Mestinya, para aktivis Papua merdeka menggugat Resolusi Majelis Umum PBB, bukan PEPERA atau kesepakatan New York. Mengapa mereka lebih suka mempermasalahkan PEPERA daripada Resolusi PBB? Sebetulnya bukan karena sistem perwalian versus one people one vote, tetapi karena ini adalah bagian dari grand strategy pihak asing untuk membenturkan Papua versus Jakarta (devide et impera alias politik adu-domba).
Jika Resolusi PBB digugat itu berarti para aktivis Papua merdeka harus menggugat 114 negara yang menghasilkan Resolusi PBB tersebut. Jika kesepakatan New York digugat berarti mereka harus menggugat juga Amerika, Inggris dan Belanda yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan itu.
Mereka tidak mungkin melakukan itu. Mengapa? Karena aktivitas mereka bisa eksis dan bahkan mereka hidup dari donasi negara-negara itu. Sebut saja Benny Wenda yang meski berstatus buronan interpol tapi tetap saja masih bebas berkampanye untuk Papua merdeka di Belanda dan mendapat suaka politik dari Inggris. Herman Wanggai cs yang berjuang untuk Papua merdeka dari Amerika Serikat dan Australia, dan Oridek AP dkk dari Belanda, dan masih banyak lagi yang lain.
Di sini berlaku "hukum pewayangan" bahwa wayang tidak mungkin bertarung melawan dalangnya sendiri.
Titik Nol
Hemat saya, dalil yang diangkat dalam postingan itu bukanlah hal baru. Karena jauh sebelumnya para aktivis Papua merdeka sudah sangat sering menulisnya di sejumlah media lokal dan situs-situs jejaring sosial serta sudah berulang kali diteriakan dalam aksi-aksi demo di jalanan. Intinya, mereka ingin mengembalikan status politik wilayah Papua ke titik nol, dan menuntut dilakukan referendum ulang untuk menentukan status politik Tanah Papua.
Inilah alasannya mengapa wilayah Papua hingga kini terus bergolak. Bukan soal kesejahteraan, bukan soal Papua minus perhatian Pemerintah Pusat, dan bukan pula karena Freeport. Itu semua hanya “kemasan palsu” untuk membungkus tuntutan utama mereka, yaitu referendum.
Sekali lagi, sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia melalui perjuangan berdarah-darah telah mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusantara dan memproklamirkan sebuah negara merdeka, termasuk dari Tanah Papua. Bukan mengkoloni Papua.
Jadi, perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi Belanda (dulu) dan menghadapi separatis (kini) tak lain tak bukan adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Ini merupakan konsekuensi logis dari azas uti possidetis juris, yaitu batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian MERDEKA, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka.
