Pentingnya menetapkan dan melaksanakan standar serah terima Pembangunan Rusunawa ( PHO) sehingga mutu dan kualitasnya baik. Selama ini keinginan rakyat untuk memperoleh kualitas konstruksi bangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar mutu belum terpenuhi. Padahal, sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa setiap pembangunan proyek konstruksi perlu uji mutu sesuai dengan SNI.
Berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelaksana konstruksi dituntut menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001 yang berorientasi fokus pelanggan.
Dalam konteks itu terdapat mata rantai yang harus dipahami dalam menerapkan ISO 9001 bagi proyek konstruksi. Rantai itu terdiri dari pemasok (yang menjadi mitra penyedia jasa konstruksi), organisasi (sebagai penyedia jasa) dan pelanggan (sebagai pengguna jasa konstruksi).
Masing-masing dari mata rantai pasokan itu dapat menerapkan SMM yang sejalan dengan UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang bertujuan mewujudkan struktur usaha berdaya saing tinggi dengan hasil produk konstruksi berkualitas internasional.
Kerisauan terhadap kualitas proyek infrastruktur di negeri ini juga dialami oleh lembaga internasional, contohnya Bank Dunia.
Lebih jauh Bank Dunia mengeluh kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena banyak bantuan dari Bank Dunia yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang terkena biaya tinggi alias terlalu mahal.
Selain itu masih disertai dengan kebocoran dan penyimpangan prosedur serta standar teknik. Sehingga menyebabkan bangunan konstruksi yang berkualitas rendah.
Karena itulah pihak Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya sangat mendorong terbentuknya Independent Monitoring Unit untuk mengawasi proyek-proyek infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Dalam lembaga independen itu para anggotanya diberi pengetahuan tentang audit forensik. Agar mereka bisa mengungkap penyimpangan dari segi kualitas dan spesifikasi teknik.
Sudah saatnya meningkatkan kinerja entitas kontraktor lokal sehingga mampu meraih standardisasi global. Terdapat masalah serius dalam entitas kontraktor di negeri ini yang terkait dengan aspek Quantity Surveyor.
Masalah itu menyebabkan lemahnya estimasi waktu dan biaya proyek. Serta buruknya risk management dan durasi proyek. Entitas kontraktor di negeri ini juga masih lemah dalam menyusun work breakdown structure yang merupakan detail daripada proyek.
Oleh sebab itu perlunya memperdalam kompetensi seperti disyaratkan dalam buku "Guide to the Project Management Body of Knowledge", atau yang lebih populer dengan sebutan Abbreviation PMBOK Guide yang diterbitkan oleh The Project Management Institute. Entitas kontraktor juga dituntut memiliki keandalan dalam hal perhitungan biaya dalam rangka menjamin akurasi harga penawaran dan terciptanya kualitas proyek.
