Apakah Pemindahan IKN Akan Membentuk Tata Kelolaan Pemerintahan yang Baik

Ketiga: Alasan Tercapainya tata kelola yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota berarti pemerintah hanya dapat mendorong  pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota baru dan mengurangi kesenjangan pembangunan  fisik  yang  ada antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Seluruh aspek  kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikembangkan, termasuk terciptanya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Meningkatkan keunggulan dan kualitas daerah yang ada serta mencapai pemerataan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Keempat, untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota, pemerintah perlu melakukan seleksi PNS yang akan bekerja secara profesional di ibu kota baru.Pegawai pemerintah yang  bekerja di wilayah metropolitan baru  harus kompeten di bidangnya masing-masing dan mampu bekerja secara profesional.

Oleh karena itu, para pejabat pemerintah yang bekerja di wilayah metropolitan baru diharapkan mampu membangun birokrasi yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip good governance.Keputusan pemindahan ibu kota dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan dan tata  pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip tata kelola  yang baik.  Di bawah ini adalah poin-poin penting yang menghubungkan pemindahan ibu kota dengan prinsip-prinsip tata kelola  yang baik.

Keputusan pemindahan ibu kota dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip tata  pemerintahan yang baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang menghubungkan pergerakan modal dengan prinsip-prinsip tata  pemerintahan yang baik:
1. Transparansi dan partisipasi: Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menganjurkan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan partisipatif. Dalam konteks pemindahan ibu kota, penting bagi pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan dan memastikan transparansi dalam perencanaan dan pengembangan ibu kota baru.
 2. Akuntabilitas: Pemindahan ibu kota harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip tata kelola  yang baik. Hal ini termasuk memastikan bahwa pejabat pemerintah bertindak secara transparan, responsif dan bertanggung jawab selama proses pemukiman kembali.

Membangun tata pemerintahan yang baik sebagai landasan bagi kelincahan pemerintahan yang baik. Salah satu alasan rencana pemindahan ibu kota adalah tidak efisiennya struktur pemerintahan  saat ini.

Ada berbagai patologi dalam birokrasi, seperti rendahnya kualitas struktur pemerintahan, buruknya kualitas pelayanan publik, dan kurangnya informasi bagi masyarakat, bahkan saat ini tindakan ilegal seperti korupsi dan suap masih banyak terjadi di dalam birokrasi Menyadari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, menyebabkan rencana pemindahan ibu kota harus fokus pada praktik tata kelola yang baik sehingga berbagai permasalahan tata kelola, khususnya birokrasi yang ada, dapat segera dihilangkan atau diatasi.Tujuan pengalihan biaya yang dilandasi oleh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, selain sebagai keinginan untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan tersebut, juga dapat menimbulkan optimisme bahwa ibu kota baru dapat menjadi kota yang ideal bagi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut peneliti, alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, untuk mencapai tata kelola yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota, pemerintah harus memiliki pola perencanaan dan pembangunan ibu kota yang visioner. Pusat pemerintahan yang baru harus mampu mengatasi segala ketegangan dan kebutuhan masyarakat serta menghadapi kendala di masa depan. Dengan demikian, kebutuhan mendasar kepemimpinan pemerintahan saat ini dan masa depan dapat diperhitungkan dalam pembangunan ibu kota baru selanjutnya.

Kedua, alasan diperkenalkannya good governance dalam rencana pemindahan ibu kota adalah karena pemerintah harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip good governance. Diantaranya adalah pemerintahan yang terbuka, transparansi, keadilan, visi, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi waktu dan kerja, serta akuntabilitas sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada saat pemindahan ibu kota, patologi birokrasi dapat terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan  sebenarnya.Hal ini sangat penting karena pemindahan ibu kota bukanlah perkara sederhana dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah harus mendengarkan pandangan dan pendapat  berbagai pihak yang terkena dampak langsung keputusan ini, termasuk ilmuwan, masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya di wilayah ibu kota baru. 

Pemerintah harus memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak menghancurkan budaya dan kearifan lokal yang ada, melainkan  memperkuat dan mempromosikan keunikan dan kekayaan budaya lokal. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memperhatikan aspek finansial dalam pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota memerlukan anggaran yang besar dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan keuangan negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak berdampak pada keuangan publik dan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan negara. Untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota, pemerintah  harus terbuka dan akuntabel terhadap setiap kebijakan yang diterapkannya.  Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan. Kebijakan relokasi ibu kota yang  memenuhi kebutuhan dan persyaratan saat ini tercipta ketika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Ketiga, justifikasi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota adalah karena tujuan pemerintah adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di wilayah metropolitan baru dan meningkatkan hubungan material murni  antara Pulau Jawa dengan dunia  di luar Pulau Jawa, sehingga mendorong pengurangan ketimpangan ekonomi.  Mengembangkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana mewujudkan pembangunan manusia yang  berkualitas di seluruh wilayah saat ini, dan bagaimana mewujudkan pemerataan ekonomi baik bagi alam maupun usaha mikro, kecil, dan menengah.

Keempat, pemerintah harus memilih pejabat pemerintah yang akan bekerja secara bersih, proaktif, dan profesional di ibu kota baru untuk memastikan tata kelola yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota. Keahlian dan keterampilan pegawai negeri sipil yang  bekerja di wilayah metropolitan baru sangat dibutuhkan.