Layar media begitu sesak dengan ragam polah pejabat yang kemaruk. Sebentar saja kita disejukkan dengan tampilnya Zohri sebagai juara dunia lari 100 m. Belum genap seminggu, kisahnya sudah ketimpa dengan dagelan pejabat melalui kebijakan aneh bin ajaib. Dan semakin terkubur dengan diringkusnya pejabat lain yang karakternya gabungan antara kemaruk dan ndagel. Sudah sang okum meminta dan menerima suap, kena OTT KPK, eh ketawa-ketiwi saat diperiksa.
Publik yang diwakili awak media, mencoba menelusur kenapa banyak pejabat kita yang ketangkap oleh KPK. Kenapa ada banyak pejabat yang memutuskan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan jalan haram. Tentu, tidak salah kalau kita berasumsi ada pejabat yang jauh lebih banyak melakukan hal serupa tapi belum tertangkap. Entah karena belum waktunya tertangkap atau karena dianggap wajar, yang oleh oknum anggota DPR diistilahkan "ecek-ecek" (jadi biarin aja).
Yang jelas, dari sisi latar belakang intelektual, para pejabat ini bisa dipastikan bukan orang bodoh. Aparatur sipil negara umumnya berasal dari perguruan tinggi ternama. Bahkan mereka yang sudah di posisi tinggi dipastikan sudah menyelesaikan pendidikan lanjut, entah di dalam maupun di luar negeri.
Apakah karena gaji mereka sedikit? Tampaknya tidak juga. Karena ASN memiliki banyak tunjangan, bukan hanya tunjangan jabatan, tapi saat pergi menghadiri rapat pun ada tunjangannya. Hal ini yang terkadang dalam bincang-bincang di warung kopi membuat iri para karyawan swasta. Sedikit kesimpulan dari obrolan tersebut, sesusah-susahnya ASN tetap lebih nyaman sampai hari tua ketimbang non PNS yang di posisi yang sama/ setara.
Dalam program "Sapa Indonesia" yang disiarkan Kompas TV pagi ini (23 Juli 2018), Kang Asep sebagai salah satu narasumber menyebut banyak pejabat kita tidak memiliki integritas moral. Dia mengilustrasikan, sebaik dan sejujur apapun seorang pejabat kalau setiap saat diiming-imingi harta pasti ada kalanya ia mulai ragu dan bisa saja akhirnya jatuh.
Berani Katakan Tidak
Menurut saya, celah para pejabat mengapa jatuh dalam perbuatan koruptif karena tidak memiliki spiritualitas untuk mengatakan tidak. Saya coba jabarkan satu per satu, mulai dari siapa itu pejabat, apa itu spiritualitas, dan mengapa harus mengatakan tidak.
Pejabat di sini bukan berarti mereka yang duduk di posisi presiden, menteri, eselon 1, direktur, atau mereka yang sudah menunggangi kendaraan berplat RF. Pejabat yang saya maksud adalah siapa saja yang memiliki kuasa. Dengan kuasa yang dimilikinya, maka ia bisa meminta pihak lain secara langsung atau tidak untuk memenuhi keinginannya. Dengan kuasa itu pula, pihak lain merasa wajib untuk memberi sesuatu kepadanya supaya "dipermudah."
Dengan terminologi pejabat seperti ini, maka satpam dan petugas parkir pun bisa disebut pejabat. Siapa bilang mereka tidak punya kuasa? Saya pernah bertamu ke beberapa kementerian. Jangan pernah berharap dapat parkir kalau tidak memberikan uang kepada satpam yang jaga. Kemudian, kalau kita parkir di suatu tempat, sudah sewajarnya kita membayar tapi sebagai bukti bayar kita akan mendapatkan karcis. Pertanyaannya, apakah kita selalu dapat karcis tersebut?
Jangan bilang ini soal "ecek-ecek" ya! Kalau dari langkah pertama masuk ke suatu kementerian atau instansi saja sudah kayak begitu apalagi langkah-langkah selanjutnya? Kalau hal yang katanya "ecek-ecek" saja tidak bisa diatasi, jangan pernah mengatasi yang besar! Setialah pada perkara kecil, maka Anda akan dipercaya untuk perkara-perkara yang lebih besar.
