Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terjadi akibat dari penyelewengan jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- Permasalahan korupsi di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi, sehingga siapa saja warga Indonesia bisa atau berhak untuk menjadi pemimpin negara. Indonesia juga memiliki wilayah negara yang cukup luas, tidak heran apabila negara ini  memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun dari banyaknya penduduk tersebut tidak menjamin Indonesia menjadi negara yang aman, baik dari segi pertahanan negara, maupun dari sistem pemerintahannya.
Karena di negara ini masih banyak pejabat yang moralnya masih lemah dan hanya mementingkan egonya sendiri, hal itulah yang mendorong  para pejabat tersebut melakukan tindakan korupsi, sehingga menyebabkan kerugian yang besar terhadap negara dan pembangunan ekonomi akan terhambat, yang pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat. Berdasarkan fakta yang terjadi sampai di pengujung tahun 2016, di Indonesia masih banyak terjadi kasus mengenai  korupsi, salah satunya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Kun Hidayat, salah seorang PNS yang menjabat sebagai kasi pemberdayaan masyarakat, di kecamatan Kedundung, kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Dia ditangkap oleh tim saber pungli Polda Jatim, pada hari senin, 5 desember 2016. Kun diduga kuat telah melakukan pemotongan uang alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di wilayah Kecamatan Kedundung. Dari kasus tersebut sudah jelas bahwasanya tindakan korupsi akan merugikan negara. Karena akibat dari penyelewengan jabatan tersebut, yang awalnya anggaran pemerintah bisa digunakan untuk melakukan pembangunan desa dan untuk kepentingan umum, akan tetapi hanya masuk pada kantong individu saja. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan anggaran lagi untuk melakukan pembangunan desa. Padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain demi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam menangani kasus korupsi oknum pertama yang harus disoroti adalah pelaku korupsi dan hukum. Dari siniPemerintah harus berperan tegas dalam menangani kasus – kasus korupsi, salah satunya dengan memberikan hukum yang seberat – beratnya terhadap pelaku korupsi tanpa memandang status dan jabatannya, sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Pemerintah juga diharapkan bisa menyatukan antara KPK dan POLRI, karena kedua elemen  tersebut merupakan lembaga yang menangani kasus korupsi. Sehinnga keduanya bisa melakukan kerjasama dalam memberantas kasus korupsi.
 Kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi generasi yang baik dan mampu untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola anggaran pemerintah. Sehingga tindakan korupsi tidak terulang lagi dan tidak menjadi tradisi di Indonesia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI