Banyak pengguna Twitter yang menyambut baik atas keputusan menggelar Pilkada Serentak 2024. Mereka mengungkapkan kegembiraan dan semangat memilih pemimpin yang tepat untuk memajukan bangsa Indonesia.
Ada juga yang menyatakan tidak percaya dengan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024. Mereka mempertanyakan kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan proses pemilu yang adil dan jujur. Ada juga masyarakat yang khawatir dengan situasi politik di Indonesia. Mereka khawatir pemilu serentak 2024 bisa menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Banyak pengguna Twitter mengkritik sistem politik Indonesia yang dinilai masih rawan korupsi, pencucian uang, dan praktik curang lainnya. Mereka berharap KPU dan pemerintah bisa mendorong reformasi politik yang lebih baik agar pemilu serentak 2024 berjalan lebih baik. Sebagian besar masyarakat berharap pemilu serentak 2024 dapat melahirkan pemimpin yang kompeten dan jujur untuk memajukan bangsa Indonesia. Mereka berharap dengan mengedepankan kepemimpinan dan program kerja yang jelas, masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat. Secara keseluruhan,sentimen publik di Twitter tentang pemilu serentak 2024 sangat beragam. Namun terlihat bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki harapan dan optimisme yang tinggi untuk menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024.
Tantangan-tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024 berkait dengan masalah kapasitas kelembagaan KPU, masalah administrasi tata kelola penyelenggaraan (electoral administering), dan masalah payung hukum regulasi yang dijadikan landasan KPU dalam menginovasi penggunaan sistem teknologi informasi disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini terkait dengan munculnya resistensi peserta pemilu dan calon terhadap sistem informasi partai politik (Sipol), sistem informasi pencalonan (Silon), sistem informasi data pemilih (Sidalih), sistem informasi penghitungan suara (Situng) dan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) yang keabsahan legalitasnya diresistensi parpol dan calon pada Pemilu 2019 dan pilkada serentak 2020. Pengalaman pemilu sebelumnya dan identifikasi tantangan apa saja yang menghadang Pemilu 2024 perlu dijadikan proyeksi KPU untuk membuat road map guna mencari solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan penyelenggaraan pemilu 2024.
Sebagai generasi yang akrab dengan informasi digital dan media sosial, kompetensi ini akan menjadi modal penting dalam Pemilu 2024, termasuk Pilkada pada tahun yang sama. Melalui berbagai platform, banyak anak muda tergerak aktif menyuarakan kepedulian mereka atas berbagai isu. Dalam konteks pemilu, yang diperlukan adalah pengawasan, terutama proses rekapitulasi suara sejak masih di TPS di tingkat kelurahan, hingga ke tingkat nasional. Penggunaan teknologi bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pemilu. Permasalahan terbesar dalam pemilu di negeri kita, bukan pada pemungutan suara, tetapi pada proses rekapitulasi yang berjenjang. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, potensi manipulasi biasanya terjadi pada saat penghitungan suara secara manual. Itu sebabnya dibutuhkan instrumen teknologi elektronik untuk meminimalisir kemungkinan manipulasi. Pada fase ini dibutuhakan partisipasi generasi milenial dalam fungsi control, tentu saja secara informal, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil. Demikian juga dalam perhelatan politik, bagi yang gagal tentunya tetap sportif dan berjiwa besar, sembari bersiap untuk maju pada pemilu berikutnya, bila masih ada kesempatan dan minat. Dengan partisipasi penuh generasi milenial, Pemilu 2024 diharapkan bisa berlangsung damai. Tidak hanya dalam gimik politik, tetapi harus bisa direalisasikan di lapangan. Kesepakatan damai di antara para kontestan yang biasa digelar menjelang pemilu, bukan lagi sekadar ritualistik.
Jadi kesimpulannya adalah Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, yaitu proses demokratis di mana warga negara memilih para pemimpin atau wakilnya dalam suatu negara. Untuk menyelesaikan persoalan ketidak adilan pemilu, menurut Refly, harus ada efektivitas penegakan hukum. Mata rantai penegakan hukum pemilu harus dipangkas supaya tidak terlalu panjang dan berbelit. Sebab, jika sistem penegakan hukum terlalu panjang, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tantangan-tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024 berkait dengan masalah kapasitas kelembagaan KPU, masalah administrasi tata kelola penyelenggaraan (electoral administering), dan masalah payung hukum regulasi yang dijadikan landasan KPU dalam menginovasi penggunaan sistem teknologi informasi disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partisipasi dari generasi milenial juga sangat dibutuhkan, dan diharapkan pemilu kedepannya bisa berjalan dengan damai
REFERENSI
Auliya Rahman Isnain, S. M. (2024, March 28). sentimen Analisis Masyarakat Terhadap Pemilu serentak 2024 di Twitter. Retrieved from teknokrat.ac.id: https://www.teknokrat.ac.id
Farisa, F. C. (2019, Agustus 5). sistem pemilu di Indonesia Dinilai Belum Jujur dan Adil, Ini Alasannya. Retrieved from nasional.kompas.com: https://www.nasional.kompas.com
INDONESIA, M. (2022, Februari 11). Pemilu 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial. Retrieved from mediaindonesia.com: https://www.mediaindonesia.com
NUGROHO, K. (2022, Februari 14). Tantangan Pemilu 2024. Retrieved from kompas.id: https://www.kompas.id
Sitoresmi, A. R. (2023, Desember 21). Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, dan Asasnya yang perlu dipahami. Retrieved from liputan6.com: https://www.liputan6.com
