Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya untuk bidang jalan dan jembatan, perumahan, menyokong ketersediaan air bersih dan pertanian, serta membangun lingkungan yang bersih berkelanjutan.
Pemerintah menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur guna memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Pondasi infrastruktur yang kokoh akan melahirkan banyak aktifitas ekonomi yang meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat, pondasi yang sama pun bisa mengubah kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.
Derap usaha yang selama ini telah berlangsung nyatanya memberikan hasil yang menjanjikan. Sebuah laporan bertajuk, "The Global Competitiveness Report 2015-2016" dari World Economic Forums menyatakan pertumbuhan indeks daya saing global Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 peringkat Indonesia berada di posisi 37 dari 140 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Portugal, Italia, Rusia, Afrika Selatan, India  dan Brazil. Di tingkat ASEAN, kita hanya tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Sedangkan untuk daya saing infrastruktur, laporan dari sumber yang sama menunjukan Indonesia berada di posisi 62, atau naik 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diyakini sebagai dampak langsung dari peran pemerintah dan stakeholders terkait yang telah bekerja keras melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
Hasil pemeringkatan dari lembaga independen internasional di atas semakin mengedepankan arti penting pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Artinya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada seluruh kepentingan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke (domestik), tetapi juga menempatkan peran Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia. "Sentris"-nya tidak hanya masyarakat Indonesia sebagai subyek pembangunan, tetapi juga menjadikan Indonesia itu sendiri sebagai "sentris" perekonomian dunia.
Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai sentris? Dalam acara Kompasiana Nangkring bertema "Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris," Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa strategi pembangunan infrastruktur yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah membangun mulai dari daerah pelosok dan terluar. Nantinya, dari sanalah roda perekonomian bergerak, terus merambat dan mengarah ke kota, pusat, dan akhirnya secara nasional berputar membentuk putaran perekonomian nasional.
Perekonomian daerah yang menjadi poros roda semakin kencang berputar maka gerak ekonomi di pusat dan nasional semakin kencang. Pada titik itulah, Indonesia akan memberi efek ekonomi luar biasa ke negara-negara tetangga sampai ke seluruh dunia. Dengan demikian, mimpi Indonesia jadi poros dunia melalui pembangunan infrastruktur mulai memasuki lembaran baru. "Inilah yang disebut dengan multiplier effect dari pembangunan infrastruktur Indonesia sentris yang dimulai dari pelosok dan terluar," ujar Basoeki di Hotel Santika Premier, 31 Mei 2016.
Menurut saya pola pembangunan seperti ini memiliki dua manfaat strategis. Pertama, pembangunan Indonesia sentris yang dimulai dari pelosok dan daerah terluar akan meningkatkan indeks daya saing bangsa karena menciptakan konektivitas nasional, sebagaimana terbukti dari laporan The Global Competitiveness Report 2015-2016. Jika antarwilayah terkoneksi maka pergerakan barang dan manusia akan lancar, dengan demikian akan menciptakan keseimbangan harga barang dan jasa di satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak akan ada lagi perbedaan harga barang yang mencolok antara Indonesia bagian barat dengan di bagian timur.
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Ada banyak bidang pembangunan infrastruktur di dalam tubuh organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagaimana telah disebut di atas ada jalan dan jembatan (Ditjen Bina Marga), perumahan (Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan), menyokong ketersediaan air bersih dan pertanian (Ditjen Sumber Daya Air), serta membangun lingkungan yang bersih berkelanjutan (Ditjen Cipta Karya).
