Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalies Ke-56 Universitas Indonesia, 4 Februari 2006.