Meski Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo tidak menyebut tentang uang tuhan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Ahad malam,  penulis merasa yakin ia tetap memberi perhatian penuh, bahkan bisa menjadi marah besar jika terjadi uang  tersebut dirampok atau dikorup.
Kok, uang tuhan?
Ya, saking rakusnya koruptor di Tanah Air bukan hanya dana APBN (D) yang sering dikorup, tetapi uang tuhan pun tak takut dirampoknya. Yang dimaksud uang tuhan, seperti pernah disebut mantan Dewan Pertimbanga KH Hasyim Muzadi, adalah dana ibadah haji.
Semasa hidup mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengaku sering mengingatkan menteri agama agar uang tuhan tidak dikorup. Nyatanya, mereka nekat juga.
Itu adalah uang umat yang sebelum 2017 masih dititipkan di Kementerian Agama (Kemenag). Dana haji kini telah dikelola satu badan di luar kementerian itu, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan  yang didirikan pada 26 Juli 2017 sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat.
Badan tersebut dipisah dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sesuai dengan UU No. 34 tahn 2014. Badan tersebut kini dipimpin Yuslam Fauzi. Badan ini  memiliki enam orang dewan pengawas dan tujuh orang anggota.
Dengan cara itu, diharapkan uang tuhan tidak dikorup lagi. Apalagi disalah-gunakan.  Jika masih terjadi uang tuhan dikorup, bisa jadi Joko Widodo akan marah besar. Akan mengejar pelakunya hingga ujung langit sekalipun. Lalu ia akan  menyeretnya ke meja hijau.
Uang dana ibadah haji itu memang bukan berasal dari APBN. Meski begitu, Â karena ini menyangkut umat, tentu akan menjadi perhatian besar.
Dalam pidato politiknya, Jokowi menyebut bahwa  penggunaan APBN harus fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Tentu saja untuk mengamankan uang umat yang kini dikelola BPKH, diperlukan menteri yang memiliki kecakapan dan integritas tinggi. Apa lagi badan tersebut bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama, maka menteri yang duduk di kementerian tersebut adalah orang pilihan. Ia harus yang terbaik di antara menteri lain karena ia berurusan dengan agama-agama sekaligus  sebagai penjaga moral bangsa.
Menjadi menteri agama bukan sekedar pandai pidato dalam urusan agama Islam, tetapi juga melayani dan melindungi agama-agama lain. Urusan haji demikian rumit. Belum lagi radikalisme, intoleransi dan kerukutan antarumat harus menjadi perhatiannya. Sebab, kerukunan tidak datang dari langit tetapi harus diupayakan dan dirawat. Karena itu menteri agama disebut sebagai menteri agama- agama. Ia bukan menteri agama Islam, tok!
