Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budi pekerti, nilai tradisi dan etika, mestinya bangsa kita harus menempatkan penanganan lansia di atas ketentuan ekonomi.
Kita pun mesti mengakui bahwa banyak masalah lansia di negeri ini yang belum tertangani secara layak. Begitu juga dengan skema jaminan sosial bagi lansia yang belum berkeadilan dan masih jauh dari standar dunia. Apapun kondisinya, penduduk lansia di negeri ini membutuhkan penanganan yang lebih baik.
Kini jumlah lansia di Indonesia sekitar 10 persen jumlah penduduk. Setiap tahun, jumlah lansia bertambah rata-rata 500 ribu orang. Dari aspek sebaran, 80 persen lansia berada di pedesaan. Kondisi diatas merupakan masalah krusial karena berdampak terhadap produktivitas dan terdegradasinya ketenagakerjaan sektor pertanian.
Pemerintah perlu membuat strategi kependudukan yang bisa mengantisipasi dan memberikan solusi tentang pergeseran struktur penduduk ke arah aging population. Yang patut menjadi perhatian serius adalah fakta yang menyatakan sekitar 70 persen jumlah penduduk lansia tidak masuk dalam sistem pensiun atau jaminan hari tua. Sehingga kondisinya sangat riskan. Mereka itu adalah termasuk keluarga miskin, usianya lebih dari 60 tahun. Melihat kondisi di atas pentingnya transformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar bisa efektif mengatasi masalah lansia.
Agar tidak bergelimang dosa dan dusta terhadap kaum lansia, dunia dituntut memperbaiki kualitas kehidupan lansia. Antara lain dengan usaha perbaikan prasarana khususnya hunian bagi lansia.
Di Indonesia, selain skema dan cakupan jaminan sosial yang masih rendah, dukungan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduk lansia juga masih jauh dari memadai. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dibanding dengan jumlah lansia yang membutuhkannya.
Melihat data yang ada di Kementerian Sosial kita ,mesti mengurut dada. Bisa jadi kita akan menangis pilu ketika membayangkan nasib lansia malang itu jika adalah orang tua kita.
Sungguh menyedihkan, jumlah PSTW secara nasional hanya berjumlah 155 buah. Dengan daya tampung hanya kurang dari setengah persen. Dari jumlah PSTW tersebut 55 persen dikelola swasta, sisanya dikelola dan didirikan oleh pemerintah.
Data diatas menunjukkan bahwa belum ada totalitas pemerintah dalam menangani permasalahan lansia. Khususnya bagi lansia yang dalam kondisi terlantar yang notabene merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.
Untuk menghadapi bom lansia pemerintah daerah sebaiknya membangun dan mengembangkan PSTW sesuai dengan rasio lansia yang bermasalah. Serta mengembangkan kearifan lokal dan swadaya masyarakat yang terkait pendirian lembaga yang ikut menangani lansia bermasalah.
