Kita berharap ke depan Menteri Agama harus dijauhi dari urusan partai. Lihat pengalaman masa lalu, menterinya lebih berat urusi partai dan jarang berkantor di kementerian. Hmmm. Capek deh komentari prihal ini. Seorang menteri sejatinya juga punya tanggung jawab dalam urusan reformasi di kementerian yang dipimpinya.
Penulis sangat setuju mindset birokrasi harus diubah. Seperti disebut Jokowi, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Karena itu, ke depan dibutuhka menteri-menteri yang berani. Tentunya juga dibutuhkan menteri yang berani memberantas jual-beli jabatan seperti yang pernah terjadi di Kemenag.
Hehehe. Sekedar mengingatkan.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!