Realisasi secara praktis ini sangat penting karena pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada haikatnya adalah merupakan suatu sistem nilai, yang ada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara kongkrit didalam konteks bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.Â
Nilai nilai pancasila diangkat dari nilai nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia ( local wisdom), yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serat nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara.Aktulisasi pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi pancasila Subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan aktualisasi Objektif yaitu realisasi dalam segala aspek penyelenggaraan kenegaraan dan hukum
Realisasi Pancasila yang Objektif
Pengamalan pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Realisasi dan pengalaman pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif.Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya imperative secara yuridis.
Walaupun aktualisasi objektif tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan namun dalam implementasi pelaksanaan pancasila secara optimal justru relisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya imperative moral merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pancasila secara objekif.
Penerapan Sila ke-2 "Kemanusiaan yang adil dan beradab" secara subjektif dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berusaha untuk bersikap adil dan beradab dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.Secara objektif, realisasi Sila ke-2 dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan sosial yang berkeadilan