Berikutnya kata spiritualitas. Jangan mengaitkan kata ini dengan agama. Kalau dilihat-lihat, para pejabat koruptif sudah pasti beragama. Bahkan beberapa di antaranya tampak sangat saleh - kudus - berpenampilan fisik agamis, tapi semuanya hanya kedok belaka. Spiritualitas yang berakar dari kata "spiritus" berasal dari dalam yakni suatu nafas kehidupan. Dialah yang memberikan kita energi, kehidupan, dan membantu kita dalam mendefinisikan kebenaran.Â
Spiritualitas membantu kita untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Oleh karena itu, spiritualitas memiliki dimensi vertikal yakni mengarah pada Sang Pencipta pemberi spirit, dan dimensi horizontal yakni mengimplementasikan tujuan hidupnya kepada sesama. Dengan demikian, spiritualitas dimiliki oleh semua orang, baik yang beragama maupun tidak.
Bagaimana dengan spiritualitas mengatakan tidak? Menurut saya, istilah ini berarti sebuah nafas kehidupan atau sebuah pembawaan diri yang mendorong seseorang untuk mengatakan tidak pada setiap tawaran yang berpotensi pada perbuatan koruptif. Orang tersebut merasa yakin bahwa spiritualitasnya ini adalah hasil refleksi dari hubungannya dengan Sang Pencipta, menjadikannya sebuah kebenaran, dan menjalankannya sebagai tujuan hidup di manapun ia dipercaya mengemban amanah.
Spiritualitas mengatakan tidak tampaknya terlihat konyol dan terlalu mudah dilakukan. "Wong cuman bilang 'tidak terima kasih." Tapi, dalam praktiknya hal ini sangat susah. Apakah para pejabat dapat dengan mudah mengatakan "tidak terima kasih" saat diberi "tips" setelah memakirkan kendaraan, sebuah proyek sudah selesai dikerjakan, diberi tawaran uang banyak - mobil - rumah asal memberi izin atau mempermudah izin tertentu, dan banyak bentuk-bentuk tawaran lainnya. Belum lagi tawaran atau godaan tersebut ditambah dengan kondisi tertentu seperti, biaya untuk naik jabatan, anggota keluarga ada yang sakit, terlilit utang, biaya sekolah anak, dan lain-lainnya.
Umumnya, spiritualitas seseorang dibungkam dengan beragam alasan pembenaran diri, seperti, "Wong saya gak minta kok," "Ini mah namanya rejeki, masak ditolak," "Cuman segini mah gak apa-apa, banyak yang lain terima lebih," "Yang lain saja atau pejabat sebelumnya aja seperti ini, berarti ya tidak salah dong," dan sederet alasan lain yang membuat spiritualitas seseorang tertidur. Semakin tertidur dan semakin nyenyak jika pembenaran diri tersebut diperkuat dengan laku kesalehan yang semakin ditonjolkan.
Para pejabat harus memiliki spiritualitas mengatakan tidak, karena posisinya yang memiliki kuasa. Kuasa yang dimiliki ini membuat banyak pihak menawarkan atau memberikan sesuatu tanpa diminta. Maka jangan ini dianggap sebagai rejeki atau aji mumpung. Apalagi kalau sampai pejabatnya yang meminta, maka pihak yang berkepentingan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya supaya kepentingannya bisa gol. Kuasa yang dimiliki oleh pejabat harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat luas.
Kriteria bagaimana kekuasaan pejabat itu positif atau negatif gampang-gampang susah. Jika itu untuk kepentingan orang banyak itu positif, kalau hanya menguntungkan diri sendiri - keluarga - kelompok kecil maka itu negatif. Memang ada kasus, kekuasaan berada di wilayah abu-abu. Pejabat yang sudah terbiasa mengolah spiritualitasnya, dan tidak mudah menganggap setiap pemberian sebagai "rejeki" maka ia akan mudah bersikap saat berada di wilayah abu-abu.
Kuncinya, mari bangun spiritualitas mengatakan tidak!
