Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Hakim Aktif Tidak Tepat Diberi Tanda Jasa atau Sejenis, Ini Alasannya

18 November 2020   05:43 Diperbarui: 18 November 2020   06:13 850
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi mahkamah konstitusi.(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Saya kira polemik mengenai penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari negara kepada sekian tokoh beberapa waktu yang lalu cuma soal ketidaklaziman momen, di mana diberikan terpisah dua kali di tahun ini, yaitu pada Kamis, 13 Agustus 2020 dan Rabu, 11 November 2020.

Penerima tahap pertama sebanyak 53 orang, sedangkan tahap kedua sejumlah 71 orang. Lazimnya, pemberiannya hanya satu kali, pada Agustus saja, menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun demikian, pemerintah mengaku melakukan itu sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19. Itulah alasannya mengapa tahun ini menjadi berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Barangkali alasan pemerintah dapat diterima. Akan tetapi, ternyata ada persoalan baru lagi, yaitu pro dan kontra penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pada November atau tahap kedua, sebanyak 6 (enam) hakim turut mendapat Bintang Mahaputera (Adipradana dan Utama).

Enam Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendapat anugerah Bintang Mahaputera dari negara melalui pemerintah, Rabu (11/11/2020) | KOMPAS.com via YouTube
Enam Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendapat anugerah Bintang Mahaputera dari negara melalui pemerintah, Rabu (11/11/2020) | KOMPAS.com via YouTube
Penerima Bintang Mahaputera Adipradana (Bintang Mahaputera Tingkat II) yaitu Arief Hidayat (Ketua MK RI 2015-2018 dan Hakim MK RI 2018-2023), Anwar Usman (Wakil Ketua MK RI 2015-2018 dan Ketua MK RI 2018-2021), dan Aswanto (Hakim MK RI 2019-2024 & Wakil Ketua MK RI 2018-2021).

Sementara penerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Mahaputera Tingkat III) yakni Wahiddudin Adams (Hakim MK RI 2014-2019 dan 2019-2024), Suhartoyo (Hakim MK RI 2015-2020 dan 2020-2025), dan Manahan Sitompul (Hakim MK RI 2015-2020 dan 2020-2025).

Menyaksikan pemberian Bintang Mahaputera kepada 6 (enam) hakim MK aktif tersebut, publik sontak berkomentar. Ada yang menganggap wajar, dan ada pula yang menilainya kurang wajar, bahkan tidak tepat.

Mewakili pemerintah sekaligus publik 'pro', untuk menjawab polemik, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, tindakan pemerintah sudah berdasar dan sesuai aturan yang berlaku (UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2009, dan PP Nomor 35 Tahun 2010).

"Apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak. Karena di sini posisi presiden selaku kepala negara. Sekali lagi bahwa presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya," ujar Moeldoko di kantornya, Kamis (12/11/2020).

Lalu apa yang dipersoalkan kelompok 'kontra'? Ya, seperti yang dijawab duluan oleh Moeldoko, bahwa dengan diberi tanda jasa, independensi hakim MK menjadi dipertanyakan. Manakala kemudian para hakim bersikap tidak seperti yang dituduhkan, artinya tetap profesional, tetap saja anggapan buruk terarah kepada mereka.

Betapa tidak, beberapa hari setelah penganugerahan, sebagian pengamat (termasuk juga kalangan buruh yang berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja) mengaku "mencium" aroma politik. Istilah miripnya, "ada udang di balik batu".

Pengamat meminta agar keenam hakim MK tadi mau mengembalikan Bintang Mahaputera kepada negara, jika tidak ingin disebut "tangan kanan" pemerintah. Apalagi belakangan pemerintah sedang berupaya mempertahankan keberadaan UU Cipta Kerja dan UU lainnya.

Maksudnya, jangan sampai hakim menjadi terbelenggu, sehingga seolah punya kewajiban untuk mempermulus segala kepentingan politik pemerintah menyangkut UU. Tepatnya, demi menghindari conflict of interest (benturan kepentingan).

Selanjutnya kalangan buruh. Mereka berharap independensi hakim MK dalam menyelesaikan persoalan judicial review (uji materiil dan formil) UU Cipta Kerja tidak terganggu gara-gara Bintang Mahaputera.

"Kami turun untuk mengajukan uji materiil dan formil. Jangan sampai Bintang Mahaputera dari presiden, hakim MK jadi galau. MK harus independen dalam menguji undang-undang secara profesional, proporsional," kata Ketua Umum FSP TSK SPSI, Roy Jinto, Senin (16/11/2020).

Salahkah pengamat dan kalangan buruh mengkritik penganugerahan Bintang Mahaputera? Menurut saya, tidak. Sebab, siapa pun pasti berprasangka demikian. Walaupun pada kenyataannya ke depan, para hakim konsisten, profesional, dan independen.

Lalu salah pulakah hakim MK menerima Bintang Mahaputera dari negara? Tidak juga. Mereka berhak menerimanya dan tidak melanggar aturan. Konstitusi mengizinkannya. Hanya momennya yang tidak tepat, selain untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga.

"MK membiarkan dirinya terbawa arus benturan kepentingan antara hakim dan pembuat undang-undang. Demi menjaga marwah pengadilan dan kehormatan dirinya, hakim seharusnya tidak menerima hal tersebut," tutur pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, Minggu (15/11/2020).

Berarti letak kesalahannya ada di pemerintah? Jawabannya, "ya", tapi sebagian. Pemerintah tidak salah sepenuhnya. Pemerintah yang mengatasnamakan negara berkewajiban menjalankan amanat konstitusi, salah satunya memberi penghargaan kepada tokoh dan pejabat yang terbukti berjasa.

Akan tetapi, bukankah konsitusi dan UU tidak mewajibkan pemerintah melakukannya di waktu terbatas? Buktinya, penganugerahan dibuat terjadwal dua kali di tahun ini, yang tidak seperti biasanya.

Penganugerahannya tidak harus pada saat seorang hakim tengah aktif menjabat. Sebaiknya usai pensiun dari jabatan, supaya penilaian negatif dari publik menjadi nihil. Di sinilah letak kesalahan pemerintah. Kurang sensitif membaca keadaan.

Baca juga: Tangani Kasus Pemilu 2019, Tantangan dan Peluang bagi MK Perbaiki Citra

Hal yang saya khawatirkan lagi adalah, jangan sampai sebagian publik beranggapan bahwa, karena gagal "menaklukkan" Gatot Nurmantyo, akhirnya pemerintah mencoba "menundukkan" para hakim MK. Semoga anggapan itu tidak pernah muncul.

Bukankah selain keenam hakim tadi, sebagian penerima tanda jasa sudah meninggal dunia dan diwakilkan oleh anggota keluarga mereka? Maksudnya begini, tidak perlu menunggu para hakim meninggal dunia, tetapi mestinya dicari waktu yang tepat. Lebih tepatnya usai pensiun.

Masukan ini bukan cuma bagi hakim MK, melainkan kepada seluruh hakim di lembaga mana pun yang berpotensi mendapat tanda jasa dari negara. Sepanjang aktif menjabat dan diberi "sesuatu" oleh pemerintah, maka selama itu juga publik bertanya dan curiga. Jangan salahkan publik.

Saya akhiri tulisan ini dengan sebuah kutipan kalimat yang saya ambil dari www.mkri.id (sila klik): "Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Maukah kita agar para hakim MK (selaku wakil Tuhan di bumi) merdeka dan terbebas dari pengaruh "kepentingan duniawi"? Kalau mau, maka sebaiknya Bintang Mahaputera disisihkan untuk diberikan di waktu yang tepat.

***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun