Nama : Lutfi Ayu Damayanti
Kelas  : HES 5E
NIM Â Â : 222111167
KASUS DANA NASABAH RAIB MILIYARAN RUPIAH DI BANK VICTORIA SYARIAH, PT BUMIPUTERA SEKURITAS JADI KORBAN
KASUS HUKUM
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menetapkan mantan Kepala Cabang PT Bank Victoria Syariah cabang Bekasi Mini Sumandari atas dugaan kecurangan. Kasus ini menyeret sejumlah nasabah seperti  PT. Bumiputera Sekuritas dan PT. Pool Advista Finance Tbk sebagai korban.
Awal kronologi saldo raib bermula pada PT. Bumiputera Sekuritas (BPS) yang merupakan nasabah Bank Victoria Syariah sejak tahun 2014 memiliki 2 rekening tabungan di BVS. Singkat cerita, saat Februari 2023, BPS ingin menarik dana dari 2 rekening tersebut namun tidak bisa, terlebih lagi mereka memperoleh informasi bahwa rekening BVIS nya sudah diblokir. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menilai BVS telah sewenang-wenang karena tanpa dasar yang jelas melakukan pemblokiran dan penahanan saldo terhadap BPS sebagai nasabahnya.
Ada tiga bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Bank Vicrotia Syariah. Pertama, secara sepihak melakukan pemblokiran pada akun rekening milik BPS tanpa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kedua, memberikan syarat tambahan penarikan dana milik BPS. Serta ketiga, tidak memberikan penjelasan detail yang disertai dokumen-dokumen resm alasan melakukan pemblokiran rekening tersebut.
PT. Bumiputera Sejahtera dan Pool Advista pun menyurati BVS dan telah mengadukan BVS ke Otoritas Jasa Keuangan (PJK) pada Februari 2023. Pool Advista juga telah meminta BVS untuk mematuhi aturan OJK tentang pertanggung jawaban apabila terjadi masalah yang menimbulkan kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
KAIDAH KAIDAH HUKUM YANG BERKAITAN
Dalam kasus pemblokiran rekening dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Victoria Syariah (BVS) melibatkan dua sistem hukum yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam yang dianut oleh lembaga perbankan syariah.
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Bank Syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemblokiran rekening tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban bank dalam melindungi hak-hak nasabahnya
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Mengatur tentang kewajiban lembaga keuangan dalam memberikan layanan yang transparan dan adil. Bank wajib memberikan informasi yang jelas terkait alasan pemblokiran dan menyediakan dokumen pendukung. Pelanggaran terhadap hal ini bisa menjadi landasan pengaduan ke OJK.
3. KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan dan Pasal 378 tentang Penipuan.
Jika terbukti bahwa pemblokiran dilakukan dengan itikad buruk, seperti upaya untuk menggelapkan dana atau menipu nasabah, BVS bisa dikenakan sanksi pidana
NORMA NORMA HUKUM
